Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung Lanang Umbara, Badung Kekurangan 6.000 Pegawai, Mobil Satpol PP Bolong-bolong Sejak 2023 Tak Terealisasi
Admin 2 - atnews
Badung (Atnews) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama 5 OPD yang berlangsung di ruang rapat II Sekretariat DPRD Badung di Mangupura, Rabu (11/11).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I I Gusti Lanang Umbara didamping anggota Made Tomy Martana, I Wayan Sugita Putra, I Wayan Puspa Negara, I Made Rai Wirata dan Putu Sika Adi Putra.
Sedangkan 5 OPD yang diundang yakni Ka. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Ka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), Ka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kadis Satol PP dan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
Dalam rapat kerja Komisi I kali ini menyoroti masalah keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana yang ada dimiliki Badung.
Menurut Wakil Ketua Komisi I Lanang Umbara, Badung saat ini masih kekurangan pegawai sebanyak 6.000 orang untuk di berbagai lini, instansi atau lembaga.
Dicontohkannya guru, staf administrasi, pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, pemadam kebakaran, dan Satpol PP.
Idealnya Badung harus ditunjang oleh 22 ribu tenaga/pegawai. Namun yang ada saat ini baru sebanyak 16 ribu pegawai.
"Artinya, Kabupaten Badung masih kekurangan 6.000 tenaga kerja, " ujar Lanang Umbara.
Ia pun berharap untuk mengatasi permasalahan ini perlu ada solusi. Dan DPRD sendiri sudah menyampaikan kepada Kepala BKPSDM untuk segera berkoordinasi ke pusat.
"Kalau memang perlu pendampingan dari kami, dari DPRD Kabupaten Badung, kita akan berangkat bersama-sama. Mohon arahan, petunjuk, agar diberi kebijakan dari pemerintah pusat, supaya Pemkab.Badung diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai," tegasnya.
Kalaupun nanti memang pemerintah pusat misalnya tidak bisa memberikan tunjangan atau gaji, kalau memang diberikan ke kita, Kabupaten Badung pun sebenarnya siap untuk hal itu," tambahnya.
Sementara itu terkait sarana dan prasarana, Satpol PP sudah menyampaikan dan menayangkan kondisi kendaraan operasional yang sudah bolong-bolong dan hancur.
"Ternyata mereka sudah mengajukan dari Satpol PP sudah mengajukan dari tahun 2023, tapi sampai sekarang belum bisa terealisasi," ungkapnya.
Hal itu menjadi catatan bagi DPRD untuk dikumpulkan menjadi sebuah rekomendasi, menjadi kesimpulan hasil rapat kepada Pemerintah Kabupaten Badung, dalam hal ini yang diambil oleh TAPD Kabupaten Badung.
"Ya mungkin itu terkait dengan anggaran yang ada, mungkin terkait dengan skala prioritas anggaran. Dan inilah yang akan ditelusuri, kenapa itu bisa terhambat lama sekali sehingga mobil operasional Satpol PP kondisinya cukup memprihatinkan," demikian Lanang Umbara Politisi asal Petang. (Mur/002).
Baca Artikel Menarik Lainnya : 23 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat
