Tongkat Komando Baru di Meja Presiden Prabowo: Prerogatif Presiden, Etika Tata Negara, dan Ujian Reformasi Polri
Admin 2 - atnews
Oleh Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH.
Dalam geometri politik kekuasaan presidensial, rotasi kabinet dan pergantian pucuk pimpinan instrumen strategis negara adalah hakikat dari hak prerogatif. Pasal 17 juncto Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 menggarisbawahi bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sekaligus nakhoda utama yang bertanggung jawab penuh atas arah laju republik.
Langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan penataan ulang kabinet dengan fokus paling menyita perhatian publik pada pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), menunjukkan sinyal kepemimpinan yang berani mengambil keputusan cepat, tanpa kompromi, demi mengejar akselerasi program kerja nasional.
Presiden Prabowo mengirim pesan politik yang tegas: tidak ada zona nyaman dalam arsitektur pemerintahannya. Ketika sebuah institusi vital dituntut berlari seirama dengan agenda strategis negara—mulai dari ketahanan pangan, kepastian iklim investasi, pemberantasan kebocoran anggaran negara, hingga pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)—maka penyegaran kepemimpinan bukan sekadar opsi administratif, melainkan imperatif manajerial.
Keputusan cepat ini layak dibaca sebagai kehendak politik (political will) untuk menciptakan orkestrasi kabinet yang padu, responsif, dan bebas dari inersia birokrasi. Dalam doktrin kepemimpinan modern, kecepatan eksekusi sering kali menjadi garis pemisah antara keberhasilan transformasi dan jebakan stagnasi.
Presiden memahami betul bahwa rakyat tidak memiliki kemewahan untuk menunggu, sehingga setiap elemen kekuasaan harus segera dipacu dalam gigi transmisi tertinggi.
Menimbang Jejak Jenderal Listyo Sigit Prabowo:
Apresiasi atas Pengabdian dan Fondasi "Presisi"
Menilai suksesi pimpinan Korps Bhayangkara menuntut kejernihan membaca sejarah kepemimpinan yang telah berlalu. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memimpin institusi kepolisian melalui salah satu fase paling turbulen dalam sejarah Indonesia pasca-reformasi.
Sejak dilantik pada awal 2021, Listyo Sigit memperkenalkan visi transformasi Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Di bawah kepemimpinannya, kepolisian mengadopsi modernisasi teknologi pelayanan publik secara signifikan.
Mulai dari perluasan tilang elektronik (ETLE), digitalisasi perpanjangan SIM (SINAR), hingga keterbukaan pelaporan daring yang mempermudah akses keadilan bagi masyarakat luas.
Lebih dari sekadar pencapaian teknis, Listyo Sigit menunjukkan keteguhan moral saat institusi diguncang skandal-skandal berat yang menguji batas kepercayaan publik. Beliau mengambil tindakan hukum tegas terhadap perwira tinggi tanpa pandang bulu, sebuah langkah pahit namun krusial untuk menyelamatkan marwah institusi.
Di ranah kenegaraan, perannya dalam mengawal pengamanan transisi kepemimpinan nasional pada Pemilu 2024 sehingga berlangsung relatif aman dan terkendali patut diapresiasi secara khusus.
Bung Karno pernah berpesan dalam salah satu pidatonya:
"Hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawan dan pengabdi negaranya yang dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar."
Pengabdian Jenderal Listyo Sigit layak dicatat dengan tinta emas. Beliau telah meletakkan kerangka modernisasi dan berupaya menambal retakan legitimasi kepolisian di tengah tekanan ekspektasi publik yang sangat tinggi. Kendati demikian, realitas sosiologis menunjukkan bahwa agenda reformasi kultural Polri belum tuntas sepenuhnya.
Budaya kekerasan di tingkat lapangan, fenomena penanganan perkara yang tebang pilih (no viral no justice), serta problematika akuntabilitas etik di akar rumput tetap menjadi deretan pekerjaan rumah yang kini diwariskan kepada penerusnya.
