Fraksi Gerindra Setujui 4 Ranperda, Sepakat Penyusunan RAPBD 2027 Mengedepankan Prinsip Prudent
Admin 2 - atnews
Badung (Atnews) - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima dan menyetujui 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemkab Badung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Ini dikatakan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra I Wayan Puspa Negara saat membacakan Pandangan Umum (PU) fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Badung yang dipimpin oleh Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti berlangsung di ruang utama Gosana Sekretariat DPRD Mangupura Kamis (5/11).
Menurut Fraksi Gerindra dalam postur RAPBD 2027 kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebesar 81,51 persen. Pendidikan 20,05 persen dan infrastruktur sebesar 54,14 persen.
Menurut Gerindra, pariwisata adalah generator pertumbuhan ekonomi Badung, maka harus dijaga stabilitasnya dan diarahkan menuju destinasi regeneratif.
Gerindra juga menyetujui penundaan pinjaman baru sebesar Rp1,673 triliun lebih ke tahun anggaran 2028. Pinjaman itu rencananya untuk mengatasi kemacetan melalui pengadaan tanah di Kecamatan Kuta Utara dan Mengwi serta pembangunan tunnel di Kuta Utara.
"Kami setuju pinjaman ini diarahkan ke tahun 2028 untuk menghindari beban bunga atau cost of fund yang sia-sia karena pekerjaan fisik belum bisa berjalan," tegas I Wayan Puspa Negara.
Untuk kelancaran lalu lintas saat ini, Gerindra mendorong rekayasa lalu lintas digencarkan, unit teknis dihadirkan di lapangan secara konsisten, bekerjasama dengan Polresta Denpasar dan Polres Badung.
Gerindra juga setuju dengan kebijakan pemberian uang pada saat hari raya keagamaan setiap umat beragama yang diberikan kepada setiap KK di Badung.
Disamping menyetujui Raperda Gerindra juga menyampaikan 9 saran dan catatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian.
Mulai dari masalah kemacetan lalu lintas, kecelakaan yang sering terjadi di tanjakan ekstrim Jalan Goa Gong, Jimbaran dan lain-lain.
Termasuk, penyesuaian elevasi jalan, perbaikan geometris, pemasangan portal batas tinggi kendaraan, guardrail, pembangunan jalan alternatif, dan penertiban rutin oleh Dishub dan kepolisian terhadap kendaraan angkut barang yang melanggar larangan melintas.
Demikian pula agar dibuatkan satu akses jalan di Jalan Pratama, Tanjung Benoa, harus sudah menjadi atensi pemerintah di tahun 2027 untuk segera mendapat perbaikan dan beautifikasi menyeluruh sebagai akses pariwisata strategis, tidak hanya menjadi wacana dan tidak masuk RPJMD.
Perlu juga dipikirkanpenukar dan penyelesaian tanah SMP 3 Kuta Selatan di Tanjung Benoa. Karena lahan yang dipakai adalah lahan pelaba Desa Adat Tanjung Benoa.
Berdasarkan permintaan prajuru dan krama agung Desa Adat Tanjung Benoa yang sudah bersurat lima tahun lalu, sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah.
Demikian juga lahan TPS3R Tanjung Benoa agar segera diatensi.
Perlu juga mendapatkan perhatian adanya proyek drainase dan pengendalian banjir di kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, yang dikerjakan PT Dawan Sakti dengan anggaran Rp48,2 miliar lebih.
Pengerjaannya terkesan agak lamban dan sirtu berserakan, dikeluhkan warga dan wisatawan. Termasuk masih adanya ruas jalan langganan banjir di sekitar Dewi Sri yang belum tercover proyek drainase yakni Jalan Pararaton Utama, Jalan Pararaton, Jalan Bali Deli, Jalan Pantai Kayu Aya, Jalan Dewi Sri 2A dan 3A.
"Saya mohon proyek drainase kawasan Dewi Sri dilanjutkan dan dituntaskan agar ada rasa keadilan bagi warga sekitar, " tegas Puspa Negara.
Pihaknya mengapresiasi kepada Bupati yang telah serius memerintahkan PPUPR melakukan ekskavasi sedimentasi di Tukad Mati sepanjang kurang lebih 5 km dari Seminyak, Legian hingga Muara Pata Sari Kuta.
Namun pengerjaannya masih terindikasi lamban karena hanya menggunakan dua ekskavator amphibi, sementara musim hujan sudah datang. Gerindra mohon segera tambah ekskavator amphibi minimal 3 unit dan ekskavasi dilakukan lebih masif serta berkelanjutan. (Mur/002).
Baca Artikel Menarik Lainnya : Kemendes PDTT Resmikan BUMDes Mart di Bengkulu Utara
