Kritik Keras Proyek Secondary Skin Kawasan Heritage Gajah Mada, Wakil Ketua DPRD Denpasar Wandhira Desak Pembatalan dan Alihkan Anggaran ke Restorasi
Kritik Keras Proyek Secondary Skin Kawasan Heritage Gajah Mada, Wakil Ketua DPRD Denpasar Wandhira Desak Pembatalan dan Alihkan Anggaran ke Restorasi
Admin 2 -
atnews
2026-11-16
Bagikan :
Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ir. I Wayan Mariyana Wandhira (ist/atnews)
Denpasar (Atnews) – Proyek pemasangan fasad tambahan atau secondary skin pada deretan bangunan di kawasan kota tua Jalan Gajah Mada, Kota Denpasar, menuai kritik tajam dari pimpinan legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ir. I Wayan Mariyana Wandhira, S.T., M.T., menyoroti absennya koordinasi dan presentasi visual proyek dari jajaran eksekutif kepada DPRD sebelum proyek prestisius yang menyerap anggaran besar tersebut dieksekusi di lapangan.
Politisi senior yang akrab disapa Wandhira ini menegaskan bahwa setiap proyek fisik bernilai besar dari APBD Kota Denpasar seharusnya melalui tahapan komunikasi bersama Komisi III DPRD sejak tahap Detail Engineering Design (DED) atau gambar perencanaan.
Ketiadaan ruang diskusi tersebut membuat fungsi koreksi dan pengawasan dewan tidak berjalan optimal, sehingga ketika proyek memicu tanda tanya besar di tengah publik, legislatif kesulitan menjelaskan kemanfaatan nyata dari proyek tersebut kepada masyarakat.
"Sejak awal kami sudah sampaikan kepada jajaran Pemerintah Kota Denpasar, jika ada proyek-proyek prestisius atau yang memakan anggaran besar, paling tidak harus ada presentasi terlebih dahulu ke dewan agar kami bisa memberikan masukan dan koreksi.
Jangan hanya karena punya kemampuan penganggaran lalu dieksekusi begitu saja tanpa kejelasan asas kemanfaatan. Ketika muncul kondisi seperti sekarang, masyarakat pasti bertanya kepada kami, Nak ngudiang to? Nak kengken to? (Mau ngapain itu? Mau gimana itu?).
Padahal, sejak perencanaan DED proyek ini tidak pernah dibahas dan visualnya tidak pernah dipresentasikan kepada dewan," tegas Wayan Mariyana Wandhira di Denpasar, Minggu (16/11).
Lebih lanjut, Wandhira mengkritik konsep secondary skin yang dinilai justru mengaburkan esensi utama penataan kawasan bersejarah (heritage) Jalan Gajah Mada.
Menurutnya, pelestarian kawasan kota tua seharusnya menonjolkan keaslian struktur arsitektur dan nilai historis bangunan lama, bukan menutupinya dengan balutan material modern yang menghilangkan wajah asli bangunan.
Ia memandang terdapat ketidakkonsistenan antara narasi pelestarian budaya yang digaungkan dengan realisasi fisik di lapangan, sembari menyarankan agar pengembangan wajah Denpasar modern difokuskan di kawasan lain seperti Mahendradatta agar tidak bertabrakan dengan zona sejarah.
Sebagai solusi konkret, Wakil Ketua DPRD Denpasar ini mendesak agar pemasangan secondary skin tersebut dihentikan atau dibatalkan, lalu sisa alokasi anggarannya dialihkan melalui mekanisme adendum kontrak.
Dana tersebut dapat dikembalikan ke kas daerah atau dialokasikan untuk program restorasi langsung pada struktur asli bangunan kuno milik warga di kawasan Jalan Gajah Mada maupun perbaikan infrastruktur jalan lainnya, serupa dengan mekanisme adendum sisa anggaran proyek di kawasan Tamblingan.
"Bahasa heritage itu harus memperlihatkan wajah kota tua, bukan kota tua yang ditutup dengan modernisasi. Menurut pandangan saya, pemasangan secondary skin itu jangan dipaksakan dan kalau bisa jangan diadakan karena menutup wajah asli yang menjadi titik tolak sejarah Gajah Mada.
Lebih baik anggarannya dibatalkan dan dibuatkan adendum baru, entah kembali ke kas daerah atau jika aturan membolehkan, dialihkan untuk membantu restorasi langsung bangunan-bangunan kuno di sekitar kawasan tersebut," pungkas Wandhira. (YOG/001)