Sekolah Rakyat: Jembatan Emas Menuju Bali Bebas Kemiskinan
Admin 2 - atnews
Oleh I Made Dirgayusa
Kemiskinan masih sering menjadi masalah utama bagi berbagai daerah. Bali sebagai daerah destinasi wisata internasional dan sebagai daerah penyumbang devisa pariwisata terbesar di Indonesia pun tak luput dari kemiskinan.
Pada September 2019, angka kemiskinan di Bali telah turun hingga mencapai 3,61% atau 156,91 ribu penduduk. Namun, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda Bali dan menghancurkan sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah. PHK terjadi di berbagai sektor sehingga angka kemiskinan meningkat dan mencapai puncaknya pada September 2021, yaitu 4,72% atau 201,46 ribu jiwa.
Pasca-COVID-19, perekonomian Bali perlahan pulih kembali hingga angka kemiskinan turun menjadi 3,42% atau 160,09 ribu jiwa pada tahun 2026 (Berita Resmi Statistik 2026, BPS Provinsi Bali). Pemulihan ini tidak terlepas dari kerja sama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat Provinsi Bali.
Namun, di tengah tren penurunan angka kemiskinan tersebut masih terdapat ketimpangan yang tidak dapat diabaikan, baik antara si kaya dan si miskin, daerah perkotaan dan pedesaan, maupun daerah destinasi dan non-destinasi pariwisata. Kondisi ini menjadi urgensi untuk terus mendukung dan mendorong masyarakat agar dapat keluar dari belenggu rantai kemiskinan.
Kemiskinan bukan hanya tentang kekayaan yang dimiliki, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas, seperti pendidikan, makanan bergizi, dan kesehatan. Keterbatasan tersebut menyebabkan terhambatnya perkembangan potensi anak sehingga menimbulkan suatu loop atau pola yang berulang.
Anak-anak dari keluarga miskin sering kali mengikuti jejak kemiskinan orang tuanya karena terbatasnya kesempatan yang mereka miliki.
Sukarno menyatakan bahwa "untuk membangun suatu bangsa, harus dimulai dari membangun manusianya."
Pernyataan tersebut mengingatkan kita bahwa manusia atau penduduklah yang menjadi aktor utama dalam pembangunan bangsa. Manusialah yang mengolah dan mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk membangun Indonesia sehingga sangat diperlukan suatu instrumen untuk meningkatkan kapasitas manusia Indonesia itu sendiri.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar beriman, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab."
Hal ini menyiratkan bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dan utama untuk meningkatkan kapasitas manusia yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas hidupnya, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas bangsanya.
Peranan pendidikan yang demikian besar tidak luput dari berbagai kendala yang menyertainya. Sinar pengetahuan dari pendidikan nasional belum dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia, walaupun pendidikan merupakan hak yang telah dijamin oleh konstitusi. Masih terdapat sekitar 4 juta anak Indonesia dan 28.000 anak Bali yang tidak dapat mempertahankan bangku sekolahnya atau bahkan belum pernah tersentuh pendidikan formal.
Kemiskinan sendiri sering kali menjadi faktor utama yang memaksa anak usia sekolah untuk tidak bersekolah atau putus sekolah. Hal ini merupakan sebuah paradoks, yaitu pendidikan sebagai instrumen untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan justru tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin itu sendiri.
Biaya sekolah tidak hanya terbatas pada uang gedung yang bahkan di sekolah negeri telah digratiskan, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan lain, seperti buku, seragam, transportasi, bekal sekolah, dan kebutuhan penunjang lainnya yang sering kali tidak mampu dipenuhi oleh keluarga miskin.
Sekolah Rakyat merupakan program visioner yang hadir untuk menyelesaikan paradoks tersebut. Program ini dapat menjadi tali penyelamat masyarakat dari pusaran kemiskinan. Program ini tidak hanya mengatasi hambatan ekonomi terhadap pendidikan, tetapi juga faktor lingkungan yang memengaruhi perkembangan anak.
