Ketua PC KMHDI Denpasar: Penanganan Antrean BBM Harus Cepat dan Terukur, Dampaknya Bisa Meluas
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - Ketua PC KMHDI Denpasar, Panca Kusuma Ramadi, menyampaikan keprihatinan atas antrean panjang dan kekosongan BBM yang masih dialami masyarakat di sejumlah SPBU di Bali. Kondisi tersebut mengganggu mobilitas warga, pekerja, pelaku usaha, dan masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Persoalan BBM ini jangan dipandang hanya sebagai antrean kendaraan. Jika penanganannya berlarut-larut, waktu produktif masyarakat akan terus terbuang, biaya transportasi dan operasional usaha dapat meningkat, sementara pekerja yang mengandalkan kendaraan untuk mencari nafkah ikut menanggung dampaknya,” kata Panca di Denpasar, Selasa (13/10)
Ia menilai, dampak yang awalnya dirasakan di SPBU dapat merambat ke aktivitas ekonomi. Distribusi barang dan jasa berisiko melambat, biaya usaha dapat bertambah, dan gangguan mobilitas berpotensi memengaruhi pelayanan kepada masyarakat maupun kegiatan pariwisata.
Jika ketidakpastian pasokan terus berlangsung, kepanikan dan pembelian berlebihan juga dapat semakin menekan ketersediaan di SPBU.
“Karena itu, kecepatan pemulihan sangat penting. Semakin lama kondisi ini berlangsung, semakin besar beban yang ditanggung masyarakat dan pelaku usaha. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan pasokan energi juga bisa terkikis apabila masyarakat hanya menerima penjelasan, sementara keadaan di lapangan belum membaik,” ujarnya.
Panca mencatat Pertamina menyampaikan keterlambatan pasokan dipengaruhi kendala teknis kapal pengangkut dan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi. Pertamina juga menyatakan pasokan tambahan sedang didatangkan secara bertahap.
Namun, menurutnya, keberhasilan penanganan harus diukur dari ketersediaan BBM di SPBU dan berkurangnya antrean, bukan hanya dari jumlah pasokan yang tiba di terminal.
Ketua PC KMHDI Denpasar meminta Pertamina menyampaikan pembaruan informasi secara berkala dan mudah diakses, termasuk SPBU yang telah menerima pasokan serta wilayah yang masih mengalami keterbatasan.
Pemerintah daerah dan BPH Migas juga didorong mengawasi proses distribusi dari terminal hingga SPBU, sekaligus mengevaluasi perencanaan stok, jadwal kedatangan kapal, kesiapan fasilitas bongkar muat, dan armada mobil tangki.
“Gangguan teknis bisa terjadi, tetapi dampaknya harus diantisipasi dan ditangani dengan cepat. Kami mendorong evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak berulang. Masyarakat berhak mendapat kepastian layanan dan informasi yang jelas,” tegas Panca.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Dan menegaskan bahwa tanggung jawab utama untuk memulihkan pasokan dan distribusi tetap berada pada pihak-pihak yang mengelolanya.
“Warga perlu tetap tenang, tetapi ketenangan masyarakat harus diikuti kerja nyata dan keterbukaan informasi. Jangan sampai warga terus diminta bersabar tanpa kepastian kapan pelayanan kembali normal,” tutupnya. (Z/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Koster Inginkan Data Statistik Akurat
