Fraksi DPRD Soroti Belanja Modal RAPBD Bali 2027 Anjlok 58 Persen, Dorong Pemprov Bali Perkuat Lobi Pemerintah Pusat
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Fraksi-fraksi DPRD Bali menyoroti alokasi belanja modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 merosot 58,1 persen menjadi Rp337,8 miliar lebih, dari Rp806,2 miliar lebih pada 2026.
Penurunan tersebut menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi DPRD Bali karena anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dan pembangunan daerah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam pandangan umum fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (26/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III Komang Nova Dewi Putra.
Turut hadir Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Sekda Bali Dewa Made Indra, serta jajaran dewan dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Bali lainnya. Dalam RAPBD 2027, dijelaskan Pemprov Bali merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp5,72 triliun dan belanja daerah Rp6,19 triliun, sehingga diproyeksikan defisit Rp475,95 miliar atau 8,32 persen.
Pendapatan ditopang PAD lebih dari Rp4,5 triliun dan transfer pemerintah pusat lebih dari Rp1,14 triliun. Sementara itu, belanja didominasi belanja operasi lebih dari Rp4,8 triliun, termasuk belanja pegawai lebih dari Rp2,1 triliun, serta belanja transfer lebih dari Rp856 miliar.
Di tengah struktur anggaran tersebut, Penurunan belanja modal menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi DPRD Bali. Dari sejumlah catatan yang disampaikan, Fraksi Golkar menyoroti perlunya penataan komposisi anggaran agar penurunan belanja modal tidak mengurangi ruang pembiayaan pembangunan dan pemerataan ekonomi di Bali.
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali I Wayan Gunawan menyampaikan, peningkatan porsi belanja modal dapat diupayakan dengan mengevaluasi belanja operasi yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dasar.
Fraksi Golkar itu mengusulkan pemangkasan sebesar 10–15 persen pada pos tersebut, kemudian mengalihkan hasil penghematannya untuk meningkatkan belanja modal sekurang-kurangnya menjadi 12 persen dari total belanja daerah.
“Pada pos Belanja, mari kita bersama-sama menyisir dan memotong minimal 10% hingga 15% pada pos Belanja Operasi non-pelayanan publik dasar, lalu secara konsisten mengalihkan hasil penghematan tersebut untuk mendongkrak Belanja Modal sekurang-kurangnya menjadi 12% dari total belanja,” ujar Gunawan saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Selain komposisi belanja, Golkar menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Bali. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Badung mencapai 6,26 persen dan Denpasar 6,11 persen, sedangkan Jembrana tercatat 5,26 persen dan Karangasem 5,25 persen.
Dengan pertumbuhan ekonomi Bali secara keseluruhan sebesar 5,82 persen, Golkar menilai pemerataan pembangunan di Bali Utara, Barat, dan Timur perlu menjadi prioritas melalui penguatan infrastruktur, konektivitas, agroindustri, dan ekonomi kerakyatan.
“Ketimpangan persebaran aktivitas ekonomi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belum dinikmati secara merata oleh seluruh kabupaten/kota, sehingga pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi wilayah di luar Bali Selatan, yakni Wilayah Bali Barat, Utara dan, Timur perlu menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Provinsi Bali,” kata Gunawan.
Untuk mendukung pemerataan, Golkar mendorong penguatan infrastruktur penghubung antardaerah serta pengembangan sektor ekonomi di luar Bali Selatan, termasuk agroindustri dan industri hijau. Fraksi ini juga menilai ketergantungan pendapatan daerah pada pariwisata perlu diantisipasi melalui mitigasi risiko fiskal.
“Fraksi Partai Golkar sangat mendukung optimisme Saudara Gubernur, namun kami mengingatkan perlunya skenario mitigasi fiskal yang matang agar ketika pariwisata global mengalami riak kecil, pembiayaan program prioritas masyarakat Bali tidak mengalami goncangan,” ujar Gunawan.
