BPJS Ketenagakerjaan Audensi dengan DPRD Bali, Bayarkan Klaim Rp1,5 Triliun untuk Pekerja Bali
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) menggelar audiensi dengan DPRD Bali di Ruang Bapemperda DPRD Bali, Senin (9/11).
Acara itu dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta didampingi Anggota Komisi IV Anak Agung Bagus Tri Candra Arka dikenal Gung Cok dan Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Agus Theodorus Parulian Marpaung.
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banuspa mengungkapkan, sebanyak 134 ribu pekerja ber-KTP Bali telah menerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dengan total pembayaran mencapai sekitar Rp1,5 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Manfaat tersebut mencakup berbagai program, mulai dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), hingga Jaminan Kematian (JKM). Khusus untuk kecelakaan kerja, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan mencakup biaya pengobatan sesuai indikasi medis serta penggantian penghasilan selama peserta tidak dapat bekerja akibat menjalani perawatan.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Agus Theodorus Parulian Marpaung.
Menurutnya, manfaat yang dibayarkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya, tetapi juga turut menggerakkan perekonomian daerah.
“Dari Januari sampai dengan Oktober sudah ada kurang lebih 134.000 pekerja kita yang ber-KTP Bali ya, yang mengalami risiko dan sudah mendapatkan manfaat dengan total 1,5 triliun,” ujar Agus.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan hingga Oktober 2026, tercatat 134.870 kasus pembayaran manfaat dengan total nominal sekitar Rp1,562 triliun. Pembayaran terbesar berasal dari program JHT, yakni 80.356 kasus dengan nominal sekitar Rp1,194 triliun atau 76,5 persen dari total pembayaran.
Selanjutnya, program JKK mencatat 44.254 kasus dengan pembayaran sekitar Rp174,47 miliar. Sementara itu, JKM mencapai 5.262 kasus dengan nominal Rp159,2 miliar.
Pembayaran lainnya berasal dari program Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta beasiswa bagi anak peserta.
Agus menjelaskan, salah satu manfaat yang perlu lebih dipahami masyarakat adalah perlindungan kecelakaan kerja. Sebab, cakupannya tidak hanya berlaku ketika pekerja sudah berada di tempat kerja, tetapi juga selama perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja hingga kembali ke rumah.
“Ruang lingkupnya adalah aktivitas yang dilakukan oleh peserta atau pekerja dalam hal ini satu langkah dia mau berangkat dari rumah dalam perjalanan, terus kembali beraktivitas sampai dengan satu langkah lagi pulang ke rumah, apabila terjadi risiko itu sebenarnya sudah menjadi tanggungan dari BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Dalam perlindungan kecelakaan kerja, biaya pengobatan peserta ditanggung sesuai indikasi medis. Selain itu, pekerja yang harus menjalani perawatan dan tidak dapat bekerja juga berhak mendapatkan penggantian penghasilan berdasarkan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Agus memberikan contoh apabila seorang pekerja memiliki upah yang dilaporkan sebesar Rp1 juta per bulan dan harus menjalani perawatan selama enam bulan akibat kecelakaan kerja. Selama masa tersebut, penghasilan yang menjadi dasar perlindungan akan diganti sesuai ketentuan program.
“Selama 6 bulan itu, penghasilan yang dilaporkan ke Ketenagakerjaan berapa, misalnya Rp1 juta misalnya, maka setiap bulan akan diganti penghasilannya oleh Ketenagakerjaan, jadi kalau dia 6 bulan berarti Rp1 juta kali 6 bulan, jadi itu diganti semua,” paparnya.
Dengan manfaat tersebut, pekerja diharapkan tetap memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun sementara waktu tidak dapat menjalankan pekerjaan akibat kecelakaan.
“Jadi, diharapkan walaupun yang bersangkutan sedang dirawat dan tidak mampu bekerja, ada penghasilan yang bisa dibawa pulang ke rumah,” imbuhnya.
Agus juga menjelaskan mekanisme penanganan pembiayaan apabila kecelakaan kerja terjadi di jalan raya. Dalam kecelakaan yang melibatkan pihak lain dan bukan kecelakaan tunggal, penanganan awal dilakukan oleh Jasa Raharja dengan plafon maksimal Rp20 juta untuk biaya pengobatan.
Setelah itu, penanganan dilanjutkan sesuai status kepesertaan dan kronologi kejadian. Apabila pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kecelakaan tersebut terbukti sebagai kecelakaan kerja, biaya selanjutnya menjadi tanggungan BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pembiayaan setelah Jasa Raharja dapat dilanjutkan melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan.
Namun, untuk kecelakaan tunggal, Jasa Raharja tidak memberikan perlindungan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan tunggal tetap dapat mengajukan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan apabila kejadian tersebut terbukti merupakan kecelakaan kerja.
Agus menambahkan, koordinasi antara Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan agar masing-masing institusi dapat menjalankan perannya dalam penanganan korban kecelakaan.
Selain pekerja di dalam negeri, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga mencakup Pekerja Migran Indonesia (PMI). Agus mengingatkan calon PMI agar memastikan proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi karena kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian dari perlindungan bagi PMI prosedural.
“Setiap kali PMI akan berangkat, itu sudah diwajibkan memang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, kalau dia lewat jalur resmi, dia otomatis langsung didaftarin BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Menurut Agus, edukasi mengenai kepesertaan dan manfaat program masih perlu diperluas agar pekerja memahami hak perlindungan yang dimiliki. Risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat dialami siapa saja, sehingga kepesertaan jaminan sosial tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kewajiban administratif.
Sementara itu, manfaat jaminan sosial juga mencakup dukungan pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi ketentuan. Hingga Oktober 2026, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 1.792 kasus pembayaran beasiswa dengan total nominal Rp8,102 miliar. Penerima manfaat tersebar mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, hingga pelatihan.
Agus berharap masyarakat semakin memahami manfaat perlindungan tersebut, baik untuk menghadapi risiko kecelakaan kerja, kehilangan pencari nafkah akibat kematian, maupun menjamin kebutuhan pada masa tua.
Dengan demikian, jaminan sosial ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus keluarga yang menjadi tanggungannya. (Z/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Smartdesa C@shless No.1
