Pusat dan Daerah Perkuat Sinergi, KEK Dipacu Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Baru

Denpasar (Atnews) - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dengan kebutuhan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Konsultasi DPD RI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, Kamis (2/7).

Rapat konsultasi tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai aspirasi yang dihimpun DPD RI dari sejumlah daerah, terutama terkait penguatan investasi, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan logistik dan konektivitas. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional agar semakin selaras dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rapat Konsultasi DPD RI menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan ekonomi.

"Kami berharap forum konsultasi ini dapat menghasilkan berbagai masukan, rekomendasi, serta rumusan kebijakan yang mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing," ujarnya. 

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus menempatkan daerah sebagai aktor utama. Menurutnya, berbagai aspirasi yang dihimpun DPD RI dari sejumlah daerah menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan nasional, khususnya terkait investasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan logistik dan konektivitas.

"Pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil apabila daerah ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata sebagai lokasi pelaksanaan program nasional. Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah," tegas Hemas.

 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso memaparkan berbagai langkah strategis Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui penguatan investasi, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan efisiensi logistik nasional, hingga perluasan kerja sama ekonomi internasional sebagai upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Salah satu fokus yang disampaikan adalah penguatan sistem logistik nasional sebagai fondasi peningkatan daya saing ekonomi Indonesia. "Penguatan kinerja logistik nasional merupakan bagian dari enabler utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang dijalankan melalui tiga mesin pertumbuhan. Efisiensi biaya logistik akan berperan sebagai penopang utama keberlanjutan pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional," ujar Susiwijono.

Selain menjelaskan arah kebijakan sektoral, Susiwijono juga memaparkan kondisi perekonomian nasional yang tetap menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61%, didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah.

Pemerintah juga terus menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, penguatan daya beli masyarakat, serta koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia.

Untuk memperkuat investasi, Pemerintah terus melaksanakan reformasi regulasi melalui penyederhanaan perizinan berusaha, penguatan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, serta penyempurnaan kebijakan penanaman modal.

Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepastian berusaha, menarik investasi berkualitas, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah juga terus mengarahkan pembangunan sektor pariwisata menuju pariwisata yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sektor pariwisata kini bergerak menuju paradigma baru yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus memperkuat aksesibilitas dan konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperkuat investasi dan pembiayaan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata," ujar Susiwijono lebih lanjut. 

Penyelenggaraan rapat di KEK Sanur menjadi momentum bagi para peserta untuk melihat secara langsung implementasi berbagai kebijakan tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Sebagai KEK yang berfokus pada sektor kesehatan dan pariwisata, KEK Sanur menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah mampu mendorong hadirnya investasi berkualitas, meningkatkan layanan kesehatan berstandar internasional, memperkuat sektor pariwisata, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Dalam diskusi juga disorot peran KEK sebagai salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

Melalui berbagai fasilitas dan kemudahan investasi yang diberikan, KEK diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah, mengembangkan potensi unggulan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Pembahasan tersebut menjadi semakin relevan di tengah dinamika ekonomi global. Pemerintah menjelaskan bahwa perkembangan inflasi, neraca perdagangan, dan PMI manufaktur pada pertengahan tahun 2026 lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan eksternal, terutama tingginya harga energi dunia dan ketidakpastian geopolitik.

Meskipun demikian, fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga sehingga Pemerintah terus mengoptimalkan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya saing industri, meningkatkan ekspor, serta melanjutkan hilirisasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DPD RI, berbagai aspirasi daerah diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. 

Sejalan dengan itu, KEK diharapkan terus menjadi katalis investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mempercepat transformasi ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Turut hadir dalam rapat konsultasi tersebut para pimpinan Komite I, II, III, dan IV DPD RI, anggota DPD RI dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Tengah, serta perwakilan pemerintah daerah dari sembilan provinsi yang diundang. (Z/002)