Bali Pulau Dewata, Mangku Pastika:  Masih ada Stunting Keterlaluan, Malu Kita

Klungkung (Atnews) - Anggota DPD RI Dapil Bali Made Mangku Pastika merasa malu apabila Bali dikenal Pulau Dewata masih terdapat stunting. 

Meskipun angka stunting saat ini terendah secara nasional diharapkan stunting bisa diturunkan. Bali menempati peringkat terbawah, persentasenya hanya 8% pada 2022.

“Saya ingin di Bali ke depannya tak lebih dari 2 persen yang stunting. Masak pulaunya dewa (Bali dikenal sebagai Pulau Dewata-red) masih ada yang stunting keterlaluan, malu kita. Mestinya bisa bebas,” ungkap Mangku Pastika saat menjadi narasumber pada Workshop yang mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa” di Kantor Pemkab Klungkung, Kamis (24/8).

Workshop selain dihadiri Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dan para perbekel juga tampil sebagai narasumber Inspektur Utama BKKBN Prov. Bali, Kepala Kanwil DJPb Prov. Bali dan BPKP Provinsi Bali.

Ia juga Gubernur Bali dua periode 2008-2018  itu mengatakan kalau angka stunting masih tinggi berarti ada kesalahan manajemen dalam penanganan kesehatan masyarakat, mulai Gubernur hingga Kepala Desa. 

Mangku Pastika meminta anggaran stunting agar benar-benar menurunkan angka stunting, apalagi APBN cukup besar yang disebar lintas sektor. "Berapa anggaran untuk beli susu, hal itu juga telah diungkap oleh Presiden Jokowi. Berharap dana desa tidak dibenakan lagi untuk stunting," ujarnya. 

Ia pun memperjuangkan agar dana desa tidak dipatok persentasenya. Namun diberikan kebebasan mengelola sesuai kepentingan desa, dengan catatan tidak dikorupsi. 

Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menganggarkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting sudah sangat besar. 

Khusus stunting misalnya, pada 2022 telah dialokasikan sebesar Rp44,8 triliun, terdiri dari alokasi yang masukkan ke anggaran Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk anggaran yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun. 

Namun pihaknya menyayangkan,  dari total alokasi anggaran itu, ia mengatakan saat dibedah, lebih detail di APBD malah sebagian besar untuk rapat dan perjalanan dinas.

Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor. Jumlah anggaran belanja pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting yaitu sebesar Rp34,15 triliun pada 2022 dan Rp30,4 triliun pada 2023.

Untuk itu, perlu ada langkah serius dalam menurunkan stunting agar perkembangan otak, metabolisme dan pertumbuhan fisik pada anak bisa terjaga dengan baik sehingga menumbuhkan SDM yang makin berkualitas

Mangku Pastika mengatakan ketika menjabat Gubernur Bali 2008-2018, masalah kemiskinan, kesehatan dan pendidikan menjadi program prioritasnya.

Beragam program diluncurkan untuk mengentaskan pendidikan mulai mendirikan SMAN Bali Mandara, SMKN Bali Mandara, Simantri, Bedah Rumah, Gerbang Sadu, Rumah Sakit Bali Mandara. 

 “Sehingga saya dijuluki gubernur orang miskin, karena fokus bagaimana menuntaskan orang miskin. Saat itu saya lihat ada tiga kabupaten yang paling tinggi tingkat kemiskinannya yakni Karangasem, Buleleng dan Nusa Penida Klungkung,” jelasnya.

Terkait dengan upaya-upaya untuk memajukan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mangku Pastika berpesan agar perbekel memberikan data dan informasi yang realistis menyangkut keberadaan wilayah dan potensinya. “Juga dalam menjalankan tugas agar patuh menerapkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) sehingga bisa terhindar dari masalah hukum,” pesan Mangku Pastika.

Dalam paparan singkatnya, Mangku Pastika juga menyinggung soal penyaluran BLT yang dinilainya perlu ada penyesuaian dengan kondisi masing-masing desa yang tidak sama. “Ada kabupaten yang sudah mampu sehingga sulit menyalurkan BLT-nya,” ujarnya mencontohkan. 

Ia pun juga menyinggung tentang UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang sebelumnya UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.

Sementara itu, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menjelaskan tentang pembangunan Klungkung yang terus meningkat, juga soal SDM. Untuk stunting pihaknya berhasil menurunkan dari 19 ke 7 persen saat ini. 

Ia bahkan mengatakan kalau sekarang ini PAD (Pendapatan Asli Daerah) sekitar Rp300 miliar akan bisa berlipat dalam beberapa tahun ke depan. 

“Saya optimis dalam 3-4 tahun ke depan bisa Rp1 triliun. Yang penting didukung perbaikan infrastruktur,” jelasnya.

Pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali menekankan kepada para perbekel/kepala desa agar cermat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara BKKBN Prov. Bali mengatakan yang masih menjadi ancaman adalah masih adanya stunting yang cukup tinggi meski secara nasional Bali sudah bagus. dan terendah. Sebagaimana diketahui angka stunting di Bali sekitar 8 persen, di bawah nasional 20 persen. (GAB/ART/001)