Kepala BNPB Tanda Tangani MoU dengan Kementerian ATR/BPN Terkait Mitigasi Tata Ruang

Jakarta 16/4 (Atnews) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menandatangani nota kesepahaman bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (15/4).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk kerjasama antara BNPB dan Kementerian ATR/BPN dalam rangka peningkatan peran serta strategis desa dalam kaitannya tata ruang mitigasi bencana dan legalisasi kepemilikan tanah bagi para korban bencana.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala BNPB dan Menteri ATR/BPN disaksikan oleh sejumlah Kepala Lembaga dan Kementerian lainnya serta Pimpinan Akademisi, yang juga dilibatkan dalam kerja sama tersebut, di antaranya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Taspen dan dari Universitas Islam Negeri Jakarta.

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan, kolaborasi yang dilakukan bersama BPNB dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi sangat penting apalagi mengingat keduanya sudah pernah melakukan upaya yang cukup signifikan dalam kaitan penanganan bencana di pegunungan Cyclops, Papua beberapa waktu lalu.

"BNPB dan Kementerian Desa sudah saya lihat bisa berjalan cepat. Keduanya memang sudah sangat kompeten seperti saat berkolaborasi menangangi peristiwa di Pegunungan Cyclops kemarin. Bersama BNPB, bentuk kerja sama ini saya menitikberatkan pada bagaimana membuat tata ruang yang tepat untuk menghindari ancaman dari bencana. Bapak Doni juga saya lihat sangat responsif terhadap penanggulangan bencana dengan menjaga lingkungan. Salah satu contohnya adalah melalui penanaman pohon, seperti yang Pak Doni lakukan selama ini", ungkap Sofyan Djalil.

Diharapkan kerja sama antar lembaga kementerian dan akademisi tersebut bisa menjadi sinergitas penyampaian tata ruang untuk mitigasi dan penanggulangan bencana. Seperti di Lombok, Sulawesi Tengah, dan juga di pegunungan Cyclops serta di pesisir pantai di Sumatera Barat.

Selain tentang tata ruang, kolaborasi antara Kementerian Desa dan Kementerian ATR/BPN dan BNPB juga diharapkan mampu mendorong percepatan legalisasi tanah milik warga secara menyeluruh dengan target hingga tahun 2025. Hal itu sesuai dengan apa yang telah dimandatkan oleh Presiden Joko Widodo dengan kearifan lokal agar seluruh masyarakat memiliki legalitas kepemilikan tanah dengan sertifikat agar bisa lebih produktif

"Saya usahakan nanti pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah bisa kita dapatkan (dilegalkan). Tanah tanpa sertifikat bak mati atau tidak hidup, maka dengan sertifikasi itu diharapkan bisa lebih produktif", ungkap Menteri ATR/BPN.

Setelah melakukan penandatanganan nota kesepahaman, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan dari masing-masing pihak Kementerian dan Lembaga, demikian Humas BNPB/ika)