Sementara itu, Fraksi Demokrat-Nasdem turut mempertanyakan alasan penurunan belanja modal dari Rp806,2 miliar lebih menjadi Rp337,8 miliar lebih. Wakil Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem, I Komang Wirawan, meminta pemerintah menjelaskan apakah penurunan tersebut dipengaruhi keterbatasan fiskal atau karena kebutuhan infrastruktur dinilai telah terpenuhi.
“Apakah penurunan ini disebabkan oleh keterbatasan fiskal atau karena sebagian besar kebutuhan infrastruktur sudah terpenuhi dan bagaimana dampaknya terhadap percepatan pembangunan Bali,” katanya.
Selain belanja modal, Fraksi Demokrat-Nasdem menyoroti pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam RAPBD Bali 2027 yang turun Rp1,16 triliun lebih atau 50,31 persen, dari Rp2,31 triliun lebih pada 2026 menjadi Rp1,14 triliun lebih.
Penurunan transfer yang diperkirakan mencapai lebih dari 50 persen menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap ruang fiskal daerah.
Wirawan menilai penurunan tersebut perlu diantisipasi karena dana transfer turut memengaruhi kemampuan daerah membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, Fraksi ini meminta Pemprov Bali memperkuat komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat agar dana transfer dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan pada tingkat tahun sebelumnya.
“Dana transfer Pemerintah Pusat bisa ditingkatkan dan/atau minimal sama dengan tahun 2026; sebab dana tersebut akan berpengaruh terhadap kelancaran perdagangan barang dan jasa yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat Bali,” ujar Wirawan.
Senada dengan itu, Fraksi Gerindra-PSI juga menyoroti penurunan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 sebesar 12,78 persen, yang salah satunya dipengaruhi penurunan dana transfer lebih dari 50 persen.
Ketua Fraksi Gerindra-PSI, Gede Harja Astawa, meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut dan peluang untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Fraksi Gerindra-PSI mempertanyakan penurunan pendapatan daerah TA 2027 sebesar 12,78 persen yang disebabkan oleh penurunan dana transfer lebih dari 50 persen,” katanya.
Gerindra-PSI juga menekankan pentingnya memastikan anggaran infrastruktur tetap memadai, terutama untuk pemeliharaan jalan, jaringan jalan, dan irigasi yang dialokasikan sekitar Rp79,62 miliar.
Harja mengingatkan agar penghematan anggaran tidak menimbulkan dampak lebih besar terhadap keselamatan masyarakat maupun aktivitas ekonomi.
“Keselamatan masyarakat dan kelancaran kegiatan ekonomi harus menjadi prioritas. Jangan sampai penghematan anggaran hari ini justru menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar di kemudian hari,” terangnya.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar penurunan belanja modal dinilai dengan mempertimbangkan keseluruhan struktur belanja dan kebutuhan wajib daerah.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ni Kadek Darmini, menyatakan penilaian terhadap besaran belanja modal perlu melihat kemampuan anggaran dalam mendukung infrastruktur dan pelayanan publik.
“Pencermatan Fraksi tidak langsung menyimpulkan bahwa belanja modal tersebut terlalu kecil sebelum melihat orientasi seluruh struktur belanja dan kebutuhan wajib daerah. Namun apakah ruang fiskal yang tersedia sudah cukup untuk membiayai kebutuhan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan program-program yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang?” ujarnya.
PDI Perjuangan juga mengingatkan target PAD lebih dari Rp4,5 triliun harus disusun berdasarkan perhitungan realistis, potensi pendapatan yang terukur, dan strategi optimalisasi penerimaan. Fraksi Banteng bermoncong putih ini menilai ketergantungan terhadap sektor pariwisata perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun proyeksi pendapatan.
