Usulkan Bali Otoritas Khusus Pariwisata
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - Bali sebagai salah satu gerbang utama menerima kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke tanah air. Selama ini mengandalkan ekonomi didominasi dari sektor pariwisata. Sektor itu berjalan karena adanya keunikan dan kearifan lokal (local wisdom) dikenal ke mancanegara.
Namun, masyarakat Bali belum merasakan sepenuhnya sebagai tuan rumah, karena buah hasil akhir pariwisata bukan Bali saja menikmati, setoran ke pusat pun terus lancar, baik adanya Airport maupun pelabuhan, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus di Bali baik KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali.
Maka dari itu, Pemerhati Perduli Bali Drs. I Gusti Viraguna Bagoes Oka, MBA yang juga Ketua ILUNI FISIP Universitas Indonesia (UI) mendesak Gubernur Bali harus segera jadikan Bali Otoritas Khusus Pariwisata.
Viraguna menjelaskan, ketika Bali sudah memiliki otoritas khusus pariwisata, Bali sudah pasti menjadi mandiri tidak lagi tergantung pada pusat.
Otoritas Khusus Pariwisata tersebut tentu saja harus memiliki tiga pilar utama dalam wadah Kawasan Khusus Pariwisata Bali guna memastikan kearifan lokal tetap terjaga dan manfaat ekonomi terserap maksimal oleh masyarakat daerah.
Tentu saja pengelolaan kewenangan Otoritas Pariwisata Khusus ada ditangan Gubernur Bali, mencakup sektor Imigrasi, pengelolaan pintu masuk (bandara), hingga regulasi investasi asing.
Dimana tiga poin krusial yang harus berada di bawah kendali pemerintah daerah.
Pemprov Bali juga diharapkan memiliki kewenangan penuh dalam mengatur arus masuk WNA. Hal ini bertujuan untuk menyeleksi wisatawan agar hanya "turis berkualitas" yang masuk ke Bali.
"Sehingga orang asing yang masuk benar-benar yang memiliki modal, tidak ada lagi turis-turis bermasalah," tegas Viraguna yang juga pernah menjabat Kepala BI Bali 2007-2010 ketika ditemui pada Rabu (13/5)
Tidak hanya disitu, Viraguna Bagoes Oka menambahkan, pengelolaan bandara dan Visa on Arrival (VoA) berpotensi besar dari pendapatan bandara dan VoA yang selama ini ditarik ke pusat.
Dengan asumsi 6 juta wisatawan membayar VoA sebesar US$25–30, potensi pendapatan mencapai belasan triliun rupiah per tahun.
Angka itu jauh melampaui APBD Bali saat ini yang berada di kisaran Rp6 triliun.
Investor asing dari berbagai negara diharapkan melapor dan menempatkan dana mereka di bank lokal Bali (seperti BPD Bali) sebagai deposito atau jaminan.
Ketika tiga pilar tersebut sudah berjalan, Viraguna Bagoes Oka sangat optimis, kemakmuran masyarakat Bali akan meningkat drastis. Dana yang terkumpul dari sektor pariwisata bisa dialokasikan untuk program sosial yang masif.
"Uang yang ditaruh di bank lokal bisa dijadikan saluran kredit murah bagi UMKM. Dengan pendapatan sebesar itu, pemerintah bisa memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, bahkan tunjangan bagi pengangguran hingga Rp15 juta per bulan," ungkapnya.
Pada kesempatan itu juga, pihaknya mengkritik dominasi pusat dalam pengelolaan tenant di bandara yang selama ini banyak dikuasai oleh pemain dari Jakarta.
Menurutnya, prioritas harus diberikan kepada pengusaha lokal agar perputaran uang tetap berada di Bali.
"Jangan sampai Bali hanya jadi penonton. Kita butuh otoritas sendiri untuk mengamankan aset dan masa depan pariwisata kita agar tidak 'kacau' di masa depan," pungkas Viraguna.
Dalam mewujudkan hal itu, diperlukan kepemimpinan Bali yang kompeten, kredibel dan terpercaya serta memiliki jiwa petarung sehingga pemimpin Bali kedepan bisa menjadi “role model/teladan” sehingga layak untuk diberikan kewenangan khusus oleh pemerintah pusat dalam industri pariwisata.
Oleh karena Bali yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA) sehingga Bali bisa mandiri dalam menghasilkan sumber dana sendiri atas kewenangan khusus melalui kewenangan pengelolaan keimigrasian, pengelolaan investasi masuk Bali dan pengelolaan pintu masuk Bali berbasis local wisdom guna mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas. (GAB/ART/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Debit Air Sungai Membesar, Bangunan Kichen Bayshore Hotel Roboh
