Komisi III DPR RI Ketok Palu Pembahasan Tingkat I RUU Perampasan Aset, I Nyoman Parta Tegaskan Aset Koruptor Bisa Dirampas Tanpa Putusan Pidana

Komisi III DPR RI Ketok Palu Pembahasan Tingkat I RUU Perampasan Aset, I Nyoman Parta Tegaskan Aset Koruptor Bisa Dirampas Tanpa Putusan Pidana

Admin 2 - atnews

2026-11-18
Bagikan :
Dokumentasi dari - Komisi III DPR RI Ketok Palu Pembahasan Tingkat I RUU Perampasan Aset, I Nyoman Parta Tegaskan Aset Koruptor Bisa Dirampas Tanpa Putusan Pidana
Anggota Komisi III DPR RI asal Bali, I Nyoman Parta (ist/atnews)
Jakarta (Atnewa) – Komisi III DPR RI resmi menyelesaikan pengambilan keputusan tingkat pertama atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sebelum dibawa menuju pengesahan dalam rapat paripurna DPR RI. 

Anggota Komisi III DPR RI asal Bali, I Nyoman Parta, memaparkan sejumlah substansi krusial dalam regulasi tersebut yang dirancang untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara maupun harta masyarakat korban kejahatan.

Menurut Nyoman Parta, undang-undang ini mengatur mekanisme perampasan aset yang dapat dilakukan baik berdasarkan putusan pidana maupun tanpa melalui putusan pidana atau proses peradilan. 

Penerapan perampasan aset tanpa putusan pengadilan pidana berlaku apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, mengalami sakit permanen, maupun melarikan diri dan tidak ditemukan keberadaannya, sehingga proses pengembalian aset tetap berjalan kendati perkara pidananya gugur atau terhenti.

Selain menyasar tindak pidana korupsi, regulasi ini juga mencakup perampasan aset dari pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata api dan bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta tindak pidana penipuan atau penggelapan yang berdampak luas bagi masyarakat seperti kasus investasi bodong.

Bahkan, regulasi ini turut memuat ketentuan ancaman hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

"Komisi III DPR RI baru saja selesai mengambil keputusan tahap pertama terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan segera disahkan melalui rapat paripurna. Selama ini kalau tersangka sudah meninggal dunia, kasusnya tidak dilanjutkan.

Melalui undang-undang ini, walaupun tersangka atau terdakwanya meninggal, sakit permanen, maupun melarikan diri, asetnya tetap bisa dirampas oleh negara tanpa proses peradilan pidana," tegas I Nyoman Parta.

Adapun objek yang dapat dirampas meliputi aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, barang temuan yang berasal dari tindak pidana, hingga harta kekayaan sah milik pelaku untuk menutupi kekurangan pembayaran kerugian negara.

Guna mengatasi persoalan penyusutan nilai maupun kesulitan perawatan barang sitaan yang kerap terjadi selama ini, undang-undang tersebut juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Aset.

"Selama ini barang hasil sitaan lembaga peradilan sering menjadi persoalan karena jumlahnya berkurang, nilainya menyusut, dan perawatannya sulit.

Oleh karena itu, undang-undang ini membentuk Badan Pengelola Aset yang bertugas melakukan pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penjualan, sekaligus pemanfaatan aset untuk mengembalikan kerugian tindak pidana.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus memberikan kritik, tuntutan, dan dorongan hingga undang-undang ini dapat terwujud," pungkas politisi asal Gianyar tersebut. (YOG/001)

Baca Artikel Menarik Lainnya : Walikota Buka Lokasabha PBMM Kota Denpasar 2019

Terpopuler

Ketua Demokrat Bali Tanggapi Pengisian Kursi Wapres Pasca-Berhentinya Gibran, Soroti Kecocokan Kerja dan Penataan Ulang Program Strategis

Ketua Demokrat Bali Tanggapi Pengisian Kursi Wapres Pasca-Berhentinya Gibran, Soroti Kecocokan Kerja dan Penataan Ulang Program Strategis

Ketua Umum PHDI Pusat Hadiri Ritual Abhiseka Samapta Diwyottama Siwalaya ke-1169 di Candi Prambanan

Ketua Umum PHDI Pusat Hadiri Ritual Abhiseka Samapta Diwyottama Siwalaya ke-1169 di Candi Prambanan

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Bali Dwipa 

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Bali Dwipa 

Gibran Menyatakan Berhenti dari Jabatan Wakil Presiden RI

Gibran Menyatakan Berhenti dari Jabatan Wakil Presiden RI

Longsor Penginapan Eco Park Pelaga, Peringatan Keras Tata Kelola dan Pengawasan Akomodasi Wisata

Longsor Penginapan Eco Park Pelaga, Peringatan Keras Tata Kelola dan Pengawasan Akomodasi Wisata

Ancaman Serius Keamanan Negara: I Wayan Sudirta Minta Motif Penyadapan Presiden Dibongkar ke Akar-akarnya

Ancaman Serius Keamanan Negara: I Wayan Sudirta Minta Motif Penyadapan Presiden Dibongkar ke Akar-akarnya