Tragedi Glamping Pelaga Badung, Prof. Sutarya Soroti Minimnya Warning System, Pajak Pariwisat Belum Optimal untuk Konservasi
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) — Kasus tanah longsor yang menimpa lokasi glamping (glamorous camping) di Pelaga, Kabupaten Badung, hingga menyebabkan dua wisatawan menjadi korban, memicu kritik tajam terhadap tata kelola pariwisata Pulau Dewata.
Peristiwa nahas ini dinilai sebagai puncak gunung es dari lemahnya pengawasan tata ruang dan standar keselamatan pariwisata di Bali.
Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi dan pengamat pariwisata Bali, Prof. Sutarya. Menurutnya, insiden di Pelaga bukanlah kasus tunggal, melainkan cerminan dari maraknya pengoperasian tempat menginap bagi wisatawan di lokasi-lokasi berisiko tinggi tanpa mitigasi yang memadai.
"Kejadian ini merupakan puncak gunung es dari lemahnya tata kelola pariwisata Bali. Ini menunjukkan bahwa banyak tempat berbahaya menjadi tempat menginap wisatawan, seperti vila di pinggir sungai atau di pinggir jurang," ujar Prof. Sutarya di Denpasar, Selasa (3/10).
Tanpa Warning System, Ancam Keselamatan Wisatawan
Prof. Sutarya secara khusus menyoroti absennya sistem peringatan dini (warning system) di lokasi-lokasi wisata alam terbuka yang rentan terhadap bencana, terutama saat cuaca ekstrem seperti hujan lebat. Padahal, aktivitas berkemah atau wisata petualangan di kawasan rawan seharusnya diatur dengan standar keamanan operasional yang ketat.
"Pada berbagai kasus, kemah di kawasan rentan bencana kerap dilakukan, tetapi disertai warning system yang baik sehingga jelas kapan dibuka dan kapan ditutup. Tetapi ini tidak ada warning system seperti itu," tegasnya menyayangkan.
Ke Mana Larinya Pendapatan Raksasa Pariwisata?
Lebih lanjut, Prof. Sutarya mempertanyakan efektivitas alokasi pendapatan fantastis dari sektor pariwisata untuk kepentingan mitigasi bencana, konservasi lingkungan, dan keselamatan pengunjung.
Ia memaparkan bahwa Kabupaten Badung mendulang pemasukan yang sangat masif dari sektor pariwisata, mulai dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang mencapai hampir Rp5 triliun, pungutan wisatawan mancanegara yang bernilai ratusan miliar rupiah, hingga berbagai pajak perusahaan pariwisata lainnya.
"Dana-dana itu seharusnya digunakan untuk konservasi lingkungan dan pelestarian budaya sehingga pariwisata Bali bisa berkelanjutan. Tapi yang terjadi adalah pemanfaatan terus-menerus tanpa adanya kontrol yang memadai," imbuhnya.
Ancaman Citra Bali di Tengah Persaingan Regional
Jika persoalan tata kelola, mitigasi risiko, dan pengawasan lingkungan ini dibiarkan begitu saja, Prof. Sutarya memperingatkan dampaknya terhadap citra jangka panjang pariwisata Bali di kancah internasional.
Terlebih, saat ini Bali harus menghadapi ketatnya persaingan destinasi pariwisata di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Kamboja, yang terus berbenah menarik minat wisatawan global.
Melalui kejadian tragis di Pelaga ini, pihaknya mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi serta audit menyeluruh terhadap perizinan dan standar keselamatan akomodasi wisata di zona-zona rawan bencana, demi menjamin keselamatan wisatawan sekaligus menjaga marwah pariwisata Bali yang berkelanjutan. (YOG/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : 99 Persen Dana Desa 2018 Terserap
Terpopuler
