Denpasar (Atnews) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta angkat bicara menanggapi dinamika politik nasional menyusul berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Merujuk pada mekanisme konstitusi yang berlaku, Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI guna dipilih salah satunya menjadi pendamping kepala negara untuk sisa masa jabatan hingga tahun 2029.
Ketua Demokrat Bali menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan matang dalam memilih figur yang cakap dan layak mendampingi pemerintahannya selama kurang dari tiga tahun ke depan.
Ia berharap sosok pengganti yang terpilih kelak memiliki keselarasan kerja (chemistry) yang kuat dengan Presiden agar mampu mengeksekusi seluruh visi, misi, serta janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat pada Pemilu 2024 lalu.
"Pasca-berhentinya Mas Gibran sebagai Wakil Presiden RI, tentu sesuai konstitusi ada waktu yang harus dipenuhi oleh Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, yang kemudian akan rapat memilih salah satunya.
Mudah-mudahan segera didapat wakil presiden yang sesuai, dan kita berkeyakinan Pak Prabowo pasti sudah tahu siapa tokoh yang cakap serta layak mendampingi beliau hingga 2029. Kita berharap chemistry-nya nyambung untuk mengeksekusi visi-misi program yang dijanjikan kepada masyarakat," ujar Mudarta di Denpasar, Senin (16/11).
Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global yang sedang bergejolak—seperti maraknya gelombang unjuk rasa di sejumlah negara Eropa hingga dinamika tuntutan masyarakat dan mahasiswa di dalam negeri—sosok wakil presiden mendatang diharapkan mampu menjaga stabilitas politik dan demokrasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di atas angka 6 persen menuju target 8 persen.
Selain faktor figur pendamping presiden, Ketua Demokrat Bali juga memberikan catatan konstruktif terkait pelaksanaan sejumlah program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Ia menyarankan agar program-program strategis tersebut ditata ulang melalui pembuatan proyek percontohan (sample) di setiap provinsi guna menemukan standar operasional prosedur (SOP) yang paling tepat, sekaligus menyesuaikan skema pembiayaannya agar tidak memangkas anggaran kementerian, pemerintah daerah, maupun dana desa.
"Sekarang tantangannya memang cukup berat di tengah situasi dunia yang kurang kondusif. Kita berharap wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo nanti mampu menjawab berbagai isu dan tuntutan masyarakat agar ekonomi kita tumbuh paling tidak di atas 6 persen.
Untuk mencapainya, program unggulan seperti Koperasi Merah Putih dan MBG sebaiknya ditata ulang, dibuatkan sampel di setiap provinsi agar ketemu SOP yang tepat, serta disesuaikan sumber anggarannya supaya tidak memotong anggaran kementerian, gubernur, bupati/wali kota, maupun dana desa.
Saya yakin dengan begitu ekonomi kita akan kembali menggeliat dan tumbuh dengan baik," pungkasnya. (GAB/YOG/001)