MBG Versus 20 Persen Dana Pendidikan

Ekonom dalam setiap pengambilan kebijakan selalu dihadapkan kepada "konflik" trade off karena kelangkaan sumber daya.

Memilih program yang satu mengorbankan yang lain. Maka dikembangkan design kebijakan untuk mencari titik keseimbangan, "equilibrium point,", bahkan dengan model matematika ekonomi, ekonimitri.

Dalam konteks MBG di tengah kelangkaan sumber daya, utang negara menumpuk, pembayaran utang tutup lubang gali lubang, banyak ekonom menawarkan pilihan  solusi: kembali ke ide awal pembrantasan stunting, untuk tingkat nasional 31 persen dari jumlah anak Balita, sehingga anggaran per tahun Rp.8, 5 T. 

Usulan yang lebih progresif, dengan menggunakan data SUSENAS, Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS, hanya 17 penduduk yang risau terhadap risiko kelaparan. Jika menggunakan model ini, dana MBG per tahun Rp.50 T. 

Program MBG sekarang mencakup seluruh populasi anak-anak sekolah:miskin, sedang, kaya sehingga dananya super jumbo tahun ini Rp.325 T. 

Dari teori keseimbangan equilibrum ekonomi untuk memaksimalkan efisiensi dan pengguanggaran, pendekatan dana Rp.325 T untuk MBG keliru, karena ",opportunity cost" tinggi, dengan menyerap anggaran pendidikan sekitar Rp.200 T. 

Angka yang sangat besar dari sisi angka pengganda pendapatan (dampak multiplier) dan penciptaan kesempatan kerja produktif.

Merujuk pemikiran ekonom ternama Inggris John M Keynes dalam bukunya yang melegenda "The General Theory, Employment, Interest and Money", teori ekonomi yang sangat berjasa dalam menangani "great depresion" dunia tahun 1930'an. 

Ekonom ternama ini menulis: "in the long run we are all be died", dalam jangka panjang semua kita akan mati. Pesan moral ekonom ini dalam kebijakan ekonomi, kebijakan ekonomi harus memberikan kemanfaatan jangka pendek dan menengah (karena dalam jangka panjang kita semua akan mati). 

Berangkat dari teori ekonom ternama Inggris ini, dana APBN  untuk MBG Rp.325 T semestinya  sebagian dialokasikan ke program jangka pendek, sebut saja: membayar gaji guru honorer, tunggakan Tukin (Tunjangan Insentif) bagi para pendidik, bea siswa keluarga miskin, program penciptaan kesempatan kerja di sektor industri padat karya, pengembangan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi perdesaan yang padat karya. 

Program program ini juga sejalan dengan ide sosialistik  yang menjadi pilihan politik dan idealisme Presiden Prabowo.

*) Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik. Suksma.