“Sehingga hal yang perlu menjadi penegasan bukan semata-mata apakah target PAD Tahun Anggaran 2027 mengalami kenaikan atau penurunan, melainkan sejauh mana penetapan target tersebut didasarkan pada perhitungan yang realistis, potensi pendapatan yang terukur, serta strategi yang mampu memastikan optimalisasi penerimaan daerah,” kata Darmini. (Z/001)
Penurunan tersebut menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi DPRD Bali karena anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dan pembangunan daerah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam pandangan umum fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (26/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III Komang Nova Dewi Putra.
Turut hadir Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Sekda Bali Dewa Made Indra, serta jajaran dewan dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Bali lainnya. Dalam RAPBD 2027, dijelaskan Pemprov Bali merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp5,72 triliun dan belanja daerah Rp6,19 triliun, sehingga diproyeksikan defisit Rp475,95 miliar atau 8,32 persen.
Pendapatan ditopang PAD lebih dari Rp4,5 triliun dan transfer pemerintah pusat lebih dari Rp1,14 triliun. Sementara itu, belanja didominasi belanja operasi lebih dari Rp4,8 triliun, termasuk belanja pegawai lebih dari Rp2,1 triliun, serta belanja transfer lebih dari Rp856 miliar.
Di tengah struktur anggaran tersebut, Penurunan belanja modal menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi DPRD Bali. Dari sejumlah catatan yang disampaikan, Fraksi Golkar menyoroti perlunya penataan komposisi anggaran agar penurunan belanja modal tidak mengurangi ruang pembiayaan pembangunan dan pemerataan ekonomi di Bali.
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali I Wayan Gunawan menyampaikan, peningkatan porsi belanja modal dapat diupayakan dengan mengevaluasi belanja operasi yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dasar.
Fraksi Golkar itu mengusulkan pemangkasan sebesar 10–15 persen pada pos tersebut, kemudian mengalihkan hasil penghematannya untuk meningkatkan belanja modal sekurang-kurangnya menjadi 12 persen dari total belanja daerah.
“Pada pos Belanja, mari kita bersama-sama menyisir dan memotong minimal 10% hingga 15% pada pos Belanja Operasi non-pelayanan publik dasar, lalu secara konsisten mengalihkan hasil penghematan tersebut untuk mendongkrak Belanja Modal sekurang-kurangnya menjadi 12% dari total belanja,” ujar Gunawan saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Selain komposisi belanja, Golkar menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Bali. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Badung mencapai 6,26 persen dan Denpasar 6,11 persen, sedangkan Jembrana tercatat 5,26 persen dan Karangasem 5,25 persen.
Dengan pertumbuhan ekonomi Bali secara keseluruhan sebesar 5,82 persen, Golkar menilai pemerataan pembangunan di Bali Utara, Barat, dan Timur perlu menjadi prioritas melalui penguatan infrastruktur, konektivitas, agroindustri, dan ekonomi kerakyatan.
“Ketimpangan persebaran aktivitas ekonomi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belum dinikmati secara merata oleh seluruh kabupaten/kota, sehingga pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi wilayah di luar Bali Selatan, yakni Wilayah Bali Barat, Utara dan, Timur perlu menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Provinsi Bali,” kata Gunawan.
Untuk mendukung pemerataan, Golkar mendorong penguatan infrastruktur penghubung antardaerah serta pengembangan sektor ekonomi di luar Bali Selatan, termasuk agroindustri dan industri hijau. Fraksi ini juga menilai ketergantungan pendapatan daerah pada pariwisata perlu diantisipasi melalui mitigasi risiko fiskal.
“Fraksi Partai Golkar sangat mendukung optimisme Saudara Gubernur, namun kami mengingatkan perlunya skenario mitigasi fiskal yang matang agar ketika pariwisata global mengalami riak kecil, pembiayaan program prioritas masyarakat Bali tidak mengalami goncangan,” ujar Gunawan.
Sementara itu, Fraksi Demokrat-Nasdem turut mempertanyakan alasan penurunan belanja modal dari Rp806,2 miliar lebih menjadi Rp337,8 miliar lebih. Wakil Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem, I Komang Wirawan, meminta pemerintah menjelaskan apakah penurunan tersebut dipengaruhi keterbatasan fiskal atau karena kebutuhan infrastruktur dinilai telah terpenuhi.
