Bersatu Ciptakan Perdamaian, Ajik Long Tolak Tuduhan Sampradaya Hilangkan Budaya
Artaya - atnews
Badung (Atnews) - Penglingsir International Society of Krishna Consciousness (ISKCON) di Indonesia IGA Jaya Rat,S.Sos menolak tuduhan bahwa kegiatan Sampradaya Gaudiya Vaisnava (Hare Krishna) tidak pernah membuat polemik.
Sekaligus menolak tuduhan kegiatan Hare Krishna mengancam tradisi dan kebudayaan, khususnya budaya Bali yang adi luhung.
Ia akrab disapa Ajik Long menegaskan para penganut sampradaya makan daging tidak, makannya teratur, sembahyang teratur.
"Sampai hari ini tidak setuju terhadap tuduhan itu, kalau ada orang mengatakan polemik yang terjadi biang keroknya dari sampradaya maka perlu berpikir ulang," tegas Ajik Long yang juga mantan Anggota DPRD Badung ini saat memberikan keterangan kepada awak media di Puri Kanginan Sading Badung, Senin (25/10).
"Jadi saya sangat tak setuju dengan tuduhan seperti itu. Silakan buktikan kalau ada dan saya siap bertanggung jawab," tegasnyan kembali.
Ditegaskan ajaran sampradaya yang diterapkan di Bali berkaitan dengan tujuan hidup mencapai moksa. "Saya tertarik dengan belajar sampradaya karena ingin mencapai moksa, tidak ada kepentingan lain," jelas Ajik Long yang juga Ketua OKK GRIB-Bali (Herkules) 2019 serta kini sebagai Pengurus Gerindra Badung.
Untuk itu, kalau ada yang bilang biang keroknya sampradaya, maka orang itu harus berpikir ulang. Ditegaskan penganut sampradaya itu 99,9 persen orang Bali dan menjalankan adat serta budaya Bali.
"Lantas dresta apa yang dirusak dan hilang. Jadi tidak benar sampradaya itu menghilangkan dresta Bali. Sampradaya itu pengetahuan Veda khusus tentang moksa. Semua sampradaya itu beragama Hindu dan menjalankan dresta Bali," ujar tokoh Puri Kanginan ini.
Ia justru mempertanyakan dresta Bali mana yang hilang. "Kami sampradaya akan ikut mencari dan menemukannya. Kalau dibilang hilang kan harus ada bukti yang hilang itu," ujar salah satu Panglingsir PSNKK (Pesemotonan Srhi Nararya Kreshna Kepakisan) ini.
Di sisi lain, Gung Long mengaku maklum terkait ada yang menyerang bahkan sampai menutup ashram. Hal itu dianggap karena mereka belum paham.
Sampradaya menurutnya sangat menghormati pengetahuan yang ada dalam Veda. Karena itu ia yakin kalau mereka paham pengetahuan sampradaya maka takkan terjadi sampai penutupan.
Sebab sampradaya ini dasar pengetahuan adalah Veda. Penganut Veda sendiri adalah Hindu. Orang Hindu pelajari Veda. Dan sampradaya ini juga pelajari Veda. "Jadi apanya yang diragukan," ujarnya seraya menegaskan sampradaya ini cinta kasih kepada semua mahluk. Intinya memberi kedamaian.
Ia berharap agar konflik dapat diselesaikan dengan cara damai dan musyawarah. "Mari duduk bersama dan mencari jalan keluar dari semua ini.
Tokoh adat dan mantan anggota dewan Badung ini, menambahkan bahwa jangan sampai polemik memecah belah persatuan umat Hindu di Bali maupun di Nusantara. "Mari bersama-sama kembali ke ajaran Dharma dan Veda sebagai kitab suci. Menyelesaikan dengan musyawarah bersama, tanpa ada anarkisme," sebutnya lagi. Termasuk masalah sampradaya, hingga PHDI agar semuanya diselesaikan dengan kepala dingin.
Sementara itu, Ketua ISKCON Indonesia Wayan Sudiara menambahkan, perlu memberi penjelasan terkait peristiwa demo terhadap sampradaya.
Ia bahkan menyesalkan aksi yang dinilai kurang tepat di saat sedang Covid-19 ada bencana alam di Bali dan tengah persiapan Mahasaba PHDI.
Ia mempertanyakan adanya pendapat kehadiran sampradaya menyebabkan hilangnya dresta.
"Kalau betul ada yang hilang silakan lapor dan kami siap bertanggung jawab," ujarnya.
Dirinya merasa prihatin terhadap aksi demo dari Aliansi Hindu Nusantara yang menyampaikan aspirasi gerakan menolak Sampradaya Asing tersebut sebagai bagian Hindu Bali/Nusantara.
Mengingat, Bali sebagai daerah pariwisata memerlukan kedamaian sehingga wisatawan berkenan datang ke Bali.
Belum lagi Bali sedang berduka karena korban gempa bumi yang terjadi pada Hari Sabtu (16/10). Sebaiknya energi difokuskan untuk mendukung keluarga korban agar bisa bangkit kembali. Serta mendukung program pemulihan kesehatan dari pandemi Covid-19 dan membangkitkan ekonomi Bali.
Sedangkan tokoh lainnya yang juga anggota sampradaya Pendiri dan Pemilik Museum Ogoh Ogoh Mengwi The Ogoh Ogoh Bali mengatakan dalam sampradaya ini adat dan budaya (dresta) tetap dijalankan.
Dicontohkan kalau sesajen harus memakai "caru" tetap dijalankan. "Yang tidak makan daging itu kami (orang), sedangkan tata upacara tetap mengikuti dresta," ujarnya.