Catatan: Dilema Kecepatan, Etika Ketatanegaraan, dan Asas Checks and Balances
Di balik pengakuan terhadap hak prerogatif presiden, tata kelola negara hukum (rechtsstaat) menuntut kepatuhan tidak hanya pada norma hukum formal, melainkan juga pada etika ketatanegaraan (constitutional conventions and morality).
Pergantian Kapolri diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, di mana pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kritik konstruktif yang patut dikemukakan terletak pada nuansa proses yang terkesan serba kilat dan minim diskursus deliberatif.
Ketika suksesi kepemimpinan aparat penegak hukum berskala masif dilakukan dalam tempo yang amat ringkas, timbul sejumlah catatan reflektif mengenai dimensi etika ketatanegaraan yang mencakup tiga aspek esensial.
Pertama, mengenai pentingnya uji kelayakan yang bersifat deliberatif. Proses fit and proper test di DPR semestinya tidak sekadar menjadi stempel legitimasi formal atau rutinitas prosedural, melainkan harus menjelma menjadi panggung dialektika. Publik berhak melihat para wakil rakyat menguji secara mendalam substansi serta cetak biru reformasi kepolisian yang ditawarkan oleh calon Kapolri.
Kedua, prinsip transparansi meritokrasi. Rekam jejak calon pemimpin, integritas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hingga kebersihan dari potensi konflik kepentingan harus terverifikasi secara terang benderang. Hal ini krusial demi memastikan bahwa tongkat komando kepolisian berada di tangan yang benar-benar bersih dan kredibel.
Ketiga, asas kepastian kelembagaan. Proses transisi yang terburu-buru berisiko memunculkan spekulasi politik mengenai politisasi aparatur keamanan. Etika ketatanegaraan mengajarkan bahwa netralitas dan independensi institusi Polri adalah harga mati yang tidak boleh dikorbankan demi kompromi atau perimbangan faksi politik di lingkar kekuasaan.
Menjaga proses suksesi agar tetap transparan, berbobot, dan akuntabel adalah investasi penting demi menjaga wibawa Presiden sekaligus legitimasi Kapolri yang baru dilantik di mata rakyat.
Agenda Reformasi Kapolri Baru: Menyelesaikan PR Kultural dan Struktural
Bagi Kapolri yang baru, tongkat komando bukanlah mahkota kenyamanan, melainkan beban amanah yang maha berat. Reformasi kepolisian tidak boleh lagi hanya berhenti pada jargon manis atau platform aplikasi digital semata.
Pekerjaan rumah paling mendesak adalah merombak kultur kekuasaan menjadi kultur pelayanan sejati. Sosok legendaris Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Imam Santoso mewariskan teladan abadi:
"Baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik."
Integritas tidak boleh sekadar menjadi pajangan etalase institusi. Kapolri baru memiliki tugas sejarah untuk membasmi praktik pungutan liar, komersialisasi perkara hukum, hingga gaya hidup hedonis aparat yang sering kali melukai hati masyarakat miskin. Penegakan hukum juga harus konsisten dan tanpa pandang bulu. Stigma bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas harus dikikis habis.
Penanganan kasus korupsi, judi daring, tambang ilegal, hingga kejahatan transnasional harus disikat hingga ke level aktor intelektualnya, bukan hanya mengorbankan bidak-bidak kecil di lapangan.
Selain itu, kepolisian di bawah nakhoda baru harus merestorasi asas due process of law secara utuh. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tindakan penyidikan harus dijamin, serta menghapus bayang-bayang praktik salah tangkap atau kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan aktivis pembela kepentingan umum.
