DJPb Bali Kawal APBN dan APBD Berjalan Optimal, Berikan Manfaat Kesejahteraan Masyarakat

Denpasar (Atnews)  – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali akan terus mengawal pelaksanaan APBN dan APBD di Provinsi Bali agar berjalan optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bali.

Upaya itu agar penyaluran tetap sesuai mekanisme yang sudah dtetapkan dan tepat waktu.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Supendi mengatakan, kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Regional Bali hingga 31 Agustus 2026.

Dimana inflasi Bali pada Agustus 2026 masih terjaga dalam rentang target 2,5±1%, tercatat 3,45% (yoy) dan 0,61% (mtm), dengan inflasi tahun kalender sebesar 2,16% (ytd). Nilai Tukar Petani (NTP) Bali pada Agustus 2026 sebesar 103,62, naik 0,97 poin (mtm), tetapi masih di bawah NTP nasional sebesar 129,19. 

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Bali tercatat 105,51, naik 1,24 poin (mtm), di bawah NTN nasional sebesar 109,04. 

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Supendi dalam press release tentang Realisasi APBN di Provinsi Bali s.d. 31 Agustus 2026 di Denpasar, Rabu (30/9).

Selain itu, neraca perdagangan Bali hingga Agustus 2026 mencatat surplus kumulatif sebesar US$43,61 juta, turun 0,53% (yoy), dengan surplus pada bulan Agustus 2026 sebesar US$0,55 juta.

Dari sisi Pendapatan dan Hibah, realisasi hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp15,28 triliun atau 54,98% dari target, tumbuh 7,14% (yoy). Penerimaan Perpajakan tercatat Rp12,19 triliun (52,34% dari target), tumbuh 9,22% (yoy), yang terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp11,24 triliun (51,77% dari target), tumbuh 8,56% (yoy), serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp949,58 miliar (60,29% dari target), tumbuh 7,34% (yoy). Adapun PNBP terealisasi Rp3,09 triliun (68,59% dari target), terkontraksi tipis 0,35% (yoy).

Berdasarkan data Kanwil DJP Bali, penerimaan pajak neto hingga Agustus 2026 sebesar Rp11,24 triliun, tumbuh 8,56% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PPh 25/29 Badan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp2,94 triliun (kontribusi 26,17%), tumbuh 9,30% (yoy), didorong dinamisasi pembayaran angsuran PPh sektor dominan WP Badan dan peningkatan hasil intensifikasi. 

Pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi terdapat pada PPh Pasal 21 dengan realisasi Rp2,07 triliun (18,45%), tumbuh 33,21% (yoy), mencerminkan pemberian kompensasi gaji atau upah yang tetap terjaga. PPN dan PPnBM tercatat Rp3,10 triliun, tumbuh 16,72% (yoy), dengan PPN Dalam Negeri sebesar Rp2,79 triliun (24,84%), tumbuh 17,37% (yoy) seiring peningkatan realisasi belanja pemerintah, dan PPN Impor sebesar Rp298,07 miliar, tumbuh 20,91% (yoy).

Dari sisi sektoral, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penyumbang pajak terbesar senilai Rp2,32 triliun (kontribusi 20,60%), tumbuh 4,47% (yoy) seiring peningkatan transaksi jual beli.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyumbang Rp1,85 triliun (16,50%), tumbuh 6,85% (yoy). Dari sisi kepatuhan, jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima hingga Agustus 2026 sebanyak 379.859 SPT, tumbuh 1,14% (yoy), terdiri atas 335.605 SPT Orang Pribadi (tumbuh 0,32%) dan 44.254 SPT Badan (tumbuh 7,81%).

Di samping itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai Provinsi Bali hingga Agustus 2026 sebesar Rp949,58 miliar atau 60,29% dari target, tumbuh 7,35% (yoy). Penerimaan cukai mencapai Rp855,34 miliar (59,20% dari target), tumbuh 8,50% (yoy), dengan cukai MMEA sebesar Rp834,08 miliar, tumbuh 7,69% (yoy), seiring peningkatan produksi MMEA pada Agustus 2026 sebesar 9,93% (yoy).

