Golkar Bali Soroti Ketimpangan, Harga Tanah, UMP hingga Kasus Lift Kelingking

Denpasar (Atnews) — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali melontarkan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Senin (14/9/2026), di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali.

Pandangan Fraksi Golkar dipimpin Ketua Fraksi Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, SE atau Gung Cok, sementara naskah pandangan umum dibacakan Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA. (Hons) atau Ajus Linggih.

Sejak awal pandangan, Fraksi Golkar menegaskan bahwa APBD tidak boleh dipandang sekadar sebagai kumpulan angka dalam dokumen keuangan daerah. APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta kemampuan pemerintah menerjemahkan visi pembangunan menjadi program yang terukur dan menghasilkan manfaat nyata.

Pendapatan Naik Rp122 Miliar, Belanja Melonjak Rp263 Miliar

Fraksi Golkar menyoroti struktur Perubahan APBD 2026. Pendapatan daerah disebut meningkat dari sekitar Rp6,5 triliun menjadi Rp6,6 triliun lebih, sementara belanja daerah meningkat dari sekitar Rp7,2 triliun menjadi Rp7,5 triliun lebih.

Di saat yang sama, defisit anggaran direncanakan mencapai sekitar Rp842 miliar atau 12,65 persen.

Defisit tersebut antara lain ditopang penerimaan pembiayaan sekitar Rp1,58 triliun, termasuk SiLPA Tahun 2025 sebesar sekitar Rp712 miliar dan rencana penerimaan pinjaman daerah sekitar Rp873 miliar.

Fraksi Golkar mempertanyakan mengapa kenaikan pendapatan hanya sekitar Rp122 miliar, sedangkan belanja meningkat sekitar Rp263 miliar.

“Apakah peningkatan belanja tersebut benar-benar didorong oleh kebutuhan prioritas masyarakat, atau justru menunjukkan bahwa struktur belanja kita lebih besar dibandingkan dengan kapasitas pendapatan daerah?” demikian substansi pertanyaan Fraksi Golkar kepada Gubernur Bali.

PAD Jangan Sekadar Bebani Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan PAD, Fraksi Golkar menyatakan dukungannya terhadap optimalisasi pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah dan sumber PAD lainnya.

Namun, optimalisasi PAD diminta tidak diterjemahkan semata-mata sebagai intensifikasi pemungutan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Golkar mendorong peningkatan PAD dilakukan melalui perluasan basis ekonomi, peningkatan kepatuhan, perbaikan sistem, optimalisasi aset serta peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Fraksi juga mencatat Pajak Daerah hanya meningkat sekitar Rp1,2 miliar, dari sekitar Rp2,836 triliun menjadi Rp2,837 triliun lebih.

Sementara Retribusi Daerah meningkat sekitar Rp34 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat sekitar Rp61 miliar.

Atas perubahan tersebut, Fraksi Golkar meminta pemerintah menjelaskan kebijakan dasar atau underlying policy yang melatarbelakangi peningkatan setiap komponen pendapatan tersebut.

Belanja Hibah Rp1,27 Triliun Jadi Sorotan

Sorotan tajam juga diarahkan pada Belanja Hibah.

Dalam Perubahan APBD 2026, Belanja Hibah meningkat dari sekitar Rp1,12 triliun menjadi Rp1,27 triliun, atau bertambah sekitar Rp152 miliar.

Menurut Fraksi Golkar, angka tersebut bukan jumlah kecil. Semakin besar anggaran hibah, semakin besar pula tuntutan terhadap ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, verifikasi penerima, indikator manfaat, pengawasan dan evaluasi pascapemberian hibah.

Golkar menegaskan hibah seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar distribusi anggaran.

Setiap rupiah hibah, menurut Fraksi Golkar, harus dapat dijawab secara sederhana: siapa penerimanya, apa manfaatnya, apa output-nya dan bagaimana pemerintah memastikan tidak terjadi duplikasi maupun salah sasaran.

Belanja Modal Naik, Tapi Belanja Operasi Masih Dominan

Fraksi Golkar juga mencermati kenaikan Belanja Modal dari sekitar Rp806 miliar menjadi Rp841 miliar lebih.

Kenaikan tersebut diapresiasi, namun secara proporsional belanja modal masih jauh lebih kecil dibandingkan Belanja Operasi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah struktur APBD Bali sudah cukup produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Golkar mendorong APBD tidak hanya membiayai birokrasi, tetapi harus memperkuat infrastruktur, konektivitas, pertanian, UMKM, digitalisasi, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat lokal.

Sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata dinilai harus mendapatkan perhatian sebagai sektor produktif.

SiLPA Rp712 Miliar Diminta Dibuka Secara Transparan

Penggunaan SiLPA Tahun 2025 audited sebesar sekitar Rp712 miliar juga menjadi perhatian.