Konvergensi Kabinet: Peran Polri dalam Akselerasi Kesejahteraan Rakyat
Penataan kabinet dan penyegaran kepemimpinan Polri pada hakikatnya tidak berdiri di ruang hampa. Keduanya harus saling bertaut dan bermuara pada satu tujuan pamungkas: kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam visi pemerintahan Prabowo, stabilitas keamanan dan penegakan hukum adalah pilar utama yang menopang fondasi pembangunan ekonomi kerakyatan.
Tanpa kepastian hukum, cita-cita mulia tentang kedaulatan pangan dan energi hanya akan berakhir sebagai fatamorgana yang dirusak oleh praktik rente dan kartel.
Oleh karena itu, kontribusi strategis dari Kapolri baru beserta jajaran kabinet baru harus benar-benar menyentuh urat nadi persoalan bangsa. Dalam hal mewujudkan ketahanan pangan dan energi, misalnya, kepolisian dituntut untuk menindak tegas tanpa ampun para mafia pupuk subsidi, spekulan beras, penimbun bahan pokok, hingga jaringan mafia BBM ilegal yang merampas hak-hak petani dan nelayan.
Selanjutnya, pada aspek penyelamatan aset negara, institusi Polri harus bahu-membahu bersama kementerian teknis terkait untuk menutup setiap celah kebocoran penerimaan negara, baik di sektor bea cukai, perpajakan, kehutanan, maupun tata kelola mineral dan batubara.
Tidak kalah pentingnya adalah upaya menciptakan kepastian iklim investasi yang bersih. Kapolri harus berada di garis depan untuk memberantas praktik premanisme dan pungutan liar—termasuk yang berlindung di balik kedok organisasi masyarakat—di kawasan-kawasan industri.
Tujuannya amat gamblang: memastikan lapangan kerja terbuka seluas-luasnya bagi rakyat kecil tanpa dibebani biaya siluman.
Terakhir, komitmen pelindungan terhadap kaum rentan harus dipertebal. Negara harus hadir melalui penegakan hukum yang keras dan presisi terhadap kasus kekerasan pada perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta pemberantasan jaringan narkotika yang semakin masif menyasar lingkungan masyarakat akar rumput.
Menjaga Api Keberanian Menuju Indonesia Emas
Perombakan kabinet dan rotasi pucuk pimpinan Korps Bhayangkara oleh Presiden Prabowo Subianto adalah momentum koreksi sekaligus loncatan sejarah yang amat penting.
Bangsa ini menaruh tumpuan harapan yang sangat besar pada keberanian Presiden untuk memimpin dengan tangan dingin, berorientasi pada hasil nyata, dan berpihak secara absolut kepada rakyat banyak.
Apresiasi tinggi patut disematkan pada fondasi pengabdian yang telah diletakkan dengan penuh dedikasi oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun di saat yang bersamaan, letupan kritik konstruktif terhadap proses suksesi yang berakselerasi tinggi ini harus dimaknai sebagai pengingat yang bijak: bahwa negara hukum yang tangguh selalu dibangun di atas pilar konstitusi dan etika yang dihormati, bukan semata-mata bertumpu pada pragmatisme politik sesaat.
Kepada Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, dan Wakapolri baru Komjen Pol Wahyu Hadiningrat serta seluruh jajaran kabinet hasil perombakan ini selamat bekerja. Amanah dan doa dari ratusan juta rakyat Indonesia menanti pembuktian nyata. Mengutip seruan monumental dari Sang Proklamator, Bung Karno:
"Kalau kita lapar, itu bukan salah takdir. Itu karena kita belum cukup bekerja keras dan bersatu menata negeri ini agar cukup sandang dan pangan untuk semuanya."
Rakyat hari ini mendambakan polisi yang mengayomi tanpa pamrih, jajaran kabinet yang bekerja melayani tanpa niat korupsi, serta pemimpin negara yang teguh menempatkan keadilan sebagai panglima tertinggi.
Tongkat komando telah resmi berpindah tangan, kini tiba saatnya kerja keras dan pembuktian nyata yang harus berbicara di panggung sejarah republik.
*) Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH. (Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan)
Dalam geometri politik kekuasaan presidensial, rotasi kabinet dan pergantian pucuk pimpinan instrumen strategis negara adalah hakikat dari hak prerogatif. Pasal 17 juncto Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 menggarisbawahi bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sekaligus nakhoda utama yang bertanggung jawab penuh atas arah laju republik.
Langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan penataan ulang kabinet dengan fokus paling menyita perhatian publik pada pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), menunjukkan sinyal kepemimpinan yang berani mengambil keputusan cepat, tanpa kompromi, demi mengejar akselerasi program kerja nasional.
Presiden Prabowo mengirim pesan politik yang tegas: tidak ada zona nyaman dalam arsitektur pemerintahannya. Ketika sebuah institusi vital dituntut berlari seirama dengan agenda strategis negara—mulai dari ketahanan pangan, kepastian iklim investasi, pemberantasan kebocoran anggaran negara, hingga pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)—maka penyegaran kepemimpinan bukan sekadar opsi administratif, melainkan imperatif manajerial.
Keputusan cepat ini layak dibaca sebagai kehendak politik (political will) untuk menciptakan orkestrasi kabinet yang padu, responsif, dan bebas dari inersia birokrasi. Dalam doktrin kepemimpinan modern, kecepatan eksekusi sering kali menjadi garis pemisah antara keberhasilan transformasi dan jebakan stagnasi.
Presiden memahami betul bahwa rakyat tidak memiliki kemewahan untuk menunggu, sehingga setiap elemen kekuasaan harus segera dipacu dalam gigi transmisi tertinggi.
Menimbang Jejak Jenderal Listyo Sigit Prabowo:
Apresiasi atas Pengabdian dan Fondasi "Presisi"
Menilai suksesi pimpinan Korps Bhayangkara menuntut kejernihan membaca sejarah kepemimpinan yang telah berlalu. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memimpin institusi kepolisian melalui salah satu fase paling turbulen dalam sejarah Indonesia pasca-reformasi.
Sejak dilantik pada awal 2021, Listyo Sigit memperkenalkan visi transformasi Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Di bawah kepemimpinannya, kepolisian mengadopsi modernisasi teknologi pelayanan publik secara signifikan.
Mulai dari perluasan tilang elektronik (ETLE), digitalisasi perpanjangan SIM (SINAR), hingga keterbukaan pelaporan daring yang mempermudah akses keadilan bagi masyarakat luas.
Lebih dari sekadar pencapaian teknis, Listyo Sigit menunjukkan keteguhan moral saat institusi diguncang skandal-skandal berat yang menguji batas kepercayaan publik. Beliau mengambil tindakan hukum tegas terhadap perwira tinggi tanpa pandang bulu, sebuah langkah pahit namun krusial untuk menyelamatkan marwah institusi.
Di ranah kenegaraan, perannya dalam mengawal pengamanan transisi kepemimpinan nasional pada Pemilu 2024 sehingga berlangsung relatif aman dan terkendali patut diapresiasi secara khusus.
Bung Karno pernah berpesan dalam salah satu pidatonya:
"Hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawan dan pengabdi negaranya yang dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar."
Pengabdian Jenderal Listyo Sigit layak dicatat dengan tinta emas. Beliau telah meletakkan kerangka modernisasi dan berupaya menambal retakan legitimasi kepolisian di tengah tekanan ekspektasi publik yang sangat tinggi. Kendati demikian, realitas sosiologis menunjukkan bahwa agenda reformasi kultural Polri belum tuntas sepenuhnya.
Budaya kekerasan di tingkat lapangan, fenomena penanganan perkara yang tebang pilih (no viral no justice), serta problematika akuntabilitas etik di akar rumput tetap menjadi deretan pekerjaan rumah yang kini diwariskan kepada penerusnya.
