Pensiun untuk Berkarya, PPI Gelar Rakornis I 2022

Buleleng (Atnews) - Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Persatuan Pensiunan  Indonesia (PPI) menyelenggarakan Rapat Koodninasi(Rakornis) yang pertama(I) di Hotel Millennium Tanah Abang Jakarta, Senin (10/10/2022).

Kepada wartawan Atnews Rabo(12/10), Anggota Dewan Pakar PPI Provinsi Bali Drs.Ketut Budiana,M.M mengatakan, Rakornis yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 10 hingga 12 Oktober  merupakan yang pertama, semenjak dideklarasikan 17 Maret 2022, dan juga tindak lanjut dari hasil Kongres Pensiunan Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta, 20-22 Juli 2022 yang lalu.

"PPI ini didirikan oleh 24 orang pensiunan yang berasal dari Pemerintah Propinsi, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkeinginan adanya perubahan dalam pengelolaan Pensiunan di Indonesia. Persatuan Pensiunan Indonesia ini merupakan wadah berkumpulnya para Pensiunan yang terdiri dari Pensiunan PNS/ASN, BUMN, BUMD, DPR/DPD dan Pejabat Negara," ungkap Ketut Budiana.

Dia menambahkan, Walaupun usia organisasi ini 3 bulan sejak keluarnya Surat Keputusan KUMHAM tanggal 6 Juni 2022 saat ini Pensiunan Indonesia telah terbentuk di 27 propinsi dan dalam waktu dekat segera menyusul bergabung 7 propinsi lainnya lagi.

Persatuan Pensiunan Indonesia saat ini dinakhodai oleh Ketua Umum nya Prof. Dr. Drs. Ermaya Suryadinata, SH, MH. yang merupakan mantan Gubernur Lemhannas RI. Beliau dibantu

oleh empat Wakil Ketua Umum (Waketum) dan seorang Sekretaris Jenderal yang diduduki Dra. Masni Rani Mochtar, MSI. Organisasi yang berpotensi mempunyai anggota sekitar 5 juta orang ini dibina oleh Ketua Dewan Pembina, Bpk Dr. Feisal Tamin, yang dikenal sebagai mantan Menteri Penertiban Aparatur Negara RI.

Seperti yang dijelaskan anggota Dewan Pakar PPI Bali Ketut Budiana, pada Rakornis itu, Ketua Umum PPI, Prof. Dr. Drs. Ermaya Surya, SH, MH., mengatakan,  organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia untuk pertama kali mengadakan Rakornis dengan dihadiri 30 Provinsi. "Ini menandakan adanya semangat dari para pensiunan pejabat Negara. Lembaga ini pertama kalinya dibentuk. Organisasi ini dibentuk untuk membantu pensiunan seluruh  Indonesia. Lembaga ini disahkan oleh Negara,” ujarnya.

Menurut Dewa Pengawas Faisal Tamin Organisasi ini sangat independen, dan netral. Hasil Kongres terdahulu menjadi dasar untuk melakukan Rakornis. Rencana kedalam, agar pemerintah bisa memperhatikan dan memberikan draft peraturan untuk mengatur pensiunan, baik sipil maupun TNI/POLRI.

“Para pensiunan juga melalui organisasi ini diberikan pelatihan untuk memasuki masa pensiun kedepannya. Harapannya adalah ketika masa pensiunan, bisa berkarya dan mempunyai keahlian. Kita berikan pelatihan berbagi bidang usaha. Melalui organisasi ini bisa mengangkat derajat hidup pensiunan untuk berkarya. Harus dikelola dengan baik,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal Dra. Masni Rani, meminta dukungan dari Mendagri dan Menpan. Kami sedang membuat Rancangan Undang-undang no. 11 tahun 1969 ada perubahan. Kami tidak mau menjadi beban. Saat ini, pensiunan Indonesia sedang membuat draft Peraturan Pemerintah agar menjadi Keputusan Presiden untuk mengatur mengenai Pensiunan Indonesia. “Kami tidak mau menjadi beban bagi Negara. Kami ingin bersama dengan Negara agar menanamkan ideologi Pancasil,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Rakornis, Drs. HM Saleh Umar, M. Si, mengemukakan, pihaknya menyiapkan berbagai perangkat untuk persiapan Rakornis. Kami juga memberikan hasil Rakornis Akan dibahas nanti secara teknis.

“Rakornis ini berasal dari AD/ART dari Kongres Pensiunan Indonesia. Para Pensiunan lebih rendah nilai dana yang diterima pensiunan, ” tandasnya. (z/WAN)