Bedah Buku 'Tri Hita Bencana' Soroti Hilangnya Nalar Kritis dan Ancaman Tersingkirnya Krama Bali di Tanah Sendiri

Denpasar (Atnews) - Suasana kritis dan reflektif menyelimuti Mandara School of Law & Public Policy (SLPP) pada Selasa, 26 Mei 2026. Sejumlah akademisi, budayawan, dan aktivis berkumpul untuk membedah karya terbaru sosiolog I Ngurah Suryawan yang berjudul “Tri Hita Bencana: Ekonomi Politik Keserakahan Manusia Bali Kontemporer”. 

Buku itu secara tajam menyoroti degradasi ruang, budaya, dan hilangnya daya kritis masyarakat Bali di tengah gempuran eksploitasi pariwisata.

Acara yang dipandu oleh Direktur Mandara SLPP, A. A. Bagus Ngurah Agung Surya Putra ini, menghadirkan dua pembahas utama, yakni mantan Hakim Mahkamah Konstitusi yang kini menjabat Ketua MKMK sekaligus Dosen FH Unud, Prof. I Dewa Gede Palguna, serta Dosen Hubungan Internasional FISIP Unud, Ni Nyoman Clara Listya Dewi, S.IP., M.A. 

Hadir pula tokoh-tokoh penting seperti Budayawan sekaligus Pendiri LSM JARRAK Putu Suasta, Ketut Ngastawa, Sugi Lanus, dan aktivis Dyah Rooslina.

Dalam pemaparannya, sang penulis, I Ngurah Suryawan, mengungkapkan kegelisahannya atas arah pembangunan Bali saat ini yang ia sebut sebagai "pembangunan yang kotor" dan sekadar menjadi proyekkan politik serta ekonomi. Ia mencontohkan fenomena viral seperti "sawah terakhir di Canggu" sebagai bukti nyata ekspansi pariwisata yang tak terkendali.

"Pariwisata di Bali saat ini membius kesadaran masyarakat dengan iming-iming modernitas. Namun di balik itu, yang terjadi sesungguhnya adalah proyek penjarahan ruang secara canggih dan halus, yang mendegradasi makna pembangunan itu sendiri," ujar Ngurah Suryawan.

Nada yang lebih mengkhawatirkan datang dari Prof. I Dewa Gede Palguna. Ia menyoroti fenomena masyarakat Bali modern yang mulai apolitis dan kehilangan daya pikir kritis sebuah kondisi yang digambarkannya dengan istilah lokal "sing demen ruet, taluh goreng ada hasil" (tidak suka rumit, goreng telur yang penting ada hasil instan).

Prof. Palguna mengingatkan, kehancuran sebuah peradaban besar sering kali dimulai dari dalam, bukan dari luar. 

Dengan luas Bali yang hanya 5.780 km² dan populasi 4,6 juta jiwa yang didominasi oleh migrasi, ruang hidup orang Bali kian menyempit. Meroketnya harga tanah—mencapai Rp60 juta per are di pelosok hingga miliaran rupiah di perkotaan—membuat kepemilikan tanah kian mustahil bagi warga lokal.

"Hipotesis saya ke depan, orang Bali akan semakin sulit untuk mampu membeli tanah di natah palekadan (tanah kelahiran) sendiri. Di lain pihak, mereka justru sangat potensial untuk segera kehilangan tanahnya," tegas Prof. Palguna.

Sementara itu, akademisi muda Ni Nyoman Clara Listya Dewi membedah buku ini melalui kacamata Intermestic (Internasional-Domestik). 

Ia mengaitkan bagaimana dinamika lokal Bali sangat dipengaruhi oleh ekosistem global, termasuk bagaimana keresahan generasi muda Bali yang ramai diperbincangkan di media sosial (seperti platform Threads).

Clara menyoroti tuntutan adat dan ritual keagamaan yang semakin menuntut kesempurnaan finansial, yang sering kali menjadi beban berat dan membatasi ruang gerak anak muda untuk berkembang.

"Muncul diskursus kritis di kalangan anak muda mengenai ketimpangan ini. Jika ekosistem lingkungan dan sosial di Bali tidak lagi mendukung idealisme mereka, ada kekhawatiran anak muda Bali akan memilih pergi. Lalu, siapa lagi yang akan menjaga tradisi ini?" ungkap Clara, sembari menambahkan bahwa masalah akut seperti manajemen sampah juga menjadi pemicu kekecewaan generasi muda terhadap kondisi Bali saat ini.

Bedah buku ini diakhiri dengan diskusi interaktif, melahirkan kesimpulan bersama bahwa Bali sedang tidak baik-baik saja. Diperlukan gerakan kesadaran kolektif untuk mengembalikan nalar kritis krama Bali sebelum mereka benar-benar terasing di tanah kelahiran sendiri. (GAB/SUK/002)