Catatan: Dilema Kecepatan, Etika Ketatanegaraan, dan Asas Checks and Balances
Di balik pengakuan terhadap hak prerogatif presiden, tata kelola negara hukum (rechtsstaat) menuntut kepatuhan tidak hanya pada norma hukum formal, melainkan juga pada etika ketatanegaraan (constitutional conventions and morality).
Pergantian Kapolri diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, di mana pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kritik konstruktif yang patut dikemukakan terletak pada nuansa proses yang terkesan serba kilat dan minim diskursus deliberatif.
Ketika suksesi kepemimpinan aparat penegak hukum berskala masif dilakukan dalam tempo yang amat ringkas, timbul sejumlah catatan reflektif mengenai dimensi etika ketatanegaraan yang mencakup tiga aspek esensial.
Pertama, mengenai pentingnya uji kelayakan yang bersifat deliberatif. Proses fit and proper test di DPR semestinya tidak sekadar menjadi stempel legitimasi formal atau rutinitas prosedural, melainkan harus menjelma menjadi panggung dialektika. Publik berhak melihat para wakil rakyat menguji secara mendalam substansi serta cetak biru reformasi kepolisian yang ditawarkan oleh calon Kapolri.
Kedua, prinsip transparansi meritokrasi. Rekam jejak calon pemimpin, integritas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hingga kebersihan dari potensi konflik kepentingan harus terverifikasi secara terang benderang. Hal ini krusial demi memastikan bahwa tongkat komando kepolisian berada di tangan yang benar-benar bersih dan kredibel.
Ketiga, asas kepastian kelembagaan. Proses transisi yang terburu-buru berisiko memunculkan spekulasi politik mengenai politisasi aparatur keamanan. Etika ketatanegaraan mengajarkan bahwa netralitas dan independensi institusi Polri adalah harga mati yang tidak boleh dikorbankan demi kompromi atau perimbangan faksi politik di lingkar kekuasaan.
Menjaga proses suksesi agar tetap transparan, berbobot, dan akuntabel adalah investasi penting demi menjaga wibawa Presiden sekaligus legitimasi Kapolri yang baru dilantik di mata rakyat.
Agenda Reformasi Kapolri Baru: Menyelesaikan PR Kultural dan Struktural
Bagi Kapolri yang baru, tongkat komando bukanlah mahkota kenyamanan, melainkan beban amanah yang maha berat. Reformasi kepolisian tidak boleh lagi hanya berhenti pada jargon manis atau platform aplikasi digital semata.
Pekerjaan rumah paling mendesak adalah merombak kultur kekuasaan menjadi kultur pelayanan sejati. Sosok legendaris Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Imam Santoso mewariskan teladan abadi:
"Baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik."
Integritas tidak boleh sekadar menjadi pajangan etalase institusi. Kapolri baru memiliki tugas sejarah untuk membasmi praktik pungutan liar, komersialisasi perkara hukum, hingga gaya hidup hedonis aparat yang sering kali melukai hati masyarakat miskin. Penegakan hukum juga harus konsisten dan tanpa pandang bulu. Stigma bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas harus dikikis habis.
Penanganan kasus korupsi, judi daring, tambang ilegal, hingga kejahatan transnasional harus disikat hingga ke level aktor intelektualnya, bukan hanya mengorbankan bidak-bidak kecil di lapangan.
Selain itu, kepolisian di bawah nakhoda baru harus merestorasi asas due process of law secara utuh. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tindakan penyidikan harus dijamin, serta menghapus bayang-bayang praktik salah tangkap atau kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan aktivis pembela kepentingan umum.
Konvergensi Kabinet: Peran Polri dalam Akselerasi Kesejahteraan Rakyat
Penataan kabinet dan penyegaran kepemimpinan Polri pada hakikatnya tidak berdiri di ruang hampa. Keduanya harus saling bertaut dan bermuara pada satu tujuan pamungkas: kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam visi pemerintahan Prabowo, stabilitas keamanan dan penegakan hukum adalah pilar utama yang menopang fondasi pembangunan ekonomi kerakyatan.
