Politik Polisi, Polisi Politik

Terpilihnya Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto yang terasa senyap dan kilat kali ini bukanlah prosesi peralihan pucuk pimpinan Polri yang biasa saja.

Di tengah tuntutan Polri yang semakin mandiri, profesional, melayani dan mengayomi, institusi ini telah bertransformasi menjadi kekuatan politik yang signifikan.

Sulit menyebut rotasi 1 Oktober 2026 ini biasa saja. Ada beberapa catatan untuk pisau analisisnya.

Publik paham, salah satu penopang kekuatan Presiden ke-7 Joko Widodo adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tak heran, beberapa gerakan untuk mengganti Listyo Sigit yang datang dari kelompok lain yang dekat kekuasaan selalu kandas.

Bahkan usai kerusuhan Agustus tahun lalu, rencana pembentukan Tim Reformasi Polri pun mengempis ketika jajaran petinggi Polri ikut masuk di dalamnya. Begitu kuatnya posisi itu, sehingga Presiden Prabowo Subianto pun secara politik tidak mudah mengendalikannya, meski secara konstitusional kewenangannya kuat. Perlu menunggu momentum. Apalagi peran Polri dalam Pilpres lalu dinilai besar.

Harus diakui, kekuasaan Listyo Sigit di institusi yang sering disebut "baju coklat" ini sangat kuat dan terlama di era reformasi. Sejak dilantik Januari 2021, baru lengser 1 Oktober 2026 — sekitar 5 tahun 8 bulan. Dengan kekuatan itu pula, UU Polri sempat diubah dengan kilat, khususnya soal batas usia pensiun dan masa jabatan Kapolri. Sebuah manuver luar biasa yang secara regulasi bahkan membuka jalan bagi Listyo untuk bertahan hingga 2029.

Di sisi lain, kelompok yang ingin mengganti terus bermanuver. Bahkan berkembang gosip di lingkaran kekuasaan bahwa kisruh di kasus Jampidsus Febrie Adriansyah berkaitan dengan upaya mencari pintu masuk untuk melengserkannya, meski akhirnya gagal.

Pintu itu diduga terkait kasus di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dalamnya. Beredar informasi bahwa Kejaksaan di seluruh Indonesia sempat diperintahkan menyelidiki dugaan korupsi di SPPG, yang menurut informasi yang beredar di publik mayoritas dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari milik Polri.

Namun langkah pemeriksaan massif itu kemudian terhenti setelah adanya serangan balik yang menyasar Febrie Adriansyah secara terbuka. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung maupun BGN mengenai duduk perkara tersebut.

Di sinilah Prabowo dinilai jitu membaca momentum. Di saat publik sedang sibuk membicarakan kasus apartemen mewah napi di Lapas IIA Cibinong, Surat Presiden (Surpres) tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri baru keluar.

Pelucutan kekuatan lama dilakukan hanya dalam 24 jam setelah pelantikan. Sebanyak 88 jabatan strategis di Mabes Polri dan 19 pemegang teritorial strategis langsung diganti melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP/2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Para yang selama ini dinilai die hard Listyo Sigit langsung dibersihkan dari posisi komando wilayah dan Mabes. Artinya, tidak lagi memegang kendali pasukan.

Ini tidak lazim. Belum sempat konsolidasi internal, Kapolri baru sudah membersihkan markas dan wilayah dalam satu tali komando. Gerak senyap, cepat, hemat, dan tepat. Dan ini tentu bukan pekerjaan yang baru disiapkan saat dilantik. Sangat diyakini telah disiapkan secara rahasia jauh hari.

Bayangkan, beberapa Kapolda baru menjabat beberapa bulan — bahkan belum sempat berkeliling memperkenalkan diri — sudah diganti. Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto dan Kapolda Jateng Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy yang baru dilantik 4 Juli 2026 ikut terganti. Banyak yang belum genap setahun menjabat. Daerah strategis di Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga Bali langsung berganti.

Maka rapat konsolidasi perdana di Mabes Polri dan di wilayah, Kapolri baru sudah didukung teamwork yang mayoritas baru dan steril dari pengaruh lama. 

Sementara para perwira lama yang loyal pada Listyo Sigit, karirnya dijaga dengan penugasan di luar struktural Polri — ke kementerian atau lembaga. Karir tetap, tapi kendali pasukan resmi beralih.

Lalu bagaimana dengan Listyo Sigit yang kini menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)? Secara jabatan terlihat dekat dengan Presiden. Namun secara politik, sangat berbeda. Mengomandoi lebih dari 400 ribu personel Polri dan keluarganya sangat berbeda dengan mengelola KSP yang hanya didukung puluhan staf tanpa pasukan.

Di sinilah Listyo Sigit terkesan seperti dikandangkan. Dinaikkan untuk dininabobokan tanpa pegang kendali pasukan. Mau difungsikan maksimal atau tidak, tergantung Presiden. Malah kini lebih mudah diawasi karena berkantor di Istana.

Untuk membangun kekuatan informal pun akan sulit, karena kaki tangan di Mabes dan teritorial sudah dipangkas. Kapolri baru tampaknya tidak ingin kinerjanya terganggu oleh dwiloyalitas. Dengan formasi saat ini, monoloyalitas diyakini akan didapat Kapolri Suyudi. Dalam posisi begini, para perwira akan mencari selamat untuk karirnya ke depan.

Sementara itu, UU Polri baru yang merupakan hasil kerja keras Listyo Sigit dan jaringannya — khususnya soal penambahan usia — justru akan dinikmati Kapolri baru. Suyudi bisa sangat panjang menjabat Kapolri jika memang dibutuhkan Prabowo.

Sulit saat ini mendesain polisi yang profesional dan mandiri sesuai amanat reformasi saat pemisahan dari ABRI. Dengan jaringan hingga pelosok desa dan kultur garis komando yang kuat, polisi telah menjadi kekuatan politik berseragam, dan perubahan di dalamnya pun kental nuansa politiknya.

Entah apakah ke depan akan bergeser ke arah ideal atau justru untuk melanggengkan kekuatan politik yang diistilahkan sebagai "Parcok" akan dilanjutkan. Jika tetap, maka yang berbeda hanyalah figur ketua umum Parcok dan arah loyalitasnya saja yang berganti. Kita lihat seiring perjalanan waktu.

Terlepas dari itu, sudah saatnya pucuk pimpinan Polri disegarkan dan memberi peluang semua angkatan untuk bisa menjadi pemimpin tertinggi di Polri.

Politik polisi dan polisi politik adalah realitas yang kini terjadi. Dan semua kini fokus ke 2029. Hangatnya politik 2029, panasnya lebih awal.

#DahGituAja

Bukan polisi... hanya anak dari orang tua yang pensiunan polisi.(*)