Jelang Mahasabha ke-13, PHDI Pusat Serap Aspirasi, Penyeragaman Harus Dihindari Demi Jaga Kebesaran Hindu di Indonesia
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Pengurus Pusat Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) terus mematangkan persiapan Mahasabha ke-13 yang bakal digelar pada 8-11 Oktober di Jakarta.
Salah satunya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Univeristas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, Sabtu (8/8/2026).
Pada kesempatan itu, hadir Ketua Dharma Adyaksa PHDI Pusat Ida Pedanda Gde Bang Buruan Manuaba, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua PHDI Bali I Nyoman Kenak.
Ketua Panitia Mahasabha ke-13 PHDI Letjen I Nyoman Cantiasa mengatakan FGD tersebut merupakan forum untuk belanja masalah keumatan. Ia mengatakan melalui forum ini panitia berharap mendapatkan gambaran mengenai berbagai persoalan, kebutuhan, dan aspirasi umat Hindu yang selama ini berkembang di daerah.
“Belanja masalah ini merupakan upaya untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat, khususnya umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Kami ingin menangkap berbagai aspirasi, persoalan, dan kebutuhan umat di daerah,” kata Cantiasa.
Lebih lanjut, ia mengatakan, penyerapan aspirasi melalui FGD tidak hanya dilakukan di Bali. Namun juga, panitia berencana menggelar FGD di sejumlah daerah dengan populasi umat Hindu yang cukup besar, di antaranya Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kami ingin mengumpulkan informasi, data, dan aspirasi masyarakat sebagai bahan pembahasan ke depan. Sehingga pada saat Mahasabha ke-13 dilaksanakan, kami sudah memiliki kesimpulan dan rumusan yang dapat menjadi bahan untuk memperbaiki organisasi PHDI,” ujarnya.
Cantiasa mengatakan hasil penjaringan aspirasi tersebut menjadi penting karena Mahasabha ke-13 juga akan menjadi momentum suksesi kepemimpinan PHDI, termasuk pemilihan Ketua Umum, Sabda Walaka, dan Sabda Pandita.
Karena itu, panitia tidak hanya ingin mendengar persoalan yang dihadapi umat, tetapi juga mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah berjalan baik. Aspirasi terkait pelayanan dan pembinaan umat, kata dia, akan menjadi bagian dari bahan evaluasi.
“Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat,” katanya.
Dalam FGD tersebut, panitia turut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, sulinggih, akademisi, pengusaha hingga media.
Sementara itu, Ketua Paiketan Krama Bali I Wayan Jondra mengatakan persoalan mendesak yang harus diselesaikan PHDI kedepan adalah penataan dan optimalisasi aset milik parisadha.
Menurut Jondra, aset yang dimiliki oleh PHDI harus dikelola secara produktif agar mampu menopang keberlangsungan organisasi serta mendukung berbagai program pelayanan keumatan yang dilakukan oleh parisadha.
Jondra mengatakan kedepan PHDI membutuhkan sumber pembiayaan yang lebih kuat, mengingat berbagai agenda organisasi seperti seminar, forum diskusi, dan kegiatan keagamaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Aset itu tidak harus pure dalam bentuk uang, tetapi bagaimana aset dalam bentuk jaringan bisa menekan cost. Inilah yang perlu ditata,” ujarnya.
Karena itu, pengurus PHDI ke depan dinilai perlu menyusun strategi penataan aset sekaligus menciptakan aset-aset produktif baru yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
Sedangkan, Ketua Umum Prajaniti KS Arsana mengatakan terdapat sejumlah tantangan yang harus direspon PHDI kedepan. Salah satunya adalah keberagaman kearifan lokal Hindu di daerah.
Menurut Arsana, perkembangan umat Hindu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberagaman etnik dan budaya yang berkembang di masing-masing wilayah.
Ia meminta PHDI tidak memandang keberagaman tersebut sebagai persoalan, melainkan sebagai kekayaan bangsa sekaligus media dalam penyebaran Dharma.
