Respon Putu Artha Soal Komentar Warganet, Pasca Dua DPR Dapil Bali Ikut Menandatangani Usulan HMP Terkait Gibran
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) – Ramainya komentar warganet Bali terhadap dua anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, I Nyoman Parta dan I Wayan Sudirta, setelah ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendapat tanggapan dari I Gusti Putu Artha.
Putu Artha mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada penilaian personal terhadap sosok Gibran. Menurutnya, perdebatan seharusnya diarahkan pada substansi persoalan hukum, bukan semata-mata pada citra atau karakter seseorang di hadapan publik.
Ia menilai, hak menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR. Karena itu, keputusan anggota dewan untuk menggunakan hak tersebut tidak semestinya langsung dipersoalkan hanya karena menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat.
“Menurut saya, masyarakat harus bisa meletakkan persoalan ini pada substansinya. Hak menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional anggota DPR.
Jadi, ketika ada anggota dewan yang menyampaikan sikap atau pendapat politik, hal itu tidak bisa serta-merta dipersoalkan hanya karena berbeda dengan pandangan kelompok tertentu,” kata Putu Artha, Kamis (12/11/2026).
Ia menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat yang menilai persoalan Gibran dari sosok pribadi. Citra sebagai figur yang baik, santun, atau sederhana, menurutnya, tidak boleh membuat publik mengabaikan persoalan hukum yang sedang diperdebatkan.
“Kita jangan sampai menilai persoalan hanya dari sosok orangnya. Karena seseorang terlihat baik, santun, atau memiliki citra positif, bukan berarti substansi persoalan hukum yang sedang dihadapi otomatis menjadi benar. Ada mekanisme, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi dasar penilaian,” ujarnya.
Putu Artha juga mengingatkan bahwa hukum harus berlaku adil tanpa membedakan siapa orang yang sedang menjadi objek persoalan.
Menurutnya, masyarakat perlu menempatkan setiap persoalan berdasarkan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan berdasarkan rasa suka atau tidak suka terhadap figur tertentu.
Dalam konteks polemik Gibran, ia menyinggung bahwa persoalan tersebut telah melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Karena itu, perkembangan dan argumentasi hukum yang muncul perlu dipahami secara utuh, bukan hanya dilihat dari penilaian terhadap pribadi Gibran.
Pernyataan Putu Artha ini muncul di tengah sorotan terhadap 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi yang menandatangani usulan penggunaan HMP terkait Gibran. Usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR RI pada Rabu (11/11/2026).
Dua di antara 120 anggota yang menandatangani usulan tersebut berasal dari Bali, yakni I Nyoman Parta dan I Wayan Sudirta. Keduanya merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Berdasarkan rekapitulasi pimpinan DPR, 120 pengusul berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Putu Artha menegaskan, masyarakat perlu memahami dinamika politik dan hukum secara lebih dewasa. Perdebatan jangan sampai berhenti pada persoalan siapa yang dianggap baik atau buruk, sementara substansi yang menjadi dasar pengajuan hak anggota DPR justru tidak dibahas.
“Masyarakat perlu memahami persoalan secara utuh. Jangan sampai perdebatan justru bergeser menjadi persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang, sementara substansi hukum yang sebenarnya dipersoalkan tidak dibahas.
Dalam situasi seperti ini, yang perlu kita dorong adalah kedewasaan masyarakat dalam melihat dinamika politik dan hukum,” tutupnya.
Sementara, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menyampaikan pernyataan berhenti dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Setelah menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Kepala Negara pada pukul 10.15 WIB, Gibran juga menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyerahkan dokumen yang sama secara langsung.
Menurut keterangan pers Presiden Prabowo Subianto, keputusan untuk berhenti tersebut diambil menyusul adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.
Presiden Prabowo menyatakan menerima surat tersebut dengan berat hati sekaligus menghormati langkah yang ditempuh oleh Gibran.
“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tutur Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataan resminya, Gibran menegaskan bahwa langkah untuk berhenti merupakan keputusan pribadi yang diambil melalui pertimbangan panjang dan matang, dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
Ia juga menekankan bahwa keputusannya bukan bentuk ketidaksanggupan, serta membantah keterkaitan langkah tersebut dengan isu keabsahan ijazah dengan memastikan seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.
“Oleh sebab itu, hari ini, 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang, dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat.
Kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi, tapi keberanian untuk melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar,” ujar Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Prabowo turut memberikan apresiasi atas dedikasi Gibran selama dua tahun mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan, termasuk penugasan langsung ke daerah untuk meninjau 303 titik proyek pemerintah di 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota.
Di akhir keterangannya, Kepala Negara mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga suasana yang sejuk dan damai demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran.
“Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan,” pungkas Presiden Prabowo.
Menutup masa pengabdiannya, Gibran menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, jajaran kabinet, para relawan, serta seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan, sekaligus memohon maaf atas berbagai harapan publik yang belum terwujud.
Ia berpesan agar generasi muda Indonesia tidak pernah merasa terlalu muda dalam mewujudkan mimpi besar, terus berani melakukan perubahan, serta senantiasa peduli dan mencintai tanah air. (Z/YOG/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Panglima TNI Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Seroja Timor Leste
Terpopuler
