Pergub Baju Endek Jangan Bebani Rakyat Ber-UMP Rp 3,2 Juta, Akibatnya Sablonan Endek Palsu Terjual Bebas

Denpasar (Atnews) – Sekretaris DPD ARUN Bali A A Gede Agung Aryawan, ST dikenal Gung De mengungkapkan kebijakan pemakaian baju endek dan baju adat di Bali diatur lewat payung hukum yang jelas. 

Hal itu telah diatur dalam Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Surat Edaran Gubernur Bali No. 04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali, serta diperkuat Pergub Bali No. 36 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas yang mewajibkan Pakaian Dinas Harian Endek digunakan pada hari Selasa dan Jumat untuk pegawai dan siswa sekolah.

Kebijakan Gubernur Bali mewajibkan penggunaan busana berbahan endek setiap Selasa dan Jumat, serta penggunaan kain endek secara serentak sebagai bagian dari busana adat pada Kamis dan rahina Purnama/Tilem. 

"Tujuannya mulia untuk melestarikan warisan budaya dan menggerakkan ekonomi perajin lokal," kata Gung De di Denpasar, Selasa (29/9).

Namun di sisi lain, Sekretaris DPD ARUN Bali Gung De menilai pelaksanaannya menjadi blunder di lapangan. 

Harga baju endek asli tenun sangat mahal, sementara UMP masyarakat Bali murah sebesar Rp 3,2 Juta dibawah Kebutuhan Hidup Layak/KHL Rp 5,2 Juta. "Peraturan yang niatnya melestarikan endek justru menjadi beban biaya bagi rakyat," tegasnya Gung De.

Akibatnya, banyak anak sekolah dan masyarakat terpaksa memakai baju endek palsu sablonan atau printing yang harganya murah. "Padahal Gubernur sendiri geram karena regulasi justru menguntungkan pihak luar, bukan penenun Bali akibat maraknya endek printing di Pasar," tegas Gung De dengan nada emosional.

Berbeda dengan baju adat, lanjut Agung Aryawan, hampir semua orang Hindu di Bali memilikinya karena merupakan kebutuhan pokok untuk sembahyang ke pura. Sedangkan baju endek karena kewajiban Pergub, menjadi beban tambahan, tentunya menambah beban Kebutuhan Hidup Layak dari 60 item bertambah biaya beli baju endek minimal satu orang anak satu tahun butuh satu buah baju endek.

Kira kira Rp 50 ribu per bulan biaya, karena harga baju endek Rp 600 ribu satu buah. "Jadi Rp 600 ribu bagi 12 bulan ketemu angka Rp 50 ribu, untuk satu keluarga 4 orang (Bapak, Ibu & 2 Anak) jadi butuh Rp 200 Ribu per bulan untuk baju endek," ucap Gung De Aryawan.

Mestinya baju endek diberikan gratis lewat APBD, khususnya untuk pelajar dan ASN golongan bawah. Sehingga tujuan melestarikan baju endek tidak malah merusaknya dengan penggunaan endek palsu atau sablon secara berlebihan," ujarnya.

ARUN Bali mendesak Pemprov Bali mengevaluasi kebijakan dan tertibkan peredaran endek pabrikan atau printing dari luar Bali, lindungi penenun dan UMKM lokal, dan berikan subsidi atau bantuan pengadaan endek asli agar pelestarian budaya berjalan tanpa membebani rakyat.

Jadi melestarikan baju endek Bali, karena alasan UMP murah Rp 3,2 Juta jauh di bawah KHL Rp 5,2 juta malahan menjadikan bisnis pemalsuan kain endek menjadi kain sablon murahan," tutup Sekretaris DPD ARUN Bali (Z/002)