Menanti Bukti Nyata Wacana Koster, Pengamat: Jangan Hanya 'Omon-Omon' Bela Petani Bali!
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) – Wacana Gubernur Bali Wayan Koster yang ingin menyelaraskan sektor pertanian dengan pariwisata berbasis budaya mendapat kritik pedas. Konsep ideal yang menyebut petani Bali tidak boleh hanya menjadi "penonton" atau penjaga bentang alam demi dinikmati wisatawan, dinilai masih sebatas pencitraan politik dan minim realisasi di lapangan.
Kritik keras tersebut dilontarkan oleh Praktisi Komunikasi, Sosial, dan Budaya Bali, Dr. Ir. Nyoman Merta, M.I.Kom. Ia menantang Pemerintah Daerah (Pemda) Bali untuk membuktikan keberpihakannya kepada nasib petani secara konkret, bukan sekadar retorika belaka.
"Jangan hanya pencitraan, buktikan dulu Gubernur Koster membela petani. Jangan hanya omon-omon, harus buktikan Pemda Bali peduli petani," ujar Nyoman Merta tegas.
Anggaran Minim, Petani Bali Terus Rugi
Nyoman Merta membeberkan indikator nyata mengapa nasib petani Bali kian terpuruk. Salah satunya adalah alokasi anggaran sektor pertanian yang dinilai sangat minim jika dibandingkan dengan APBD Bali secara keseluruhan.
"Kalau anggaran untuk petani kurang dari 2% dari APBD Bali, apa yang bisa didapatkan oleh petani? Hasilnya, petani tetap sengsara. Dikepung alih fungsi, pajak bumi terus naik, sementara harga hasil pertanian selalu rendah," ungkapnya.
Kondisi ekonomi petani saat ini juga diperparah oleh anjloknya Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada di bawah angka 100. Secara ekonomi, angka ini menjadi bukti bahwa petani Bali terus-menerus mengalami kerugian akibat tingginya harga sarana produksi yang tidak sebanding dengan harga jual produk pertanian di pasar. "Buktikan dulu kalau ngomong bantu petani, baru rakyat percaya," imbuhnya.
Selain masalah kesejahteraan, Pemda Bali juga dinilai mandul dalam menegakkan regulasi perlindungan lahan. Nyoman Merta mempertanyakan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee.
Menurutnya, kedua aturan tersebut mandul di lapangan karena pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap alih fungsi lahan yang terjadi secara masif.
"Fakta di lapangan, alih fungsi lahan pertanian terus berlangsung secara masif karena dibiarkan oleh pemerintah. Perda sudah ada, tapi alih fungsi lahan produktif dan alih kepemilikan secara nominee terjadi tanpa pengendalian, apalagi penegakan hukum. Kenapa ini terjadi? Karena Pemda Bali lalai menegakkan aturan," kritik Merta.
Ia bahkan menyoroti fenomena hilangnya ruang hijau di kawasan lumbung padi Bali akibat maraknya pembangunan akomodasi wisata ilegal yang diduga melibatkan permainan oknum aparat.
"Buktinya lahan sawah di Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar hampir habis 'ditanami villa-villa tak berizin' alias bodong. Tak mungkin orang bisa bangun villa secara marak jika tak ada permainan oleh aparat. Banyak juga yang menyebut ada jual-beli izin," pungkasnya menutup kritikan. (Z/002)
Kritik keras tersebut dilontarkan oleh Praktisi Komunikasi, Sosial, dan Budaya Bali, Dr. Ir. Nyoman Merta, M.I.Kom. Ia menantang Pemerintah Daerah (Pemda) Bali untuk membuktikan keberpihakannya kepada nasib petani secara konkret, bukan sekadar retorika belaka.
"Jangan hanya pencitraan, buktikan dulu Gubernur Koster membela petani. Jangan hanya omon-omon, harus buktikan Pemda Bali peduli petani," ujar Nyoman Merta tegas.
Anggaran Minim, Petani Bali Terus Rugi
Nyoman Merta membeberkan indikator nyata mengapa nasib petani Bali kian terpuruk. Salah satunya adalah alokasi anggaran sektor pertanian yang dinilai sangat minim jika dibandingkan dengan APBD Bali secara keseluruhan.
"Kalau anggaran untuk petani kurang dari 2% dari APBD Bali, apa yang bisa didapatkan oleh petani? Hasilnya, petani tetap sengsara. Dikepung alih fungsi, pajak bumi terus naik, sementara harga hasil pertanian selalu rendah," ungkapnya.
Kondisi ekonomi petani saat ini juga diperparah oleh anjloknya Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada di bawah angka 100. Secara ekonomi, angka ini menjadi bukti bahwa petani Bali terus-menerus mengalami kerugian akibat tingginya harga sarana produksi yang tidak sebanding dengan harga jual produk pertanian di pasar. "Buktikan dulu kalau ngomong bantu petani, baru rakyat percaya," imbuhnya.
Selain masalah kesejahteraan, Pemda Bali juga dinilai mandul dalam menegakkan regulasi perlindungan lahan. Nyoman Merta mempertanyakan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee.
Menurutnya, kedua aturan tersebut mandul di lapangan karena pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap alih fungsi lahan yang terjadi secara masif.
"Fakta di lapangan, alih fungsi lahan pertanian terus berlangsung secara masif karena dibiarkan oleh pemerintah. Perda sudah ada, tapi alih fungsi lahan produktif dan alih kepemilikan secara nominee terjadi tanpa pengendalian, apalagi penegakan hukum. Kenapa ini terjadi? Karena Pemda Bali lalai menegakkan aturan," kritik Merta.
Ia bahkan menyoroti fenomena hilangnya ruang hijau di kawasan lumbung padi Bali akibat maraknya pembangunan akomodasi wisata ilegal yang diduga melibatkan permainan oknum aparat.
"Buktinya lahan sawah di Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar hampir habis 'ditanami villa-villa tak berizin' alias bodong. Tak mungkin orang bisa bangun villa secara marak jika tak ada permainan oleh aparat. Banyak juga yang menyebut ada jual-beli izin," pungkasnya menutup kritikan. (Z/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Sertijab, Kabasarnas Launching Buku "Bekerja dengan Hati"