Tanpa kepastian hukum, cita-cita mulia tentang kedaulatan pangan dan energi hanya akan berakhir sebagai fatamorgana yang dirusak oleh praktik rente dan kartel.
Oleh karena itu, kontribusi strategis dari Kapolri baru beserta jajaran kabinet baru harus benar-benar menyentuh urat nadi persoalan bangsa. Dalam hal mewujudkan ketahanan pangan dan energi, misalnya, kepolisian dituntut untuk menindak tegas tanpa ampun para mafia pupuk subsidi, spekulan beras, penimbun bahan pokok, hingga jaringan mafia BBM ilegal yang merampas hak-hak petani dan nelayan.
Selanjutnya, pada aspek penyelamatan aset negara, institusi Polri harus bahu-membahu bersama kementerian teknis terkait untuk menutup setiap celah kebocoran penerimaan negara, baik di sektor bea cukai, perpajakan, kehutanan, maupun tata kelola mineral dan batubara.
Tidak kalah pentingnya adalah upaya menciptakan kepastian iklim investasi yang bersih. Kapolri harus berada di garis depan untuk memberantas praktik premanisme dan pungutan liar—termasuk yang berlindung di balik kedok organisasi masyarakat—di kawasan-kawasan industri.
Tujuannya amat gamblang: memastikan lapangan kerja terbuka seluas-luasnya bagi rakyat kecil tanpa dibebani biaya siluman.
Terakhir, komitmen pelindungan terhadap kaum rentan harus dipertebal. Negara harus hadir melalui penegakan hukum yang keras dan presisi terhadap kasus kekerasan pada perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta pemberantasan jaringan narkotika yang semakin masif menyasar lingkungan masyarakat akar rumput.
Menjaga Api Keberanian Menuju Indonesia Emas
Perombakan kabinet dan rotasi pucuk pimpinan Korps Bhayangkara oleh Presiden Prabowo Subianto adalah momentum koreksi sekaligus loncatan sejarah yang amat penting.
Bangsa ini menaruh tumpuan harapan yang sangat besar pada keberanian Presiden untuk memimpin dengan tangan dingin, berorientasi pada hasil nyata, dan berpihak secara absolut kepada rakyat banyak.
Apresiasi tinggi patut disematkan pada fondasi pengabdian yang telah diletakkan dengan penuh dedikasi oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun di saat yang bersamaan, letupan kritik konstruktif terhadap proses suksesi yang berakselerasi tinggi ini harus dimaknai sebagai pengingat yang bijak: bahwa negara hukum yang tangguh selalu dibangun di atas pilar konstitusi dan etika yang dihormati, bukan semata-mata bertumpu pada pragmatisme politik sesaat.
Kepada Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, dan Wakapolri baru Komjen Pol Wahyu Hadiningrat serta seluruh jajaran kabinet hasil perombakan ini selamat bekerja. Amanah dan doa dari ratusan juta rakyat Indonesia menanti pembuktian nyata. Mengutip seruan monumental dari Sang Proklamator, Bung Karno:
"Kalau kita lapar, itu bukan salah takdir. Itu karena kita belum cukup bekerja keras dan bersatu menata negeri ini agar cukup sandang dan pangan untuk semuanya."
Rakyat hari ini mendambakan polisi yang mengayomi tanpa pamrih, jajaran kabinet yang bekerja melayani tanpa niat korupsi, serta pemimpin negara yang teguh menempatkan keadilan sebagai panglima tertinggi.
Tongkat komando telah resmi berpindah tangan, kini tiba saatnya kerja keras dan pembuktian nyata yang harus berbicara di panggung sejarah republik.
*) Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH. (Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan)
Baca Artikel Menarik Lainnya : PKP2Trans Kemendes PDTT Ziarah ke Makam Makam Pionir Transmigrasi
Terpopuler