Sekolah Rakyat dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin hingga miskin ekstrem yang tidak dapat melanjutkan sekolah maupun yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan. Untuk memaksimalkan perkembangan peserta didik agar kelak menjadi agen perubahan bagi keluarga dan lingkungannya, Sekolah Rakyat menyediakan berbagai fasilitas secara gratis dan dijamin oleh negara, seperti asrama, buku, seragam, fasilitas kesehatan, dan berbagai kebutuhan penunjang lainnya.
Di Provinsi Bali saat ini baru terdapat satu Sekolah Rakyat permanen, yaitu Sekolah Rakyat Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
Sekolah ini menyelenggarakan pendidikan pada tiga jenjang, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sekolah tersebut memiliki kapasitas 276 peserta didik, dengan alokasi sekitar 90 peserta didik pada setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA).
Menurut Dashboard ATS, di Bali masih terdapat sekitar 27.791 anak yang tidak bersekolah, dengan rincian 44,22% atau 12.293 anak merupakan Belum Pernah Bersekolah (BPB), 30,82% merupakan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), dan 24,96% merupakan Drop Out (DO).
Apabila mengacu pada rentang usia sekolah dasar hingga menengah atas (6–18 tahun), terdapat sekitar 11.946 anak yang tidak bersekolah. Jika dihitung rata-rata per angkatan usia, terdapat sekitar 995 anak yang tidak bersekolah (11.946 ÷ 12).
Jumlah tersebut jauh melampaui daya tampung Sekolah Rakyat Provinsi Bali yang hanya sekitar 90 anak per angkatan.
Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa satu Sekolah Rakyat saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di Bali. Masih diperlukan pembangunan Sekolah Rakyat di kabupaten/kota lainnya guna mendukung upaya Pemerintah Provinsi Bali.
Pendidikan merupakan sarana utama pembebasan dari kemiskinan, sedangkan Sekolah Rakyat merupakan jembatan emas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup mereka, keluarga, dan lingkungannya.
*) I Made Dirgayusa, Ketua EW-LMND Bali
Kemiskinan masih sering menjadi masalah utama bagi berbagai daerah. Bali sebagai daerah destinasi wisata internasional dan sebagai daerah penyumbang devisa pariwisata terbesar di Indonesia pun tak luput dari kemiskinan.
Pada September 2019, angka kemiskinan di Bali telah turun hingga mencapai 3,61% atau 156,91 ribu penduduk. Namun, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda Bali dan menghancurkan sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah. PHK terjadi di berbagai sektor sehingga angka kemiskinan meningkat dan mencapai puncaknya pada September 2021, yaitu 4,72% atau 201,46 ribu jiwa.
Pasca-COVID-19, perekonomian Bali perlahan pulih kembali hingga angka kemiskinan turun menjadi 3,42% atau 160,09 ribu jiwa pada tahun 2026 (Berita Resmi Statistik 2026, BPS Provinsi Bali). Pemulihan ini tidak terlepas dari kerja sama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat Provinsi Bali.
Namun, di tengah tren penurunan angka kemiskinan tersebut masih terdapat ketimpangan yang tidak dapat diabaikan, baik antara si kaya dan si miskin, daerah perkotaan dan pedesaan, maupun daerah destinasi dan non-destinasi pariwisata. Kondisi ini menjadi urgensi untuk terus mendukung dan mendorong masyarakat agar dapat keluar dari belenggu rantai kemiskinan.
Kemiskinan bukan hanya tentang kekayaan yang dimiliki, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas, seperti pendidikan, makanan bergizi, dan kesehatan. Keterbatasan tersebut menyebabkan terhambatnya perkembangan potensi anak sehingga menimbulkan suatu loop atau pola yang berulang.
Anak-anak dari keluarga miskin sering kali mengikuti jejak kemiskinan orang tuanya karena terbatasnya kesempatan yang mereka miliki.
Sukarno menyatakan bahwa "untuk membangun suatu bangsa, harus dimulai dari membangun manusianya."
