DPRD Bali Minta Ditinjau Kembali Kena Pajak, Aturan Pencairan JHT di Atas Rp50 Juta
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta mengharapkan kebijakan pengenaan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) agar ditinjau kembali.
Dengan nilai di atas Rp50 juta dikenakan pajak progresif sebesar 1 hingga 5 persen, terutama ketika dana tersebut dibutuhkan pekerja dalam kondisi sulit.
Hal itu terungkap dalam audiensi Komisi IV DPRD Bali bersama BPJS Ketenagakerjaan, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Suwirta mempertanyakan ketentuan pajak atas manfaat JHT yang diterima peserta, khususnya bagi pekerja yang sedang menghadapi persoalan ekonomi maupun kondisi kesehatan.
Menurutnya, dana jaminan sosial merupakan hak pekerja yang dikumpulkan untuk memberikan perlindungan ketika menghadapi risiko tertentu. Karena itu, ia menilai pengenaan pajak terhadap pencairan manfaat tersebut perlu dipertimbangkan kembali.
“Kalau itu dikenakan pajak, ini kan mereka dalam kondisi sakit, kemudian ada meninggal, enggak selayaknya lah itu dipungut pajak. Kalau regulasinya itu dibuat oleh pemerintah, maka regulasi itu harus ditinjau, harus free pajak,” ujar Suwirta.
Ia menilai manfaat jaminan sosial semestinya dapat diterima secara optimal oleh pekerja yang membutuhkan. Terlebih, pencairan JHT kerap menjadi salah satu sumber dana bagi peserta untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah tidak lagi bekerja atau ketika menghadapi situasi tertentu.
“Untuk cukup ke usia tua saja kadang-kadang kurang tuh (dana JHT), dipotong pajak lagi, kan gitu,” tegasnya. Mantan Bupati Klungkung dua periode itu pun meminta agar ketentuan tersebut menjadi perhatian pemerintah.
Ia berharap persoalan pajak pencairan JHT dapat disuarakan melalui media sehingga mendorong adanya evaluasi terhadap regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, Agus Theodorus Parulian Marpaung, menjelaskan bahwa pengenaan pajak yang dibahas dalam audiensi tersebut berkaitan dengan pencairan JHT bernilai di atas Rp 50 juta. Besaran pajaknya bersifat progresif, yakni berkisar 1 hingga 5 persen.
Ia menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan tidak menetapkan sendiri kebijakan perpajakan tersebut. Lembaganya hanya menjalankan ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan.
“Jadi sebenarnya dari BPJS Ketenagakerjaan hanya menjalankan aturan dari Kementerian Keuangan ya terkait perpajakan tersebut,” jelas Agus.
Agus juga menyampaikan bahwa persoalan pajak JHT tersebut juga telah menjadi perhatian dan terdapat usulan kepada Kementerian Keuangan agar ketentuan itu dihapuskan.
“Yang waktu itu sempat dibahas ya isunya itu adalah JHT, Jaminan Hari Tua yang di atas Rp50 juta, itu dikenakan pajak. Dia progresif 1 sampai 5%, seperti itu ya, tapi itu di atas Rp50 juta. Dan itu yang memang sedang kayaknya di ada usulan ke Kemenkeu, untuk dilakukan penghapusan,” paparnya.
Dalam audiensi tersebut, Suwirta kembali menekankan perlunya perhatian pemerintah terhadap manfaat jaminan sosial yang diterima masyarakat. Ia berharap regulasi perpajakan dapat mempertimbangkan tujuan utama program JHT sebagai perlindungan bagi pekerja, sehingga manfaat yang diterima peserta tidak semakin berkurang akibat potongan pajak.
Persoalan ini menjadi salah satu hal yang disoroti DPRD Bali dalam pembahasan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Selain memperluas kepesertaan dan perlindungan pekerja, perhatian juga diarahkan pada kebijakan yang berkaitan dengan manfaat jaminan sosial agar hak peserta dapat diterima secara optimal. (Z/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Akibat Dana Desa, 93 Persen Desa Rutin Selenggarakan Posyandu
