Denpasar (Atnews) - Akademisi Prof. I Gede Sutarya menyayangkan masih ada masyarakat Bali mencuri ayam untuk kebutuhan sehari-hari.
"Sangat disayangkan bahwa di tengah kemajuan Bali, kalau rakyat Bali masih mencuri ayam untuk kebutuhan sehari-hari," kata Prof. Sutarya yang juga Dosen UHN IGB Sugriwa di Denpasar, Senin (18/8).
Hal itu disampaikan ketika momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 yang bertemakan "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Serta Peringatan Hari Jadi ke-68 Pemerintah Provinsi Bali pada 14 Agustus 2026 mengusung tema “Suci Lascarya, Nusa Wijaya”.
Apalagi, Pemerintah Pusat di Jakarta telah bicara Bali menjadi pusat keuangan dunia, tetapi rakyat Bali masih mencuri ayam.
"Gap yang sangat jauh sehingga perlu dipertanyakan untuk siapa pembangunan yang mewah seperti itu?," tanyanya.
Sutarya juga menjadi teringat bagaimana sebuah film di Amerika yang menyorot suku-suku Indian yang masih hidup telanjang di tengah hutan.
Padahal kota-kota mereka telah menjadi pusat dunia. "Akan seperti inikah Bali ke depan?," ungkapnya.
Oleh karena itu, pembangunan itu harus berimbang. Kehidupan rakyat harus ditingkatkan dulu sebelum membangun kota-kotq megah.
Menurutnya, kemiskinan diukur dari pendapatan per kapita belum dibandingkan dengan pengeluarannya.
Pengeluaran orang Bali sangat besar karena orang Bali tidak hanya mengurus sekala tetapi juga niskala. Niskala itu adalah upacara yang ada harian, bulanan, enam bulanan dan tahunan yang memerlukan biaya besar.a
Ya salah satu contohnya bahwa pendapatan itu beda adalah ketika pencurian masih ada dan memakan korban
Jadi pengeluaran minimum orang Bali berbeda dengan orang luar Bali. Jadi tak bisa dipersamakan secara nasional.
Kalau orang luar Bali bisa memenuhi kebutuhan hidup minimal, itu sudah cukup. Tetapi bagi orang Bali, itu tidak cukup sebab masih ada pengeluaran lain untuk budaya yang tidak sedikit dan wajib dikeluarkan
Orang Bali akan merasa miskin jika tidak bisa memgeluarkan kewajiban budayanya. "Ini bedanya. Karena itu pengukurannya seharusnya beda," ujarnya.
Kepengukurannya memasukkan instrumen pengeluaran minum budaya Bali itu maka kemiskinan di Bali akan membengkak.
Karena pengukuran pengeluaran budaya itu tidak masuk maka mungkin kebutuhan dasar fisik terpenuhi, tetapi kebutuhan dasar budaya yang psikologis tidak terpenuhi sehingga menimbulkan gangguan kejiwaan yang menyebabkan bunuh diri dan sakit mental.
Karena Pemprov Bali harus menambahkan indikator niskala ini dalam mengukur kemiskinan di Bali sehingga bisa menanganinya secara benar, sebab jika mengacu pada indikator nasional, itu tak memadai untuk memotret realitas masyarakat Bali.
Provinsi Bali mencatatkan capaian positif dalam indikator makro ekonomi dengan angka kemiskinan dan pengangguran terendah secara nasional. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk tidak cepat berpuas diri dan terus memaksimalkan intervensi kebijakan guna menekan angka tersebut ke level serendah-rendahnya.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta seusai upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Renon, Denpasar, Senin (17/8/2026).
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan harus dimaknai sebagai momentum untuk membangkitkan semangat dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan daerah menuju Bali Era Baru.
“Peringatan Hari Kemerdekaan harus dijadikan spirit untuk terus semangat membangun bangsa Indonesia dan Bali ke depan,” tambahnya.
Menurut Koster, indikator makro ekonomi yang membaik menjadi modal penting, namun pengentasan masalah sosial tetap menjadi prioritas utama.
“Secara angka, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Bali paling rendah di Indonesia, namun harus tetap kita upayakan agar kemiskinan dan pengangguran bisa mencapai angka serendah-rendahnya,” tegas Koster.
Senada dengan Koster, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengungkapkan bahwa selain isu pengentasan kemiskinan, Bali masih memiliki sejumlah tantangan pembangunan yang butuh penyempurnaan secara berkelanjutan.
Giri Prasta merinci beberapa sektor prioritas yang terus dikawal pemerintah daerah, diantaranya: pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran, sektor kesehatan, sektor pendidikan, pembenahan infrastruktur jalan, hingga pengelolaan sampah.
“Banyak hal yang perlu kita sempurnakan lagi, baik tantangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, termasuk penanganan sampah yang harus kita selesaikan dengan baik,” jelas Giri Prasta.
Ia menambahkan, momentum HUT ke-81 RI menjadi penguat komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan tersebut melalui kerja nyata. (GAB/SUK/002)