“Bagaimana Parisada sebagai sebuah majelis menghargai kearifan-kearifan lokal tersebut sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang menjadi media penyebaran Dharma,” ujarnya.
Arsana juga menyoroti perubahan demografi serta meningkatnya tingkat pendidikan umat Hindu yang turut mengubah pola pikir dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, perubahan tersebut harus diikuti dengan kemampuan PHDI memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dinilai dapat menjadi sarana baru dalam menyebarkan Dharma.
“Media yang ada sekarang, yang namanya teknologi informasi, harus dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Ia menilai AI adalah peluang untuk memperluas jangkauan penyebaran pengetahuan dan nilai-nilai Dharma di tengah perubahan perilaku masyarakat.
Di samping itu, Arsana juga menyoroti persoalan pengangkatan guru agama Hindu. Ia mengatakan kebutuhan guru agama Hindu di sejumlah daerah belum seluruhnya dapat dipenuhi, meskipun lulusan dan tenaga pendidik agama Hindu tersedia.
Menurutnya, salah satu persoalannya adalah belum optimalnya akses terhadap peluang pengangkatan guru di daerah.
“Banyak kebutuhan guru di daerah yang tidak mampu kita penuhi, padahal kita punya lulusan guru dan tenaga pendidik yang banyak. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengakses peluang itu,” katanya.
Karena itu, ia mendorong PHDI bersama organisasi kemasyarakatan Hindu lainnya memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah.
Ia mengatakan, PHDI dapat berperan sebagai majelis yang mengkoordinasikan berbagai kepentingan umat, tetapi penyelesaiannya perlu dilakukan bersama organisasi kemasyarakatan Hindu lainnya.
Ketua PHDI Provinsi Papua Tengah Dewa Gede Sukawati mengatakan kedepan, menurutnya PHDI harus lebih hadir dan mengayomi seluruh umat Hindu di Indonesia yang sangat beragam.
“Seperti di Pulau Buru, Sumatera, Bromo, Tengger itu semua bernaung di PHDI Pusat,” terangnya.
Ia mengatakan upaya-upaya penyeragaman harus dihindari demi menjaga kebesaran Hindu di Indonesia. (Z/001)
Salah satunya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Univeristas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, Sabtu (8/8/2026).
Pada kesempatan itu, hadir Ketua Dharma Adyaksa PHDI Pusat Ida Pedanda Gde Bang Buruan Manuaba, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua PHDI Bali I Nyoman Kenak.
Ketua Panitia Mahasabha ke-13 PHDI Letjen I Nyoman Cantiasa mengatakan FGD tersebut merupakan forum untuk belanja masalah keumatan. Ia mengatakan melalui forum ini panitia berharap mendapatkan gambaran mengenai berbagai persoalan, kebutuhan, dan aspirasi umat Hindu yang selama ini berkembang di daerah.
“Belanja masalah ini merupakan upaya untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat, khususnya umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Kami ingin menangkap berbagai aspirasi, persoalan, dan kebutuhan umat di daerah,” kata Cantiasa.
Lebih lanjut, ia mengatakan, penyerapan aspirasi melalui FGD tidak hanya dilakukan di Bali. Namun juga, panitia berencana menggelar FGD di sejumlah daerah dengan populasi umat Hindu yang cukup besar, di antaranya Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kami ingin mengumpulkan informasi, data, dan aspirasi masyarakat sebagai bahan pembahasan ke depan. Sehingga pada saat Mahasabha ke-13 dilaksanakan, kami sudah memiliki kesimpulan dan rumusan yang dapat menjadi bahan untuk memperbaiki organisasi PHDI,” ujarnya.
Cantiasa mengatakan hasil penjaringan aspirasi tersebut menjadi penting karena Mahasabha ke-13 juga akan menjadi momentum suksesi kepemimpinan PHDI, termasuk pemilihan Ketua Umum, Sabda Walaka, dan Sabda Pandita.
Karena itu, panitia tidak hanya ingin mendengar persoalan yang dihadapi umat, tetapi juga mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah berjalan baik. Aspirasi terkait pelayanan dan pembinaan umat, kata dia, akan menjadi bagian dari bahan evaluasi.
“Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat,” katanya.
Dalam FGD tersebut, panitia turut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, sulinggih, akademisi, pengusaha hingga media.
Sementara itu, Ketua Paiketan Krama Bali I Wayan Jondra mengatakan persoalan mendesak yang harus diselesaikan PHDI kedepan adalah penataan dan optimalisasi aset milik parisadha.
Menurut Jondra, aset yang dimiliki oleh PHDI harus dikelola secara produktif agar mampu menopang keberlangsungan organisasi serta mendukung berbagai program pelayanan keumatan yang dilakukan oleh parisadha.
Jondra mengatakan kedepan PHDI membutuhkan sumber pembiayaan yang lebih kuat, mengingat berbagai agenda organisasi seperti seminar, forum diskusi, dan kegiatan keagamaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Aset itu tidak harus pure dalam bentuk uang, tetapi bagaimana aset dalam bentuk jaringan bisa menekan cost. Inilah yang perlu ditata,” ujarnya.
Karena itu, pengurus PHDI ke depan dinilai perlu menyusun strategi penataan aset sekaligus menciptakan aset-aset produktif baru yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
Sedangkan, Ketua Umum Prajaniti KS Arsana mengatakan terdapat sejumlah tantangan yang harus direspon PHDI kedepan. Salah satunya adalah keberagaman kearifan lokal Hindu di daerah.
Menurut Arsana, perkembangan umat Hindu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberagaman etnik dan budaya yang berkembang di masing-masing wilayah.
Ia meminta PHDI tidak memandang keberagaman tersebut sebagai persoalan, melainkan sebagai kekayaan bangsa sekaligus media dalam penyebaran Dharma.
“Bagaimana Parisada sebagai sebuah majelis menghargai kearifan-kearifan lokal tersebut sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang menjadi media penyebaran Dharma,” ujarnya.
Arsana juga menyoroti perubahan demografi serta meningkatnya tingkat pendidikan umat Hindu yang turut mengubah pola pikir dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, perubahan tersebut harus diikuti dengan kemampuan PHDI memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dinilai dapat menjadi sarana baru dalam menyebarkan Dharma.
“Media yang ada sekarang, yang namanya teknologi informasi, harus dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Ia menilai AI adalah peluang untuk memperluas jangkauan penyebaran pengetahuan dan nilai-nilai Dharma di tengah perubahan perilaku masyarakat.
Di samping itu, Arsana juga menyoroti persoalan pengangkatan guru agama Hindu. Ia mengatakan kebutuhan guru agama Hindu di sejumlah daerah belum seluruhnya dapat dipenuhi, meskipun lulusan dan tenaga pendidik agama Hindu tersedia.
Menurutnya, salah satu persoalannya adalah belum optimalnya akses terhadap peluang pengangkatan guru di daerah.
“Banyak kebutuhan guru di daerah yang tidak mampu kita penuhi, padahal kita punya lulusan guru dan tenaga pendidik yang banyak. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengakses peluang itu,” katanya.
Karena itu, ia mendorong PHDI bersama organisasi kemasyarakatan Hindu lainnya memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah.
Ia mengatakan, PHDI dapat berperan sebagai majelis yang mengkoordinasikan berbagai kepentingan umat, tetapi penyelesaiannya perlu dilakukan bersama organisasi kemasyarakatan Hindu lainnya.
Ketua PHDI Provinsi Papua Tengah Dewa Gede Sukawati mengatakan kedepan, menurutnya PHDI harus lebih hadir dan mengayomi seluruh umat Hindu di Indonesia yang sangat beragam.
“Seperti di Pulau Buru, Sumatera, Bromo, Tengger itu semua bernaung di PHDI Pusat,” terangnya.
Ia mengatakan upaya-upaya penyeragaman harus dihindari demi menjaga kebesaran Hindu di Indonesia. (Z/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Gubernur Koster Ingin BPD Bali Jadi Agen Pembangunan Ekonomi Bali
