Maluku Utara (Atnews) - Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han), didampingi Wakil Ketua, Ir. Samudra Gina Antara, dan Sekretaris Jenderal, I Nyoman Gde Agus Asrama, S.Kom., melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan membangun kemitraan antara PHDI dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya dalam meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan umat Hindu di wilayah tersebut.
Dalam audiensi itu, Ketua PHDI Pusat menyampaikan sejumlah aspirasi dan kebutuhan umat Hindu di Maluku Utara yang diharapkan mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah dukungan dana operasional dan kegiatan bagi PHDI Provinsi Maluku Utara secara berkelanjutan setiap tahun.
Dukungan tersebut diharapkan dapat menunjang pelaksanaan program organisasi dan pelayanan umat, terlebih setelah dilaksanakannya Lokasabha Luar Biasa untuk memilih ketua PHDI yang baru menyusul perpindahan tugas ketua sebelumnya ke Bali.
Selain itu, PHDI mengusulkan dukungan hibah atau penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas pemakaman dan krematorium bagi umat Hindu.
Selama ini, keterbatasan fasilitas tersebut menyebabkan jenazah umat Hindu yang meninggal di Maluku Utara harus dibawa kembali ke Bali melalui jalur kargo dengan biaya yang cukup besar.
“Selama ini, ketika ada umat Hindu yang meninggal dunia di Maluku Utara, jenazah harus dibawa kembali ke Bali melalui jalur kargo sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, kami berharap pemerintah daerah dapat membantu menyediakan lahan untuk pemakaman dan krematorium.
Dengan adanya fasilitas tersebut, proses pengurusan jenazah akan lebih mudah dan keluarga cukup membawa abu kremasi ke daerah asal,” ungkap I Nyoman Cantiasa.
Aspirasi berikutnya berkaitan dengan kebutuhan lahan di kawasan pantai untuk pelaksanaan upacara keagamaan Melasti atau Mekiis menjelang Hari Suci Nyepi.
PHDI berharap pemerintah daerah dapat menyediakan ruang terbuka yang dapat digunakan umat Hindu untuk melaksanakan persembahyangan dan ritual penyucian diri.
“Kami juga memohon dukungan ruang atau lahan di kawasan pantai untuk pelaksanaan upacara Melasti menjelang Nyepi. Kami ingin menegaskan bahwa lahan tersebut hanya digunakan untuk kegiatan persembahyangan dan ritual keagamaan, tanpa mendirikan bangunan permanen. Jadi, yang kami butuhkan adalah ruang untuk umat menjalankan kewajiban agamanya,” tambahnya.
Dalam bidang pendidikan dan pembinaan umat, PHDI turut mengusulkan dukungan penempatan dua hingga tiga orang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat bertugas sebagai penyuluh agama Hindu maupun guru agama Hindu.
Ketersediaan tenaga tersebut dinilai penting untuk memperkuat pembinaan keagamaan, pendidikan, serta pendampingan umat Hindu di Maluku Utara.
Cantiasa berharap berbagai aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh umat beragama.
“Kami berharap komunikasi dan kemitraan antara PHDI dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. PHDI merupakan rumah besar umat Hindu yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengayoman kepada umat. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung kesejahteraan umat Hindu,” tegasnya.
Sebagai informasi Ketua PHDI Pusat bersama jajaran terlebih dahulu bertemu dengan Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, pada Senin (16/11/2026), bertempat di kediaman rumah jabatan Wakil Gubernur.
Dalam pertemuan tersebut, PHDI menyampaikan aspirasi yang sama terkait dukungan dana operasional organisasi dan berbagai kebutuhan pelayanan umat Hindu.
Selain itu, PHDI juga memohon dukungan pemerintah daerah terhadap Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Maluku Utara agar dapat mengikuti kegiatan nasional Utsawa Dharma Gita yang direncanakan berlangsung pada pertengahan 2027 di Palu, Sulawesi Tengah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe menyatakan akan menindaklanjuti permohonan umat Hindu melalui koordinasi dengan PHDI.
Melalui audiensi ini, PHDI Pusat berharap terbangun kerja sama yang semakin kuat dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dukungan pemerintah daerah diharapkan dapat menjawab berbagai kebutuhan umat sekaligus memperkuat keberadaan umat Hindu agar dapat menjalankan kehidupan keagamaan dengan baik dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Sinergi antara PHDI dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. (Z/002)