Pemkab Badung Gandeng BPKP Bali, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa
Admin 2 - atnews
Badung (Atnews) - Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Komitmen ini ditegaskan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Kerta Gosana, Kantor Bupati Badung, Senin (19/10).
Kegiatan bersinergi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bali ini dihadiri 180 peserta dari unsur perbekel, sekretaris desa, ketua BPD, camat, hingga perwakilan OPD.
Agenda ini mengusung tema "Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa".
Bupati Badung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung, Luh Suryaniti, menekankan bahwa desa merupakan garda terdepan pembangunan daerah.
"Tata kelola keuangan desa yang berkualitas dinilai sebagai fondasi penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Badung ingin memastikan bahwa desa tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga mampu mandiri, berinovasi, dan memberdayakan masyarakatnya secara berkesinambungan," tegasnya.
Workshop ini menggarisbawahi poin penting seperti penguatan administrasi keuangan, pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan program, peningkatan kemandirian lewat potensi lokal, serta pemberdayaan masyaraka.
Sejumlah narasumber kompeten hadir memberikan paparan, di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI I Dewa Gde Agung Widiarsana mengenai pengawasan pelaksanaan undang-undang dan APBN terkait desa.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Supendi menjelaskan mekanisme penyaluran Dana Desa, sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tri Wibowo Aji memaparkan pengawalan akuntabilitas keuangan desa.
Selain itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Badung Gede Ancana membawakan materi pencegahan penyimpangan hukum di desa.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Badung berharap aparatur desa menjadikan workshop sebagai ruang belajar produktif dan sarana memperkuat komitmen mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera (Z/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Koster Ingin Penyelenggaraan Pemerintahan Berlangsung Tertib
