APINDO Bali Gelar Rakerkonprov dan Seminar 2026: Fokus pada Penguatan Regulasi, Pajak, dan UMKM di Tengah Geopolitik Memanas
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Bali menggelar Rapat Kerja Konferensi Provinsi (Rakerkonprov) dan Seminar di Quest San Hotel, Denpasar, Jumat (17/7/2026).
Forum strategis itu menjadi wadah konsolidasi untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, menyusun program kerja, serta merumuskan solusi atas tantangan regulasi, ketenagakerjaan, dan iklim investasi di Pulau Dewata.
Ajang ini menyoroti pentingnya adaptasi dunia usaha di tengah tekanan geopolitik global memanas yang masih membayangi sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali.
Meski demikian, Bali diapresiasi karena berhasil mencatatkan angka pengangguran terbuka terendah di Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO, Shinta W. Kamdani, menekankan bahwa mitigasi dampak global harus difokuskan pada perlindungan pekerja dan penciptaan lapangan kerja baru melalui pembenahan regulasi.
Selain itu, penguatan ekosistem UMKM menjadi harga mati mengingat sektor ini mendominasi 97 persen dunia usaha.
"Kita harus mengurai akar masalah ketenagakerjaan dan sistem pengupahan demi kepastian hukum, sekaligus mendorong UMKM naik kelas lewat pelatihan berkelanjutan dan perluasan akses pasar global," ujar Shinta W. Kamdani.
Menanggapi tantangan modernisasi, Ketua DPP APINDO Bali, I Nengah Nurlaba, S.H., menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pengurus tingkat provinsi (DPP) dan kabupaten/kota (DPK).
Langkah ini krusial agar pelaku usaha di Bali mampu beradaptasi dengan cepat terhadap era digitalisasi, otomatisasi, implementasi kecerdasan artifisial (AI), serta perubahan rantai pasok global.
Nurlaba memaparkan tiga poin strategis, yaitu perwujudan hubungan industrial yang harmonis berbasis dialog setara, kemitraan strategis dengan pemerintah untuk birokrasi yang efisien, serta urgensi diversifikasi ekonomi Bali ke sektor industri kreatif, pertanian modern, ekonomi digital, dan manufaktur.
"Produktivitas kini bertumpu pada kualitas SDM dan hubungan industrial yang harmonis. Selain menjaga pariwisata, Bali juga harus menumbuhkan sektor alternatif yang tangguh," tegas I Nengah Nurlaba.
Di sisi lain, Ketua Panitia Pelaksana, Dr. A. A. Kompiang Gede, SH., MH., C.Med., mengungkapkan bahwa kebijakan perpajakan menjadi isu paling krusial yang mengemuka dari aspirasi pengurus APINDO tingkat kabupaten dan kota.
Kebijakan tersebut dinilai memberikan tekanan berat pada operasional usaha dan berimplikasi luas pada penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Sebagai solusi, APINDO Bali menyampaikan aspirasi agar pemerintah mengkaji ulang pengenaan pajak secara lebih selektif dengan memprioritaskan sektor yang benar-benar layak dan membebaskan sektor yang tidak mendesak.
Melalui rangkaian seminar dalam kegiatan ini, para peserta juga dibekali wawasan praktis mengenai kebijakan investasi, regulasi ketenagakerjaan terbaru, perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta strategi produktivitas.
"Pemerintah diharapkan matang dan selektif dalam kebijakan pajak agar tidak menekan daya beli masyarakat. Melalui forum ini, kami juga membekali anggota dengan regulasi ketenagakerjaan dan investasi terbaru," pungkas Kompiang Gede. (SUK/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Presiden Jokowi Saat Terima Timnas U-22: Rakyat Indonesia Bangga
