Denpasar (Atnews) — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembenahan regulasi pemilihan umum (pemilu) harus bertumpu pada integritas, etika, serta penguatan kepercayaan publik, bukan sekadar penyempurnaan prosedur teknis.
Penegasan tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu (RUU Pemilu) Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Aria Bima di Gedung Kertha Saba, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026).
Dalam pertemuan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 itu, Koster menekankan bahwa pemilu merupakan instrumen strategis untuk menjamin kesetaraan hak politik warga negara sekaligus mewujudkan kedaulatan rakyat.
Oleh karena itu, perumusan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinilai harus menyentuh aspek kelembagaan, tahapan, persyaratan peserta, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga penegakan hukum secara komprehensif dan aplikatif di pusat maupun daerah.
"Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemilu yang sesuai prosedur, tetapi juga oleh integritas seluruh pihak dan kepercayaan masyarakat," tegas Koster.
Sebagai bahan evaluasi bagi Panja Komisi II DPR RI, Koster turut memaparkan rekam jejak partisipasi pemilih di Bali yang melampaui rata-rata nasional.
Pada Pemilu Presiden 2024, tingkat partisipasi pemilih di Bali mencapai 83,34 persen, lebih tinggi dibanding angka nasional sebesar 81,7 persen, sementara pelaksanaan Pilkada 2024 mencatatkan partisipasi 71,9 persen.
Koster menilai capaian tersebut menunjukkan antusiasme sekaligus kematangan masyarakat Bali dalam berdemokrasi yang perlu terus dirawat melalui regulasi yang berpihak pada kepentingan publik.
Di sisi lain, ia mengungkapkan dukungan pendanaan daerah dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, meliputi alokasi untuk KPU sebesar Rp155,9 miliar, Bawaslu Rp41 miliar, Polda Bali Rp30 miliar, Korem Rp7,5 miliar, serta Lanal Rp1,5 miliar, dengan sisa anggaran yang tidak terserap dikembalikan ke kas daerah.
"Keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kesiapan sumber daya, dan dukungan anggaran yang akuntabel," kata Koster.
Lebih jauh, Koster mengaitkan agenda penyempurnaan regulasi pemilu dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali serta Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun (2025–2125) berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 dan UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.
Menurut dia, demokrasi yang sehat membutuhkan pijakan nilai moral agar tidak terjebak pada kepentingan sesaat.
Ia menyoroti dua nilai utama yang relevan menjadi fondasi kehidupan demokrasi, yakni Atma Kerthi yang menekankan kesucian jiwa, kejujuran, dan tanggung jawab moral di atas kepentingan pribadi maupun golongan, serta Jana Kerthi yang menempatkan penghormatan terhadap martabat, hak politik, dan kebebasan menentukan pilihan warga negara sebagai pusat pembangunan.
"Demokrasi tidak hanya membutuhkan aturan dan mekanisme kelembagaan, tetapi juga harus berlandaskan integritas, etika, serta penghormatan terhadap manusia," ujar Koster.
Dalam konteks tata kelola kebijakan daerah, Koster juga menyinggung implementasi pungutan bagi wisatawan asing yang berjalan sejak 14 Februari 2024 untuk menjaga lingkungan alam dan kebudayaan Bali.
Ia mencatat realisasi pungutan tersebut mencapai Rp318 miliar pada 2024, meningkat menjadi Rp369 miliar pada 2025, dan diperkirakan menyentuh sekitar Rp400 miliar seiring upaya memperkuat kepatuhan pembayaran melalui kolaborasi lintas pihak.
Sementara itu, pimpinan rombongan Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI Aria Bima menyampaikan bahwa kunjungan ke Bali—bersama agenda penjaringan aspirasi akademisi di sejumlah daerah—dimaksudkan untuk menyerap kritik tajam dan masukan substansial guna menekan potensi sengketa maupun judicial review setelah undang-undang disahkan, sekaligus memperkuat pengawasan pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat dan ruang digital.
"Kami ingin mendapatkan informasi, data, dan berbagai persoalan terutama dari kalangan akademisi yang diharapkan lebih netral, lebih jujur, dan lebih pedas dalam mengkritisi kami di DPR," tegas Aria Bima. (SUK/002)