Cukai HT terealisasi Rp14,35 miliar, tumbuh 41,75% (yoy), dan penerimaan cukai lainnya Rp6,91 miliar, tumbuh 86,16% (yoy). 

Adapun Bea Masuk terealisasi Rp94,24 miliar (72,35% dari target), turun 2,12% (yoy) sejalan dengan penurunan nilai impor sebesar 13,53% (yoy), namun telah mencapai 114,71% dari trajectory target bulanan. 

Dari sisi pengawasan, hingga Agustus 2026 telah dilakukan 621 penindakan dengan potensi penerimaan Rp10,94 miliar. 

Pada Agustus 2026, dilakukan 35 penindakan kepabeanan (total 311 penindakan) atas pembawaan barang larangan dan pembatasan oleh pelaku perjalanan luar negeri berupa alat kesehatan, kosmetik, dan obat-obatan; 34 penindakan cukai (total 235 penindakan) atas BKC tidak dilekati pita cukai dengan barang bukti 291.432 batang rokok dan 1.679,90 liter MMEA; serta 7 penindakan NPP (total 75 penindakan) dengan barang bukti 11.589,80 gram narkotika berupa MDMB dan ganja.

Sepanjang 2026, total barang bukti yang diamankan mencapai 6.303.603 batang rokok, 9.267,58 liter MMEA, dan 29.901,73 gram narkotika berbagai golongan.

Selanjutnya, realisasi Belanja Negara hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp14,42 triliun atau 64,91% dari pagu, tumbuh 4,33% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp6,82 triliun (56,10% dari pagu), tumbuh 20,47% (yoy). 

Belanja Pegawai tercatat Rp3,84 triliun (68,07% dari pagu), tumbuh 16,30% (yoy), dan Belanja Barang Rp2,23 triliun (52,85% dari pagu), tumbuh 8,55% (yoy). Belanja Modal mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 156,04% (yoy) dengan realisasi Rp738,61 miliar (32,42% dari pagu), dengan realisasi terbesar pada Kementerian PU sebesar Rp447,98 miliar. 

Adapun Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp6,43 miliar (76,30% dari pagu), yang seluruhnya disalurkan melalui Kementerian Sosial.

Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), realisasi hingga Agustus 2026 sebesar Rp7,60 triliun atau 75,56% dari pagu, terkontraksi 6,87% (yoy). DAU terealisasi Rp5,15 triliun (74,84% dari pagu), terkontraksi 3,30% (yoy); DBH Rp242,44 miliar (71,39% dari pagu), terkontraksi 46,55% (yoy); DAK Fisik Rp19,58 miliar (49,56% dari pagu), terkontraksi 80,26% (yoy); serta Dana Desa Rp214,95 miliar (100,00% dari pagu), terkontraksi 66,78% (yoy). Adapun DAK Nonfisik terealisasi Rp1,97 triliun (76,39% dari pagu), tumbuh 36,24% (yoy). 

Selain itu, hingga Agustus 2026 telah disalurkan Tambahan DAU sebesar Rp23,61 miliar kepada Kabupaten Klungkung serta Kurang Bayar DBH sebesar Rp97,50 miliar kepada seluruh pemerintah daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, APBN di Provinsi Bali hingga 31 Agustus 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp868,88 miliar, tumbuh 93,79% (yoy).

Di samping itu, dari sisi pengelolaan kekayaan negara, nilai BMN di Provinsi Bali mencapai Rp127,45 triliun atau 1,79% dari total nilai BMN nasional. Komposisi BMN didominasi tanah senilai Rp97,82 triliun, disusul gedung dan bangunan Rp11,23 triliun, jalan, irigasi, dan jaringan Rp10,27 triliun, serta peralatan dan mesin Rp4,69 triliun. 

Sebanyak Rp26,9 triliun atau 21,1% dari nilai BMN Bali dimanfaatkan sebagai underlying asset SBSN, yang 99,71% di antaranya berupa tanah. 

