81 Tahun Pancasila, Semarak di Seremoni, Tercampakkan dalam Realitas

Semarak di seremoni, setiap jam 10 pagi dikumandangkan lagu Indonesia Raya diikuti dengan pembacaan teks Pancasila, di semua gedung pemerintah, fasilitas umum, seperti Rumah Sakit, Bank. 

Bagi nasabah bank yang sedang antre di Kasir disarankan berdiri, bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyimak pembacaan teks Pancasila.

Semarak di seremoni di tengah realitas kehidupan masyarakat kelas menengah bawah yang semakin terhimpit ekonominya, "misa-misaang iban" untuk bertahan hidup, negara nyaris tidak hadir untuk mengangkat harkat dan martabat "wong cilik", petani, buruh tani, nelayan, pekerja srabutan dan pekerja informal lainnya. 

Ada proyek "belasan kasihan" dari negara dalam bentuk BLT dan sejenisnya, untuk "merawat" mereka tetap miskin, tidak berpendidikan, tidak melek hak-hak berpolitik sehingga bisa dengan mudah di"beli" suaranya dalam siklus politik 5 tahunan.

Dalam realitas kehidupan berbangsa sehari-hari Pancasila tercampakkan, dengan realitas sosial  berikut, pertama, korupsi telah menjadi "budaya" yang telah meruntuhkan iman bangsa ini yang mengklaim  diri sebagai bangsa religius.

Meminjam istilah Romo Mangun, YB.Mangun Widjaja, rohaniwan, pejuang HAM cum sastrawan, sebagian bangsa ini mengalami atheis praktis, per teori percaya kepada Tuhan, dalam prilaku ke seharian Tuhan dianggap tidak ada. 

Gambaran dari keimanan Ketuhanan yang Maha Esa dianggap sepi dan dianggap tidak ada. Kedua, ketimpangan pendapatan sangat tinggi di negeri, ketidak-adilan sosial yang dalam, muncul fenomena kolonialisme baru oleh bangsa sendiri, terjadi penghisapan manusia terhadap manusia lainnya, ungkapan berbahasa Perancis exploitation d'lome par lome yang sering disitir  Soekarno, memberikan penggambaran Kemanusian yang Adil dan Beradab  telah tercampakkan di negeri ini. 

Ketiga, dari pemikiran sejumlah filosof kita mengetahui Persatuan Indonesia yang genuine, otentik tidak mungkin terwujud tanpa persamaan, kesamaan dan keadilan sosial. 

Keadilan merupakan unsur kunci (critical ingridient) bagi Persatuan Indonesia. 

Terkecuali Persatuan palsu karena takut, ketakutan dari kekuasaan otoriter dan bahkan totaliter. Keempat, musyawarah mufakat berbasis dialog cerdas penuh akal budi, disampaikan dengan bijak, telah tercampakkan oleh politik transaksional yang lahir dari  rahim dari politik uang.

Pakar menyebutnya demokrasi oleh para Cukong. 

Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, cita-cita filosofis yang semakin menjauh, akibat dari: politik sekadar alat dari industri kekuasaan untuk terus berkuasa, state craft coruption, korupsi atas negara untuk kepentingan kolusi penguasa - pengusaha untuk "menjarah" SDA dalam kolonialisme baru pasca 81 tahun Indonesia Merdeka.

Dalam realitas sosial politik di atas, kembali kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, bagaimana sebaiknya kekuasaan yang tidak amanah diperlakukan.

Melalui revolusi sosial, people power, atau merujuk pemikiran Soekarno "Revolusi belum selesai", Revolusi dalam pengertian Soekarno, menjebol dan membangun.

Dalam konteks sekarang, yang di "jebol" prilaku kekuasaan yang super korup, yang dibangun bangsa dan karakternya (nation and character building).

Tantangan bagi generasi muda untuk menjawab "sirkuit kemelut" yang sedang menimpa bangsa.

*) Jro Gde Sudibya, intelektual pembelajar pemikiran Soekarno, pengamat kecenderungan masa depan.