Sisi lian, demo penolakan terhadap sampradaya kembali terjadi. Kali ini oleh Aliansi Hindu Nusantara, sebagai representasi umat Hindu di Indonesia yang terdiri dari beberapa organisasi.
Diantaranya adalah DPP Amukti Palapa Nusantara (APN), Baladika Angungah Santi, Brahmastra, Kaula Nindihin Bali, Keluarga Ajik Aura, Laskar Bali Santi, Latengiu, Pedukuhan Budhaireng, Pesraman Kayu Manis, PGN Cakra Taksu Bali, Poros Muda Kemanusiaan, Pura Dalem Balangan, Puri Kesiman, Sandhi Murti, Swastika Bali, Team Hukum Nusa Bali, Warih Satara, Yayasan Jaringan Hindu Nusantara, Yayasan Bima Sakti, Yayasan Dharma Murti Jembrana, Giri Tohlangkir, serta dekornas Puskor Hindunesia, Dekorwil Hindunesia.
Demo dilakukan, karena organisasi-organisasi ini merasa terpanggil untuk menjaga ajaran leluhur Nusantara. Dari pengaruh ajaran oleh kelompok sampradaya asing seperti Hare Krisna, Sai Baba dan lain sebagainya.
Sehingga dirasa perlu ada gerakan menolak sampradaya asing tersebut, dalam upaya menjaga warisan leluhur dan sebagai bagian Hindu Bali atau Nusantara. Apalagi menurut organisasi ini, orang-orang sampradaya sampai saat ini masih bercokol di bumi Nusantara, khususnya dalam tubuh lembaga Hindu seperti PHDI.
Maka moment pembersihan dan pemurnian PHDI, menjadi bagian tangga perjuangan yang harus didukung. Sebab selama ini ternyata ditenggarai PHDI Pusat peridoe masa jabatan 2016 – 2021 merupakan tempat dimana dianggap terjadi pemahaman akan Hindu Bali/Nusantara yang keliru, dan cenderung menyesatkan umat.
Statemen yang dianggap menyesatkan ini, terungkap dari pernyataan Ketua Umum PHDI Pusat 2016– 2021, yang menyatakan bahwa Hindu terdiri dari sampradaya, dimana Hindu Bali adalah sampradaya seperti halnya sampradaya Hare Krsna, Sai Baba dan lain sebagainya.
Aksi damai Aliansi Hindu Nusantara ini, adalah wujud pemberian dukungan kepada PHDI Pusat 2021 – 2026 hasil Mahasaba Luar Biasa, serta meminta pemerintah untuk mencegah Mahasaba XII yang merupakan Mahasaba ilegal karena dilakukan oleh pengurus demisioner dan memohon Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan lagi agar tidak menghadiri/membuka Mahasabha yang disebut ilegal ini.
Semua hal tersebut diatas adalah implementasi penolakan terhadap sampradaya asing yang berkamuflase sebagai Hindu. Dimana ajaran Sampradaya asing ini telah meracuni para sebagian besar pengurus PHDI Pusat 2016 – 2021 demisioner. Demikian isi rilis dari aksi Aliansi Hindu Nusantara.
Ada pula beberapa tuntutan, dalam aksi tersebut. Salah satunya ditujukan untuk Presiden Jokowi. Dengan isu pernyataan sikap, agar Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo mempertimbangkan kembali kehadiranya pada Mahasaba XII PHDI demisioner yang akan diselenggarakan pada 28 Oktober 2021.
Dengan pertimbangan, diantaranya sesuai AD PHDI pasal 30 ayat 4 dimana telah diselenggarakan mahasaba luar biasa oleh minimal 2/3 PHDI provinsi se-Indonesia. Lalu ketentuan dan kewenangan mahasaba pasal 30 ayat 1 dalam AD PHDI menjadi kewenangan dan ketentuan mahasaba luar biasa.
Sesuai ketentuan AD/ART PHDI, mahasaba luar biasa berwenang mendemisioner pengurus pusat, mengganti AD/ART PHDI dan keputusan tertinggi organisasi lainnya. Sehingga dari hal tersebut, pengurus PHDI masa bakti 2016-2021 sudah dicabut kewengannya oleh mahasaba luar biasa.
Hal ini karena PHDI masa bakti 2016-2021 dan pengurusnya, dianggap berafiliasi dengan organisasi sayap kanan radikal Visvha Hindu Parishad (VHP) berideologi Hindutva bertujuan membentuk negara agama dan ini dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena dapat memicu konflik laten dan manifest di dalam kehidupan umat hindu dan antar umat beragama di Indonesia.
Akibat dampak dari konflik antar agama yang ditimbulkan di negara lain, seperti Pakistan dan Bangladesh dan ideologi ini bertentangan dengan Ideologi Pancasila. Menolak sampradaya ISKCON, Saibaba dan sampradaya lain berada di dalam tubuh PHDI dan di Indonesia, karena sampradaya merupakan organisasi transnasional yang berafiliasi dengan organisasasi luar negeri sayap kanan radikal VHP yang telah melakukan infiltrasi budaya dan merusak tatanan sosial,adat istiadat dan keagamaan serta menggerus Identitas Nasional Indonesia dan Hindu Nusantara.
Meminta PHDI Pusat masa bakti 2021-2026 untuk membuat bisama sulinggih bahwa ideologi dan organisasi transnasional sampradaya bukan Agama Hindu Dharma Indonesia sesuai dengan sejarah pengesahan Agama Hindu di Indonesia dan telah mencampuradukkan ajaran dan umat beragama yang dapat mengancam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. (GAB/ART/001)
. .
Baca Artikel Menarik Lainnya : Antiga Siapkan TOSS untuk Sampah Plastik
