Tunggakan Pajak Pengusaha di Badung Tembus Rp 800 Miliar, DPRD Minta Izin Dievaluasi
Admin 2 - atnews
Badung (Atnews) - DPRD Kabupaten Badung menyoroti maraknya tunggakan pajak yang saat ini mencapai lebih dari Rp800 miliar. DPRD pun merekomendasikan agar tunggakan tersebut dikaitkan dengan evaluasi perizinan pengusaha.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung I Gusti Lanang Umbara kepada awak media usai menggelar rapat kerja dengan 5 OPD yang berlangsung di lantai II Sekretariat DPRD di Mangupura, Rabu (11/11).
"Saat saya berkoordinasi pada rapat Banggar dengan Kepala Badan Bapenda, memang sampai saat ini ada sekitar Rp 800 miliar lebih piutang pajak atau tunggakan pajak oleh para pengusaha," ujar Lanang Umbara.
Ia menegaskan, pajak hotel dan restoran adalah murni haknya Pemerintah Kabupaten Badung, atau uangnya masyarakat Kabupaten Badung.
Uangnya rakyat Badung yang dititipkan oleh tamu, oleh para wisatawan ke para pengusaha. Hotel, restoran maupun usaha pariwisata lainnya.
"Uang titian itu tidak ada hubungannya dengan untung rugi di sebuah usaha. Untung ataupun rugi uang itu wajib harus ada, karena itu bukan uang hasil usaha mereka. Itu adalah uang sesuai dengan undang-undang, uang yang dititipkan oleh para wisatawan atau para tamu kepada kita Pemerintah Kabupaten Badung dan rakyat Badung, " tegas Lanang Umbara.
Jika pengusaha masih melakukan penunggakan dengan sengaja, ungkapnya lagi, DPRD akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait izin-izin para pengusaha yang nakal tersebut. (Mur/002).
Baca Artikel Menarik Lainnya : Bule Tunggang Langgang Selamatkan Diri Saat Gunung Agung Mendadak Erupsi