Hingga Agustus 2026, total hibah BMN mencapai Rp44,23 miliar, antara lain untuk Paket Inpres Jalan Daerah Ruas Batas Kota Amlapura–Seraya–Culik kepada Pemerintah Provinsi Bali senilai Rp36,87 miliar dan bangunan fasilitas umum kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng senilai Rp6,07 miliar. 

Dalam mendukung Program Strategis Nasional, KPKNL Denpasar dan KPKNL Singaraja telah melaksanakan penilaian atas 11 unit SPPG. Adapun PNBP Kekayaan Negara dan Lelang hingga Agustus 2026 terealisasi Rp50,06 miliar atau 74,8% dari target, turun 19,85% (yoy).

Sedangkan kinerja pelaksanaan APBD Regional Bali hingga 31 Agustus 2026. Dari sisi Pendapatan Daerah, realisasi hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp20,39 triliun atau 60,82% dari target. 

PAD menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 64,04% atau Rp13,06 triliun (60,32% dari target), tumbuh 8,21% (yoy). Pajak daerah terealisasi Rp10,06 triliun, tumbuh 10,58% (yoy), dengan PBJT sebagai kontributor terbesar senilai Rp6,04 triliun, tumbuh 12,42% (yoy), dan BPHTB senilai Rp1,06 triliun, tumbuh 26,15% (yoy). 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercatat Rp874,72 miliar, tumbuh 25,07% (yoy). Adapun retribusi daerah terealisasi Rp1,52 triliun, terkontraksi 4,84% (yoy), dan Lain-lain PAD yang Sah Rp601,31 miliar, terkontraksi 10,33% (yoy). 

Pendapatan dari dana transfer tercatat Rp7,31 triliun (61,59% dari target), terkontraksi 11,67% (yoy).

Selanjutnya, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp18,10 triliun atau 46,67% dari pagu, tumbuh 9,45% (yoy). Belanja Operasi mendominasi dengan porsi 76,11% atau Rp13,78 triliun (54,71% dari pagu), tumbuh 9,75% (yoy), yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp8,09 triliun (tumbuh 12,85%), Belanja Barang dan Jasa Rp3,97 triliun (tumbuh 4,43%), Belanja Hibah Rp1,46 triliun (tumbuh 7,34%), serta Belanja Bantuan Sosial Rp203,22 miliar (tumbuh 5,47%). Belanja Modal terealisasi Rp2,03 triliun (22,76% dari pagu), tumbuh 55,66% (yoy), dan Belanja Tidak Terduga Rp40,10 miliar, tumbuh 2,34% (yoy). 

Adapun Belanja Transfer terealisasi Rp2,26 triliun (48,88% dari pagu), terkontraksi 14,63% (yoy). Dengan demikian, APBD regional Bali hingga Agustus 2026 mencatat surplus Rp2,30 triliun.

Berdasarkan data SIKP, penyaluran kredit program di Provinsi Bali periode 1 Januari s.d. 31 Agustus 2026 mencapai Rp9,46 triliun, tumbuh 34,47% (yoy), kepada 106.274 debitur atau tumbuh 6,80% (yoy). Capaian tersebut menempatkan Bali pada peringkat ke-6 provinsi dengan penyaluran kredit program terbesar secara nasional.

Dari sisi sebaran wilayah, Kota Denpasar mencatatkan nilai penyaluran tertinggi sebesar Rp1,65 triliun kepada 13.479 debitur, sedangkan Kabupaten Buleleng mencatatkan jumlah debitur terbanyak, yakni 19.326 debitur dengan nilai penyaluran Rp1,13 triliun. 

Berdasarkan sektor, penyerap kredit program terbesar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran (31,90%), disusul sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (20,38%), serta sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya (13,33%).

Adapun berdasarkan skema, KUR menjadi skema dengan debitur terbanyak, yakni 96.726 debitur dengan nilai penyaluran Rp8,49 triliun, yang didominasi KUR Mikro sebanyak 86.601 debitur senilai Rp5,71 triliun. (Z/ART/001)