Kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing di Bali Tembus 43 Persen, Penerimaan Tahun 2026 Diproyeksi Rp429 Miliar

Denpasar (Atnews) — Tingkat kepatuhan wisatawan mancanegara dalam membayar Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Bali terus menunjukkan tren peningkatan. Pemerintah Provinsi Bali mencatat tingkat pembayaran turis asing kini telah menembus 43 persen per 20 September 2026. Angka ini naik signifikan jika dibandingkan dengan capaian sepanjang tahun 2025 yang berada di kisaran 35 persen.

“Dari 35 persen tahun 2025, sekarang sudah 43 persen,” kata Gubernur Koster usai Rapat Paripurna ke-51 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Senin (21/9/2026).

Koster menjelaskan, perolehan PWA yang berhasil terkumpul hingga periode pertengahan September 2026 telah mencapai sekitar Rp289 miliar. Dengan rata-rata penerimaan harian berkisar antara Rp1,3 miliar hingga Rp1,4 miliar, total akumulasi hingga akhir tahun diperkirakan terus bertambah.

Jika tren positif ini bertahan, Koster memproyeksikan total penerimaan PWA sepanjang tahun 2026 dapat menyentuh angka Rp429 miliar, mendekati target penerimaan yang ditetapkan dalam APBD 2026 sebesar Rp500 miliar.

Pertumbuhan ini mencerminkan perkembangan bertahap sejak kebijakan PWA ber tarif Rp150.000 per wisatawan resmi diberlakukan pada 14 Februari 2024. Pada tahun perdana, tingkat kepatuhan berada di angka 32–33 persen dengan penerimaan Rp318 miliar dari sekitar 2,1 juta turis.

Memasuki tahun 2025, kepatuhan naik menjadi 34–35 persen dengan total perolehan Rp369 miliar dari 2,4 juta wisatawan.

Lonjakan persentase kepatuhan pada 2026 merupakan hasil dari ekspansi kemitraan strategis yang digalang Pemprov Bali. Pemerintah daerah secara aktif menggandeng maskapai penerbangan internasional, platform online travel agent (OTA), serta konsulat negara sahabat.

Maskapai diminta menyampaikan informasi kewajiban PWA kepada penumpang yang terbang menuju Bali, sementara sosialisasi digital juga mulai ditayangkan di berbagai kanal penerbangan.

Gubernur jebolan ITB tersebut mengakui integrasi sistem pemungutan dengan maskapai membutuhkan waktu karena harus menyesuaikan prosedur operasional standar (SOP) tiap-tiap entitas penerbangan internasional.

“Ini memang membutuhkan waktu proses karena SOP masing-masing maskapai internasional,” ujar Koster.

Untuk menjamin akuntabilitas, Gubernur Koster menegaskan bahwa seluruh transaksi PWA dijalankan secara digital. Wisatawan melakukan pembayaran secara daring, di mana dana langsung masuk ke rekening Pemprov Bali di BPD Bali sebelum disalurkan ke kas daerah. Bahkan pada tahun 2025, sebanyak 96 persen wisatawan melunasi pembayaran PWA sebelum mereka berangkat ke Bali.

Di samping itu, perubahan regulasi pada 2025 memberikan ruang bagi pelaku pariwisata yang membantu pemungutan PWA untuk menerima imbal jasa. Kebijakan ini terbukti efektif menjadi salah satu pendorong kepatuhan wisatawan.

Meski memperluas jangkauan kerja sama, Koster mengingatkan agar optimalisasi PWA dilaksanakan secara cermat dan tidak mengganggu ekosistem pariwisata.

“Jangan sampai langkah yang kita ambil menjadi kontradiktif. Ini adalah ketentuan lokal, bukan nasional. Karena itu harus diperhitungkan dengan cermat dan penuh kehati-hatian,” kata Koster.

ke depan, Pemprov Bali membidik tingkat kepatuhan PWA dapat merangkak naik ke kisaran 60 hingga 70 persen. Gubernur Bali dua periode ini menegaskan bahwa PWA dirancang bukan semata-mata sebagai instrumen pendapatan daerah, melainkan komitmen nyata untuk melestarikan kebudayaan dan alam Bali.

"Seluruh penerimaan PWA digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk pelindungan kebudayaan, lingkungan alam Bali, pengelolaan sampah, kegiatan desa adat, dan peningkatan kualitas tata kelola pariwisata," pungkas Koster. (SUK/002)