Wamenpar Ni Luh Puspa: KDKMP Perkuat Ekonomi Desa dan Pariwisata
Admin 2 - atnews
Nganjuk (Atnews) - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menghadiri peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Wamenpar meyakini kehadiran KDKMP akan semakin memperkuat tata kelola dan pengembangan pariwisata di daerah, khususnya desa wisata sebagai salah satu andalan dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Selamat atas peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk. Inisiatif ini sangat penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, membuka peluang usaha, dan mendukung tumbuhnya UMKM di daerah,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.
Menurut Wamenpar, desa wisata memiliki potensi besar untuk tumbuh seiring dengan penguatan koperasi desa karena keduanya sama-sama bertumpu pada partisipasi masyarakat dan manfaat langsung bagi warga.
Sinergi tersebut diyakini mampu memperkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, pelestarian budaya dan lingkungan, penciptaan lapangan kerja, hingga promosi pariwisata berbasis komunitas.
Dari 1.061 KDKMP yang diresmikan Presiden Prabowo hari ini, sebanyak 30 koperasi beririsan dengan desa wisata dan telah masuk dalam Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Kementerian Pariwisata. Sinergi ini diharapkan semakin memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Desa Wisata Tamanmartani yang menjadi salah satu dari tiga percontohan nasional KDKMP menjadi contoh nyata kolaborasi tersebut. Selain memiliki empat unit usaha utama, KDKMP di desa ini juga aktif mendukung pengembangan usaha pariwisata dengan menjadi agregator pemasaran produk dan layanan anggota.
KDKMP Tamanmartani menyediakan wadah bagi pengusaha UMKM lokal untuk mempromosikan dan menjual produknya langsung kepada wisatawan. Koperasi ini juga memberikan akses permodalan bagi anggota, termasuk pelaku pariwisata seperti pemilik homestay, pengusaha UMKM, dan pengrajin.
“Pengembangan desa wisata yang ditopang dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mendukung Asta Cita Presiden, khususnya dalam membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” kata Wamenpar.
Dalam penguatan KDKMP, Kementerian Pariwisata juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi. Kemenpar menyiapkan data dan informasi mengenai potensi destinasi pariwisata, terutama desa wisata dan kampung wisata, termasuk komunitas dan kelompok pariwisata. Data tersebut menjadi dasar pengembangan usaha koperasi yang relevan dengan karakter dan keunggulan lokal masing-masing daerah.
Kolaborasi tersebut juga mencakup pendampingan pengembangan produk pariwisata yang dikelola koperasi, baik berupa produk wisata maupun produk pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan penguatan sarana dan prasarana pendukung agar koperasi memiliki fondasi usaha yang kuat dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.
“Semoga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semakin maju, dan desa-desa wisata di dalamnya semakin berkembang serta memberi manfaat luas bagi masyarakat,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan operasionalisasi 1.061 KDKMP menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif dan terintegrasi.
“Keberadaan KDKMP di berbagai lokasi akan membantu mendorong perekonomian Indonesia mulai dari tingkat desa,” kata Presiden Prabowo.
Presiden juga menilai kombinasi program MBG dan KDKMP akan menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan ekonomi nasional. Pendekatan ekonomi berbasis rakyat tersebut dinilai menjadi jawaban atas sistem ekonomi yang selama ini terlalu didominasi pemodal besar.
“MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan ke depan koperasi desa juga akan menjadi pusat layanan keuangan rakyat melalui akses kredit murah bagi masyarakat desa. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong industrialisasi berbasis desa di seluruh Indonesia.
Turut mendampingi Wamenpar Ni Luh Puspa, Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II Kementerian Pariwisata Dwi Marhen Yono (Z/002)
Wamenpar meyakini kehadiran KDKMP akan semakin memperkuat tata kelola dan pengembangan pariwisata di daerah, khususnya desa wisata sebagai salah satu andalan dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Selamat atas peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk. Inisiatif ini sangat penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, membuka peluang usaha, dan mendukung tumbuhnya UMKM di daerah,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.
Menurut Wamenpar, desa wisata memiliki potensi besar untuk tumbuh seiring dengan penguatan koperasi desa karena keduanya sama-sama bertumpu pada partisipasi masyarakat dan manfaat langsung bagi warga.
Sinergi tersebut diyakini mampu memperkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, pelestarian budaya dan lingkungan, penciptaan lapangan kerja, hingga promosi pariwisata berbasis komunitas.
Dari 1.061 KDKMP yang diresmikan Presiden Prabowo hari ini, sebanyak 30 koperasi beririsan dengan desa wisata dan telah masuk dalam Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Kementerian Pariwisata. Sinergi ini diharapkan semakin memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Desa Wisata Tamanmartani yang menjadi salah satu dari tiga percontohan nasional KDKMP menjadi contoh nyata kolaborasi tersebut. Selain memiliki empat unit usaha utama, KDKMP di desa ini juga aktif mendukung pengembangan usaha pariwisata dengan menjadi agregator pemasaran produk dan layanan anggota.
KDKMP Tamanmartani menyediakan wadah bagi pengusaha UMKM lokal untuk mempromosikan dan menjual produknya langsung kepada wisatawan. Koperasi ini juga memberikan akses permodalan bagi anggota, termasuk pelaku pariwisata seperti pemilik homestay, pengusaha UMKM, dan pengrajin.
“Pengembangan desa wisata yang ditopang dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mendukung Asta Cita Presiden, khususnya dalam membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” kata Wamenpar.
Dalam penguatan KDKMP, Kementerian Pariwisata juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi. Kemenpar menyiapkan data dan informasi mengenai potensi destinasi pariwisata, terutama desa wisata dan kampung wisata, termasuk komunitas dan kelompok pariwisata. Data tersebut menjadi dasar pengembangan usaha koperasi yang relevan dengan karakter dan keunggulan lokal masing-masing daerah.
Kolaborasi tersebut juga mencakup pendampingan pengembangan produk pariwisata yang dikelola koperasi, baik berupa produk wisata maupun produk pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan penguatan sarana dan prasarana pendukung agar koperasi memiliki fondasi usaha yang kuat dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.
“Semoga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semakin maju, dan desa-desa wisata di dalamnya semakin berkembang serta memberi manfaat luas bagi masyarakat,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan operasionalisasi 1.061 KDKMP menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif dan terintegrasi.
“Keberadaan KDKMP di berbagai lokasi akan membantu mendorong perekonomian Indonesia mulai dari tingkat desa,” kata Presiden Prabowo.
Presiden juga menilai kombinasi program MBG dan KDKMP akan menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan ekonomi nasional. Pendekatan ekonomi berbasis rakyat tersebut dinilai menjadi jawaban atas sistem ekonomi yang selama ini terlalu didominasi pemodal besar.
“MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan ke depan koperasi desa juga akan menjadi pusat layanan keuangan rakyat melalui akses kredit murah bagi masyarakat desa. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong industrialisasi berbasis desa di seluruh Indonesia.
Turut mendampingi Wamenpar Ni Luh Puspa, Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II Kementerian Pariwisata Dwi Marhen Yono (Z/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Kumpulkan Data RUU DPR, Badan Keahlian Dewan Terima Masukan LSM Jarrak Bali
