DPRD Usulkan Perda Perlindungan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan di Bali Baru 48,62 Persen

Denpasar (Atnews) - DPRD Provinsi Bali berencana mengkaji usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif untuk Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Upaya itu memperkuat perlindungan, terutama bagi pekerja informal dan kelompok rentan.

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Bali masih belum menjangkau sebagian besar potensi tenaga kerja. 

Dari total 2,32 juta pekerja, baru 1,13 juta orang yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. 

Untuk itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Suwirta mengatakan, cakupan kepesertaan yang baru mencapai 48,62 persen menunjukkan masih banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan. 

Menurutnya, regulasi khusus diperlukan agar jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau kelompok pekerja yang selama ini belum terlindungi.

“Melihat data tadi baru berapa persen, 48%, kemudian kita mempunyai tenaga kerja rentan juga yang bukan penerima upah, ada buruh, ada tukang panggul, ada petani, ada apa ada nelayan kan, banyak lagi itu, maka dari itu untuk melindungi mereka satu-satunya perda ya harus kita miliki,” ujar Suwirta dalam audiensi bersama BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Bapemperda DPRD Bali didampingi anggota Komisi IV Anak Agung Bagus Tri Candra Arka dikenal Gung Cok, Senin (9/11).

Berdasarkan paparan BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang telah menjadi peserta aktif di Bali mencapai 1.132.189 orang. Sementara itu, masih terdapat 1.196.447 pekerja yang belum terlindungi dari total potensi 2.328.636 pekerja. 

Kesenjangan terbesar terdapat pada kelompok pekerja bukan penerima upah (BPU). Dari total potensi 1.188.780 pekerja, baru 463.312 orang yang terlindungi atau sekitar 38,97 persen. Artinya, masih ada 725.468 pekerja BPU yang belum menjadi peserta.

Sementara itu, pada kelompok penerima upah (PU), cakupan kepesertaan mencapai 65,93 persen atau 615.615 orang dari total potensi 933.724 pekerja. 

Adapun sektor jasa konstruksi menjadi kelompok dengan tingkat perlindungan paling rendah, yakni 25,84 persen. Dari 206.132 pekerja yang berpotensi menjadi peserta, baru 53.262 orang yang telah terlindungi. 

Suwirta menilai pekerja informal seperti buruh panggul, petani, dan nelayan perlu mendapat perhatian karena tidak semuanya memiliki penghasilan tetap maupun kemampuan untuk membayar iuran secara mandiri.

 Ia mengingatkan, perlindungan tidak hanya diperlukan ketika pekerja masih produktif, tetapi juga untuk menjamin kehidupan mereka saat mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia tua, atau meninggal dunia.

“Jangan sampai masyarakat kita yang tidak mempunyai penghasilan tetap, nanti ketika mereka tua, mereka harus masuk ke panti jompo, ya karena tidak bisa hidup kan. Nah, jadi jaminan apa namanya? masa depan mereka harus dijamin oleh pemerintah,” kata Suwirta.

Ia menyebut, Bali sebenarnya telah memiliki Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, Komisi IV berencana menyampaikan usulan pembentukan Perda inisiatif kepada pimpinan DPRD Provinsi Bali.

“Nah, nanti kami dari DPRD Provinsi Bali setelah menerima beliau dari BPJS Ketenagakerjaan, saya akan lapor dulu kepada Pak Ketua (Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya) ya bahwa kemungkinan kita akan mengusulkan Perda Inisiatif Dewan,” cetusnya.

Suwirta juga mencontohkan pengalamannya membantu membayarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 80 warga di Klungkung menggunakan dana operasional.

Namun, menurutnya, bantuan secara pribadi tidak dapat terus dilakukan sehingga diperlukan kebijakan yang memungkinkan pemerintah hadir memberikan perlindungan secara berkelanjutan.

“Makanya untuk mendorong itu maka pemerintah harus hadir,” tegas mantan Bupati Klungkung dua periode itu. Suwirta juga mendorong BPJS Ketenagakerjaan lebih aktif turun ke lapangan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan koperasi. 

Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan untuk membantu pekerja maupun pemberi kerja yang belum memahami atau belum memenuhi kewajiban kepesertaan.

“Pertama saya sarankan BPJS Ketenagakerjaan untuk rajin turun ke lapangan, kemudian berkolaborasi dengan para mitra-mitra kerja ya, misalnya ada LPD, ada koperasi,” tuturnya.

Terkait kemungkinan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya, Suwirta menyebut hal tersebut masih perlu dipelajari dengan melihat regulasi yang berlaku di daerah lain serta ketentuan perundang-undangan di atasnya. 

Ia menegaskan, pembahasan mengenai sanksi belum dapat dipastikan karena usulan Perda masih berada pada tahap awal.

“Pasti itu, semua Perda itu kan ngatur, cuma kita harus pelajari dulu Perda di tempat lain gimana kan gitu kan, dan regulasi di atasnya kan tidak serta-merta seperti itu kan,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Agus Theodorus Parulian Marpaung, mengapresiasi perhatian DPRD Bali terhadap persoalan tersebut. 

Ia menilai dukungan legislatif melalui regulasi dapat mendorong keterlibatan lebih banyak pihak dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

“Dengan adanya Perda nanti akan mengikat semua pihak, seluruh pihak ikut terlibat dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Agus.

Selain kesenjangan berdasarkan segmen pekerja, cakupan perlindungan juga belum merata di seluruh kabupaten/kota. Gianyar mencatat tingkat cakupan tertinggi sebesar 62,11 persen, disusul Denpasar 56,37 persen dan Badung 53,58 persen.

Sebaliknya, Bangli menjadi daerah dengan cakupan terendah, yakni 29,29 persen. Karangasem juga masih tergolong rendah dengan cakupan 34,04 persen. 

Agus menjelaskan, peningkatan kepesertaan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, legislatif, pemberi kerja, dan berbagai mitra. BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong peningkatan universal coverage Jamsostek dari posisi saat ini sebesar 48,62 persen menuju target 54 persen pada 2027, sebagaimana diarahkan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang penyusunan APBD 2027.

“Kalau kita juga bandingkan dengan UUC yang sudah berjalan baik, tentu ada UUJC ya, Universal Coverage Jamsostek yang juga perlu ditingkatkan dari angka 48% bisa meningkat setidaknya di 2027 sesuai dengan Permendagri 17 2026 terkait penyusunan APBD di 2027 sudah menargetkan angka 54%,” jelasnya.

Dalam usulan yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan, Perda diharapkan menjadi payung kebijakan untuk memperkuat pendataan pekerja, memfasilitasi pendaftaran, memverifikasi kepatuhan pemberi kerja, serta mengintegrasikan pengawasan dengan proses perizinan usaha dan tata kelola proyek konstruksi sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Penguatan perlindungan juga diarahkan melalui pendekatan berbeda pada setiap segmen. Bagi pekerja penerima upah, upaya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kepesertaan dalam proses layanan perizinan dan pembaruan data. 

Untuk pekerja bukan penerima upah, perluasan dapat dilakukan melalui edukasi, kanal pendaftaran, pembayaran kolektif, serta pelibatan asosiasi, koperasi, UMKM, dan desa atau kelurahan. 

Sementara pada sektor konstruksi, perlindungan dapat diperkuat melalui pencatatan proyek dan pekerja serta pemeriksaan kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Dengan rencana Perda inisiatif tersebut, DPRD Bali berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diperluas hingga menjangkau pekerja informal dan kelompok rentan. (Z/002)