Pernyataan tersebut mengingatkan kita bahwa manusia atau penduduklah yang menjadi aktor utama dalam pembangunan bangsa. Manusialah yang mengolah dan mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk membangun Indonesia sehingga sangat diperlukan suatu instrumen untuk meningkatkan kapasitas manusia Indonesia itu sendiri.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar beriman, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab."
Hal ini menyiratkan bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dan utama untuk meningkatkan kapasitas manusia yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas hidupnya, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas bangsanya.
Peranan pendidikan yang demikian besar tidak luput dari berbagai kendala yang menyertainya. Sinar pengetahuan dari pendidikan nasional belum dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia, walaupun pendidikan merupakan hak yang telah dijamin oleh konstitusi. Masih terdapat sekitar 4 juta anak Indonesia dan 28.000 anak Bali yang tidak dapat mempertahankan bangku sekolahnya atau bahkan belum pernah tersentuh pendidikan formal.
Kemiskinan sendiri sering kali menjadi faktor utama yang memaksa anak usia sekolah untuk tidak bersekolah atau putus sekolah. Hal ini merupakan sebuah paradoks, yaitu pendidikan sebagai instrumen untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan justru tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin itu sendiri.
Biaya sekolah tidak hanya terbatas pada uang gedung yang bahkan di sekolah negeri telah digratiskan, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan lain, seperti buku, seragam, transportasi, bekal sekolah, dan kebutuhan penunjang lainnya yang sering kali tidak mampu dipenuhi oleh keluarga miskin.
Sekolah Rakyat merupakan program visioner yang hadir untuk menyelesaikan paradoks tersebut. Program ini dapat menjadi tali penyelamat masyarakat dari pusaran kemiskinan. Program ini tidak hanya mengatasi hambatan ekonomi terhadap pendidikan, tetapi juga faktor lingkungan yang memengaruhi perkembangan anak.
Sekolah Rakyat dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin hingga miskin ekstrem yang tidak dapat melanjutkan sekolah maupun yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan. Untuk memaksimalkan perkembangan peserta didik agar kelak menjadi agen perubahan bagi keluarga dan lingkungannya, Sekolah Rakyat menyediakan berbagai fasilitas secara gratis dan dijamin oleh negara, seperti asrama, buku, seragam, fasilitas kesehatan, dan berbagai kebutuhan penunjang lainnya.
Di Provinsi Bali saat ini baru terdapat satu Sekolah Rakyat permanen, yaitu Sekolah Rakyat Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
Sekolah ini menyelenggarakan pendidikan pada tiga jenjang, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sekolah tersebut memiliki kapasitas 276 peserta didik, dengan alokasi sekitar 90 peserta didik pada setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA).
Menurut Dashboard ATS, di Bali masih terdapat sekitar 27.791 anak yang tidak bersekolah, dengan rincian 44,22% atau 12.293 anak merupakan Belum Pernah Bersekolah (BPB), 30,82% merupakan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), dan 24,96% merupakan Drop Out (DO).
Apabila mengacu pada rentang usia sekolah dasar hingga menengah atas (6–18 tahun), terdapat sekitar 11.946 anak yang tidak bersekolah. Jika dihitung rata-rata per angkatan usia, terdapat sekitar 995 anak yang tidak bersekolah (11.946 ÷ 12).
Jumlah tersebut jauh melampaui daya tampung Sekolah Rakyat Provinsi Bali yang hanya sekitar 90 anak per angkatan.
Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa satu Sekolah Rakyat saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di Bali. Masih diperlukan pembangunan Sekolah Rakyat di kabupaten/kota lainnya guna mendukung upaya Pemerintah Provinsi Bali.
Pendidikan merupakan sarana utama pembebasan dari kemiskinan, sedangkan Sekolah Rakyat merupakan jembatan emas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup mereka, keluarga, dan lingkungannya.
*) I Made Dirgayusa, Ketua EW-LMND Bali
Baca Artikel Menarik Lainnya : Sesepuh BPBD Dukung Keluarga Tangguh Bencana