“Apakah penurunan ini disebabkan oleh keterbatasan fiskal atau karena sebagian besar kebutuhan infrastruktur sudah terpenuhi dan bagaimana dampaknya terhadap percepatan pembangunan Bali,” katanya.
Selain belanja modal, Fraksi Demokrat-Nasdem menyoroti pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam RAPBD Bali 2027 yang turun Rp1,16 triliun lebih atau 50,31 persen, dari Rp2,31 triliun lebih pada 2026 menjadi Rp1,14 triliun lebih.
Penurunan transfer yang diperkirakan mencapai lebih dari 50 persen menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap ruang fiskal daerah.
Wirawan menilai penurunan tersebut perlu diantisipasi karena dana transfer turut memengaruhi kemampuan daerah membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, Fraksi ini meminta Pemprov Bali memperkuat komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat agar dana transfer dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan pada tingkat tahun sebelumnya.
“Dana transfer Pemerintah Pusat bisa ditingkatkan dan/atau minimal sama dengan tahun 2026; sebab dana tersebut akan berpengaruh terhadap kelancaran perdagangan barang dan jasa yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat Bali,” ujar Wirawan.
Senada dengan itu, Fraksi Gerindra-PSI juga menyoroti penurunan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 sebesar 12,78 persen, yang salah satunya dipengaruhi penurunan dana transfer lebih dari 50 persen.
Ketua Fraksi Gerindra-PSI, Gede Harja Astawa, meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut dan peluang untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Fraksi Gerindra-PSI mempertanyakan penurunan pendapatan daerah TA 2027 sebesar 12,78 persen yang disebabkan oleh penurunan dana transfer lebih dari 50 persen,” katanya.
Gerindra-PSI juga menekankan pentingnya memastikan anggaran infrastruktur tetap memadai, terutama untuk pemeliharaan jalan, jaringan jalan, dan irigasi yang dialokasikan sekitar Rp79,62 miliar.
Harja mengingatkan agar penghematan anggaran tidak menimbulkan dampak lebih besar terhadap keselamatan masyarakat maupun aktivitas ekonomi.
“Keselamatan masyarakat dan kelancaran kegiatan ekonomi harus menjadi prioritas. Jangan sampai penghematan anggaran hari ini justru menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar di kemudian hari,” terangnya.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar penurunan belanja modal dinilai dengan mempertimbangkan keseluruhan struktur belanja dan kebutuhan wajib daerah.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ni Kadek Darmini, menyatakan penilaian terhadap besaran belanja modal perlu melihat kemampuan anggaran dalam mendukung infrastruktur dan pelayanan publik.
“Pencermatan Fraksi tidak langsung menyimpulkan bahwa belanja modal tersebut terlalu kecil sebelum melihat orientasi seluruh struktur belanja dan kebutuhan wajib daerah. Namun apakah ruang fiskal yang tersedia sudah cukup untuk membiayai kebutuhan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan program-program yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang?” ujarnya.
PDI Perjuangan juga mengingatkan target PAD lebih dari Rp4,5 triliun harus disusun berdasarkan perhitungan realistis, potensi pendapatan yang terukur, dan strategi optimalisasi penerimaan. Fraksi Banteng bermoncong putih ini menilai ketergantungan terhadap sektor pariwisata perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun proyeksi pendapatan.
“Sehingga hal yang perlu menjadi penegasan bukan semata-mata apakah target PAD Tahun Anggaran 2027 mengalami kenaikan atau penurunan, melainkan sejauh mana penetapan target tersebut didasarkan pada perhitungan yang realistis, potensi pendapatan yang terukur, serta strategi yang mampu memastikan optimalisasi penerimaan daerah,” kata Darmini. (Z/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : 23 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat
