Putusan MK Jadi Momentum NasDem Bali Perkuat Kaderisasi Perempuan
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg).
Hal tersebut menjadi momentum bagi DPW Partai NasDem Bali untuk memperkuat kaderisasi perempuan.
Ketua DPW Partai NasDem Bali, I Nengah Senantara menegaskan partainya siap menjalankan ketentuan yang diatur dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026.
Menurutnya, seluruh partai politik harus menyesuaikan strategi pencalonan dan pembinaan kader perempuan agar memenuhi syarat yang ditetapkan.
"Benar, siap. Khan ini ada keputusan MK, wajib hukumnya kita tunduk sama aturan MK," kata Ketua DPW Partai NasDem Bali, I Nengah Senantara, saat dikonfirmasi awak media di Denpasar, Jumat, 29 Mei 2026.
Nengah Senantara menjelaskan, aturan mengenai keterwakilan perempuan sebenarnya bukan hal baru dalam sistem politik Indonesia. Selama ini, ketentuan kuota 30 persen perempuan sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Namun, putusan MK memberikan konsekuensi yang lebih tegas bagi partai yang tidak memenuhinya.
"Dari dulu sebenarnya aturan tentang 30 persen keterwakilan calon perempuan itu sudah ada. Kita dari dulu sudah menyiapkan itu semua. Cuma sekarang lebih ditekankan lagi oleh MK," sebut Anggota DPR RI Komisi VI tersebut.
Menurut Nengah Senantara, tantangan terbesar bukan hanya memenuhi angka kuota dalam daftar pencalonan, tetapi juga menyiapkan kader perempuan yang siap terjun dan berkompetisi dalam kontestasi politik.
Ia menilai proses kaderisasi perempuan telah berjalan di internal NasDem sejak lama, sehingga putusan MK menjadi dorongan untuk memperkuat langkah yang sudah dilakukan.
"Kalau kita di daerah, Bali khususnya, apapun itu kita siap. Menyangkut kaderisasi, siap enggak siap kita harus siap dan kita akan menyiapkan itu nanti," ujarnya.
Saat ini, NasDem memiliki satu wakil perempuan di DPRD Bali, yakni I Gusti Ayu Mas Sumatri dari Daerah Pemilihan Karangasem. Ke depan, partai tersebut menargetkan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan, meski tetap mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
"Kalau target ya harus banyak-banyak. Tapi realitanya kita juga harus melihat kenyataan yang ada," ucapnya.
Nengah Senantara juga mengakui bahwa merekrut dan mendorong perempuan untuk aktif dalam politik bukan perkara mudah.
Menurutnya, tidak semua perempuan memiliki minat untuk terlibat langsung dalam pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah.
"Kader perempuan enggak mudah, enggak gampang untuk diajak bertarung di pemilu," tandasnya.
Nengah Senantara menambahkan, keberhasilan perempuan untuk terpilih sebagai wakil rakyat tidak hanya ditentukan oleh partai politik, tetapi juga oleh pilihan masyarakat sebagai pemegang hak suara dalam sistem demokrasi.
"Di masyarakat sendiri pun cenderung juga masih melihat laki-laki. Jadi enggak serta-merta kita menyiapkan kader 30 persen perempuan harus jadi 30 persennya," imbuhnya.
Oleh karena itu, Nengah Senantara menilai putusan MK perlu dipahami sebagai instrumen untuk membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi perempuan. Sementara soal keterpilihan, keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat melalui proses pemilu yang demokratis.
"Persoalan apakah calonnya jadi atau enggak, itu bukan kita yang menentukan. Masyarakat kembali yang menentukan," pungkasnya. (WIG/001)
Hal tersebut menjadi momentum bagi DPW Partai NasDem Bali untuk memperkuat kaderisasi perempuan.
Ketua DPW Partai NasDem Bali, I Nengah Senantara menegaskan partainya siap menjalankan ketentuan yang diatur dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026.
Menurutnya, seluruh partai politik harus menyesuaikan strategi pencalonan dan pembinaan kader perempuan agar memenuhi syarat yang ditetapkan.
"Benar, siap. Khan ini ada keputusan MK, wajib hukumnya kita tunduk sama aturan MK," kata Ketua DPW Partai NasDem Bali, I Nengah Senantara, saat dikonfirmasi awak media di Denpasar, Jumat, 29 Mei 2026.
Nengah Senantara menjelaskan, aturan mengenai keterwakilan perempuan sebenarnya bukan hal baru dalam sistem politik Indonesia. Selama ini, ketentuan kuota 30 persen perempuan sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Namun, putusan MK memberikan konsekuensi yang lebih tegas bagi partai yang tidak memenuhinya.
"Dari dulu sebenarnya aturan tentang 30 persen keterwakilan calon perempuan itu sudah ada. Kita dari dulu sudah menyiapkan itu semua. Cuma sekarang lebih ditekankan lagi oleh MK," sebut Anggota DPR RI Komisi VI tersebut.
Menurut Nengah Senantara, tantangan terbesar bukan hanya memenuhi angka kuota dalam daftar pencalonan, tetapi juga menyiapkan kader perempuan yang siap terjun dan berkompetisi dalam kontestasi politik.
Ia menilai proses kaderisasi perempuan telah berjalan di internal NasDem sejak lama, sehingga putusan MK menjadi dorongan untuk memperkuat langkah yang sudah dilakukan.
"Kalau kita di daerah, Bali khususnya, apapun itu kita siap. Menyangkut kaderisasi, siap enggak siap kita harus siap dan kita akan menyiapkan itu nanti," ujarnya.
Saat ini, NasDem memiliki satu wakil perempuan di DPRD Bali, yakni I Gusti Ayu Mas Sumatri dari Daerah Pemilihan Karangasem. Ke depan, partai tersebut menargetkan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan, meski tetap mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
"Kalau target ya harus banyak-banyak. Tapi realitanya kita juga harus melihat kenyataan yang ada," ucapnya.
Nengah Senantara juga mengakui bahwa merekrut dan mendorong perempuan untuk aktif dalam politik bukan perkara mudah.
Menurutnya, tidak semua perempuan memiliki minat untuk terlibat langsung dalam pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah.
"Kader perempuan enggak mudah, enggak gampang untuk diajak bertarung di pemilu," tandasnya.
Nengah Senantara menambahkan, keberhasilan perempuan untuk terpilih sebagai wakil rakyat tidak hanya ditentukan oleh partai politik, tetapi juga oleh pilihan masyarakat sebagai pemegang hak suara dalam sistem demokrasi.
"Di masyarakat sendiri pun cenderung juga masih melihat laki-laki. Jadi enggak serta-merta kita menyiapkan kader 30 persen perempuan harus jadi 30 persennya," imbuhnya.
Oleh karena itu, Nengah Senantara menilai putusan MK perlu dipahami sebagai instrumen untuk membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi perempuan. Sementara soal keterpilihan, keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat melalui proses pemilu yang demokratis.
"Persoalan apakah calonnya jadi atau enggak, itu bukan kita yang menentukan. Masyarakat kembali yang menentukan," pungkasnya. (WIG/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Gubernur Koster Pertanyakan Aturan Pemilu