Fraksi Golkar mengingatkan SiLPA dapat menjadi indikator efisiensi apabila muncul akibat penghematan yang sehat. Namun, SiLPA juga dapat menjadi alarm apabila muncul akibat program tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, lemahnya eksekusi atau target pembangunan yang tidak realistis.

Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka berapa bagian SiLPA yang berasal dari efisiensi dan berapa bagian yang berasal dari kegiatan yang tidak terlaksana.

Menurut Golkar, persoalan tersebut bukan semata teknis keuangan, tetapi menyangkut kualitas manajemen pemerintahan.

Golkar Soroti Sengketa Lift Kelingking

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian khusus terhadap sengketa administrasi pemerintahan terkait pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida.

Fraksi merujuk perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.DPS, di mana PTUN Denpasar mengabulkan gugatan investor PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group.

Golkar menegaskan Bali membutuhkan investasi berkualitas, yakni investasi yang tidak mengabaikan tata ruang dan lingkungan.

Namun, di sisi lain, Bali juga membutuhkan pemerintahan berkualitas yang setiap keputusan administratifnya memiliki dasar hukum kuat, prosedur benar, argumentasi terukur dan mampu dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Jangan Biarkan Bali Selatan Makin Jauh dari Bali Utara, Timur dan Barat

Salah satu kritik paling strategis Fraksi Golkar menyangkut ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah Bali.

Golkar meminta kebijakan penganggaran ke depan lebih diarahkan kepada daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah demi pemerataan antarwilayah.

Fraksi menilai pertumbuhan ekonomi Bali yang berada di atas rata-rata nasional akan menjadi semu apabila pertumbuhan tinggi hanya terkonsentrasi di Bali Selatan.

Ketergantungan kawasan Selatan terhadap sektor pariwisata dan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dinilai belum memberikan dampak yang seimbang terhadap wilayah Bali lainnya.

Kondisi tersebut, menurut Golkar, berpotensi memperlebar kesenjangan dan Gini Ratio masyarakat Bali.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali didorong menggenjot pertumbuhan ekonomi Bali Timur, Bali Utara dan Bali Barat agar mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menekan laju urbanisasi.

UMP Naik Tak Cukup Jika Biaya Hidup Melambung

Fraksi Golkar juga menyoroti wacana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali.

Kenaikan UMP dinilai penting, tetapi tidak boleh ditempatkan sebagai satu-satunya solusi meningkatkan kesejahteraan.

Golkar mengingatkan kenaikan upah secara nominal tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila harga pangan, hunian, transportasi, pendidikan dan kesehatan juga mengalami kenaikan.

Karena itu, kenaikan UMP harus berjalan beriringan dengan pengendalian inflasi, keterjangkauan kebutuhan pokok, penyediaan hunian layak dan terjangkau, transportasi publik, peningkatan produktivitas serta perluasan lapangan kerja.

“Jangan sampai pemerintah berhasil menaikkan upah, tetapi gagal menjaga daya beli,” menjadi pesan utama Fraksi Golkar.

Harga Tanah dan Hunian Warga Lokal Ikut Disorot

Tingginya harga tanah dan biaya sewa di sejumlah kawasan Bali juga menjadi perhatian.

Golkar meminta pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat lokal, khususnya dalam persoalan harga tanah dan tempat tinggal.

Zonasi dinilai perlu dirancang untuk memastikan masyarakat lokal tetap memiliki ruang untuk hidup dan berkembang di Bali di tengah pesatnya perkembangan ekonomi dan investasi.

Petani dan Peternak Jangan Dibiarkan Tertekan

Di sektor pangan, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan produksi pangan, menekan biaya produksi serta meningkatkan efisiensi pertanian.

Pengendalian alih fungsi lahan juga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga produksi pangan Bali.

Sementara bagi sektor peternakan, Golkar meminta pemerintah memberikan subsidi secara terukur, memperketat pengawasan distribusi dan membantu stabilisasi harga bahan baku pakan.

Pemerintah juga didorong menggenjot penanaman kedelai dan jagung karena kedua komoditas tersebut merupakan bahan baku penting dalam industri pakan ternak.

Subsidi pakan, menurut Golkar, dapat diarahkan sementara secara terukur sembari menunggu percepatan produksi kedelai dan jagung.

Gung Cok–Ajus Linggih Tegaskan Dukungan Kritis

Di penghujung pandangan umum, Fraksi Golkar menyatakan tetap mendukung pembahasan Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun, dukungan tersebut ditegaskan harus ditempatkan dalam kerangka kritis, objektif dan bertanggung jawab.

Melalui pandangan yang dibacakan Agung Bagus Pratiksa Linggih (Ajus Linggih) dan di bawah kepemimpinan Ketua Fraksi Anak Agung Bagus Tri Candra Arka (Gung Cok), Fraksi Golkar meminta agar perubahan APBD tidak berhenti pada perubahan angka, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan pembangunan Bali yang lebih produktif (Z/002)