Dharma Adyaksa PHDI Tegaskan Mahasabha XIII Demokratis, Pengurus Baru Siap Hadapi Era AI
Admin 2 - atnews
Jakarta (Atnews) – Dinamika kepemimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat pasca-Mahasabha XIII tahun 2026 menjadi sorotan publik, khususnya terkait terpilihnya Letjen TNI I Nyoman Cantiasa sebagai Ketua Umum Pengurus Harian periode 2026–2031.
Menanggapi hal tersebut, jajaran pimpinan PHDI Pusat memberikan klarifikasi dan pandangan strategis mengenai arah organisasi ke depan.
Hadir dalam program Nusa Bali Podcast yang ditayangkan melalui saluran YouTube NusaBaliTV pada Jumat (6/11/2026), Dharma Adyaksa PHDI Pusat Ida Pandita Mpu Nabe Siwa Budha Daksa Darmita bersama Wakil Sekretaris Jenderal PHDI Pusat Jro Mangku Wayan Jondra mengupas tuntas proses suksesi kepemimpinan dan komitmen pelayanan umat.
Ida Pandita Mpu Nabe Siwa Budha Daksa Darmita menegaskan bahwa seluruh tahapan Mahasabha XIII PHDI berlangsung secara demokratis. Penetapan elemen kepemimpinan tertinggi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nusantara.
"Secara khusus disampaikan Dharma Adyaksa, pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat, tidak melalui mekanisme voting," jelas Ida Pandita Mpu Nabe.
Menambahi penjelasannya, Wasekjend PHDI Pusat Jro Mangku Wayan Jondra mengapresiasi keteladanan yang ditunjukkan oleh Sabha Pandita dalam mengambil keputusan secara mufakat. Ia juga menjelaskan dinamika yang terjadi pada pemilihan Pengurus Harian.
"Nah ini menariknya, bahwa Sabha Pandita ini memberikan contoh dalam pemilihan menggunakan musyawarah mufakat.Berbeda dengan Pengurus Harian yang sudah melalui musyawarah mufakat, namun karena tidak tercapai kesepakatan,dilakukan pemungutan suara tertutup yang demokratis untuk menjaga persatuan," sambung Jro Mangku Wayan Jondra.
Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi militerisasi organisasi pasca-terpilihnya figur dari latar belakang TNI, Jro Mangku Wayan Jondra menepis anggapan tersebut secara tegas.
Menurutnya, kepemimpinan baru tidak membawa nuansa otoriter, melainkan semangat pengabdian. "Fokus utama kepemimpinan adalah pelayanan umat (ngayah), profesionalisme, dan efektivitas," tegasnya.
Menghadapi tantangan era modernisasi, PHDI Pusat telah menyiapkan langkah konkret untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
"Menghadapi era media sosial dan AI, PHDI berkomitmen melakukan digitalisasi produk lembaga serta berkolaborasi dengan perguruan tinggi Hindu dan organisasi afiliasi untuk memberikan edukasi yang benar kepada umat," terang Jro Mangku Wayan Jondra.
Di akhir wawancara, Wasekjend PHDI Pusat menegaskan kembali visi besar kepengurusan periode 2026–2031. PHDI berkomitmen untuk menjadi "Rumah Besar" yang mengayomi dan menaungi seluruh elemen umat Hindu di Nusantara tanpa membeda-bedakan latar belakang etnis maupun daerah.
Visi inklusif ini optimis dapat diwujudkan melalui penguatan semangat kerja sama kolektif kolegial antara tiga pilar utama organisasi, yakni Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian. (Z/002)
Menanggapi hal tersebut, jajaran pimpinan PHDI Pusat memberikan klarifikasi dan pandangan strategis mengenai arah organisasi ke depan.
Hadir dalam program Nusa Bali Podcast yang ditayangkan melalui saluran YouTube NusaBaliTV pada Jumat (6/11/2026), Dharma Adyaksa PHDI Pusat Ida Pandita Mpu Nabe Siwa Budha Daksa Darmita bersama Wakil Sekretaris Jenderal PHDI Pusat Jro Mangku Wayan Jondra mengupas tuntas proses suksesi kepemimpinan dan komitmen pelayanan umat.
Ida Pandita Mpu Nabe Siwa Budha Daksa Darmita menegaskan bahwa seluruh tahapan Mahasabha XIII PHDI berlangsung secara demokratis. Penetapan elemen kepemimpinan tertinggi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nusantara.
"Secara khusus disampaikan Dharma Adyaksa, pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat, tidak melalui mekanisme voting," jelas Ida Pandita Mpu Nabe.
Menambahi penjelasannya, Wasekjend PHDI Pusat Jro Mangku Wayan Jondra mengapresiasi keteladanan yang ditunjukkan oleh Sabha Pandita dalam mengambil keputusan secara mufakat. Ia juga menjelaskan dinamika yang terjadi pada pemilihan Pengurus Harian.
"Nah ini menariknya, bahwa Sabha Pandita ini memberikan contoh dalam pemilihan menggunakan musyawarah mufakat.Berbeda dengan Pengurus Harian yang sudah melalui musyawarah mufakat, namun karena tidak tercapai kesepakatan,dilakukan pemungutan suara tertutup yang demokratis untuk menjaga persatuan," sambung Jro Mangku Wayan Jondra.
Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi militerisasi organisasi pasca-terpilihnya figur dari latar belakang TNI, Jro Mangku Wayan Jondra menepis anggapan tersebut secara tegas.
Menurutnya, kepemimpinan baru tidak membawa nuansa otoriter, melainkan semangat pengabdian. "Fokus utama kepemimpinan adalah pelayanan umat (ngayah), profesionalisme, dan efektivitas," tegasnya.
Menghadapi tantangan era modernisasi, PHDI Pusat telah menyiapkan langkah konkret untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
"Menghadapi era media sosial dan AI, PHDI berkomitmen melakukan digitalisasi produk lembaga serta berkolaborasi dengan perguruan tinggi Hindu dan organisasi afiliasi untuk memberikan edukasi yang benar kepada umat," terang Jro Mangku Wayan Jondra.
Di akhir wawancara, Wasekjend PHDI Pusat menegaskan kembali visi besar kepengurusan periode 2026–2031. PHDI berkomitmen untuk menjadi "Rumah Besar" yang mengayomi dan menaungi seluruh elemen umat Hindu di Nusantara tanpa membeda-bedakan latar belakang etnis maupun daerah.
Visi inklusif ini optimis dapat diwujudkan melalui penguatan semangat kerja sama kolektif kolegial antara tiga pilar utama organisasi, yakni Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian. (Z/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : 23 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat
