BPK Perkuat Pengawasan Dana Pendidikan, Bupati Buleleng Tekankan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel
Admin 2 - atnews
Buleleng (Atnews) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra dalam kegiatan Entry Meeting pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan dana pendidikan di satuan pendidikan
yang bersumber dari APBN dan APBD, diruang Rapat Kantor Bupati, Rabo,(9/9/2026).
Pada Entry Meeting pemeriksaan kinerja itu, juga dibahas bantuan masyarakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan tahun 2025 dan 2026 (semester I) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara/Daerah semester I tahun 2026.
Bupati Sutjidra menyampaikan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia sekaligus masa depan bangsa.
Karena itu, setiap sumber pendanaan yang dialokasikan untuk sektor pendidikan harus dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan masa depan bangsa. Pemkab Buleleng senantiasa berkomitmen untuk mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber pendanaan pendidikan agar benar-benar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Menurutnya, pemeriksaan kinerja pendahuluan yang dilaksanakan BPK menjadi momentum penting bagi Pemkab Buleleng untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola pendanaan pendidikan.
Pemeriksaan tidak semata-mata dipandang sebagai proses pengawasan, tetapi juga sebagai ruang untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi konstruktif dalam memperbaiki sistem yang telah berjalan.
“Pemeriksaan kinerja pendahuluan ini menjadi momentum yang sangat krusial. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh masukan, evaluasi, serta rekomendasi konstruktif guna mengidentifikasi area perbaikan dalam sistem pengelolaan dana pendidikan di Buleleng,” ujarnya.
Bupati Sutjidra juga meminta seluruh perangkat daerah dan jajaran terkait memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa BPK. Data dan dokumen yang diperlukan agar disiapkan serta disampaikan secara transparan, akurat, dan tepat waktu.
Ia menegaskan, proses pemeriksaan harus dimanfaatkan sebagai sarana konsultasi sekaligus pembelajaran untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja program pendidikan di Kabupaten Buleleng.
“Kami minta untuk memberikan dukungan penuh dan kooperatif kepada tim pemeriksa, menyiapkan dan menyajikan data serta dokumen yang dibutuhkan secara transparan, akurat, dan tepat waktu.
Pemeriksaan ini sebagai sarana konsultasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta kinerja program pendidikan ke depannya,”tandas Bupati.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan bahwa selain melakukan pemeriksaan, BPK juga memiliki tugas untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan penyelesaian kerugian daerah maupun negara melalui laporan pemantauan resmi.
Dalam kesempatan tersebut, BPK Perwakilan Bali menyerahkan Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Negara kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Laporan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta indikasi kerugian daerah atau negara ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, pemantauan tersebut secara rutin dilakukan dua kali dalam setahun. Laporan mencakup dua fokus utama, yakni pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK serta pemantauan khusus terhadap penyelesaian kerugian negara atau daerah.
Menurutnya, laporan pemantauan tersebut selama ini terkadang kurang mendapat perhatian karena mekanisme dan formatnya berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler.
Karena itu, BPK Perwakilan Bali ke depan akan mendorong mekanisme penyerahan laporan yang lebih formal sehingga seluruh pihak terkait, termasuk kepala daerah dan DPRD, dapat mengetahui perkembangan penyelesaian kerugian daerah maupun negara secara lebih jelas.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPK Perwakilan Bali juga mengapresiasi perhatian Bupati Buleleng terhadap pengelolaan dana pendidikan. Ia menilai, digitalisasi dan penguatan tata kelola dana pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
Salah satunya terlihat dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan Afirmasi.
Terakhir, pihaknya mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Buleleng, khususnya Dinas Pendidikan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan BPK. (WAN/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Kerajinan Ketak Desa Darmaji, Diekspor Sampai ke Negeri Tetangga
Terpopuler
