Badung (Atnews) - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung I Nyoman Graha Wicaksana berencana akan memanggil pihak RS Siloam Denpasar (Siloam Hospitals Bali) terkait tidak melayani pasien BPJS Kesehatan per 2027 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan I Nyoman Graha Wicaksana disela sela kegiatan "Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan" yang mengambil lokasi di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta Sabtu (14/11).
Menurut Graha Wicaksana setiap rumah sakit swasta diwajibkan menerima pasien BPJS, dalam kondisi gawat darurat dan memberikan penanganan pertama atau pelayanan gawat darurat kepada pasien yang membutuhkan pertolongan keselamatan jiwa.
“Kalau mereka tidak menerima pasien BPJS kan berarti mereka melangar aturan,”ungkap Graha Wicaksana.
Untuk mendapatkan informasi utuh terkait rencana RS Siloam tersebut, Grahapun meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Badung untuk melakukan monitoring dan pengawasan.
“Sejauh ini kami belum mendapat informasi baik dari pihak rumah sakit maupun dari DInas Kesehatan. Tentunya bila itu benar, kami melalui Komisi IV DPRD Badung akan memanggil untuk dapat mendengar alasan pihak rumah sakit, namun sejauh ini kami belum mendapat informasi,”jelas Graha Wicaksana.
Pihaknya mengaku, sangat menyayangkan rencana RS Siloam terhadap kebijakan tersebut yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar khususnya krama Badung dimana tempat usaha itu berada.
“Kalau mereka tidak memperpanjang BPJS Kesehatan, ya berarti kan hanya bisa menangani pasien yang menengah ke atas, “and the have” (yang punya) seperti itu kalau penafsiran saya," terangnya.
Sembari menambahkan, seyogyanya mereka pasien BPJS, bagaimanapun juga masyarakat menengah ke bawah sangat menggantungan layanan kesehatan dengan BPJS.
Sebelumnya, Komisi IV juga pernah memanggil RS Kasih Ibu dan RSUD Mangusada terkait keluhan pasien terhadap pelayanan dari rumah sakit (Mur/002).