Gubernur Koster Dukung Presiden WHP Pastika Perkuat “Networking” Kehinduan Global

Denpasar, 15/7 (Atnews) - Gubernur Bali Wayan Koster mendukung program World Hindu Parisad (WHP) dalam memperkuat “networking” kehinduan secara global.

Program dimaksud yang disampaikan Presiden WHP I Made Mangku Pastika yakni kerjasama WHP dengan PTN/PTS Hindu baik di Bali, luar daerah bahkan dunia, Tindak lanjut kerjasama Pemrov. Bali dengan Pemerintah Negara Utharakan India.

Rencana itu seperti pendirian sekolah Hindu (TK, SMP, SMA, PTN), pendirian “Atma Kert Bali Gangga Pratista” di Tirta Gangga Karangasem dan Swasti Prapta Kalingga Yatra (penghormatan kepada Rsi Markandeya), rencana pelaksanaan WHWM 20-21 September 2019 di SMA Bali Mandara dan Visada Ashram Bedugul serta Kesinambungan Sekretariat WHP di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

“Saya mendukung progam-program mulia itu sehingga Bali yang kecil ini menjadi bagian pergerakan Hindu yang besar,” kata Koster di Denpasar, Senin (15/7).

Hal itu disampaikan ketika audensi dengan Pengurus WHP 2019-2024 di Jayasaba Gubernuran Denpasar.

Upaya itu dalam mempertahankan umat Hindu yang minoritas dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Kondisi ini sejalan dengan visi pembangunan “Nangun Sat Kertih Loka Bali”, tinggal diperkuat secara kajian dan teknisnya

Begitu pula, diharapkan pengembangan agama Hindu tidak meninggalkan kearifan lokal yang menjadi ciri khas dengan daerah lainnya.

Keunikan itu sudah dikenal mancanegara dan menjadi daya tarik wisatawan datang ke Bali.

Sementara itu, Presiden WHP Pastika mengharapkan, pentingnya dukungan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Hindu yang mampu bersaing dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan.

Langkah itu juga dapat mencetak pemimpin masa depan yang membawa perubahan signifikan “Hindu for Better Life”.

Untuk itu, pihaknya melibatkan generasi muda dalam setiap kegiatannya, bahkan WHWM 2019 peserta generasi milineal.

Sedangkan sisi pendidikan agar dibangun sekolah negeri yang bernafaskan Hindu dengan menggunakan lahan milik pemerintah.

Upaya itu dalam menjawab kekurangan sekolah negeri yang mengalami kisruh ketika pendaftaran siswa baru pada beberapa waktu lalu. (ART/02)