Masterplan Keamanan Bali: Dr. Somvir Minta Polisi, Imigrasi hingga Pecalang Bergerak Satu Komando
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir, mendorong Pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh pemangku kepentingan segera menyusun masterplan keamanan Bali yang terintegrasi sebagai langkah strategis menghadapi meningkatnya berbagai persoalan kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Somvir saat Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait Aksi Kriminalitas di Bali yang digelar Komisi I DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (13/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Bali bersama perwakilan Polda Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kota Denpasar, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali, Badan Intelijen Daerah (Binda) Bali, Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, jajaran Kapolres se-Bali, Satpol PP Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Pecalang Bali, serta kelompok pakar dan tim ahli Komisi I DPRD Bali.
Dalam forum tersebut, Somvir menilai Bali hingga kini belum memiliki arah kebijakan keamanan jangka panjang yang terukur. Menurutnya, penanganan persoalan keamanan masih bersifat sektoral sehingga diperlukan sebuah peta jalan yang mampu menyatukan seluruh instansi dalam satu sistem kerja.
"Yang dibutuhkan Bali adalah masterplan keamanan yang jelas. Kita harus mengetahui persoalan utama yang dihadapi, menentukan target yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, kemudian menyusun strategi yang terukur agar angka kriminalitas dapat ditekan secara signifikan," tegasnya.
Menurut Somvir, masterplan tersebut harus memuat sasaran, indikator keberhasilan, pembagian tugas antarinstansi hingga kebutuhan anggaran yang jelas. Dengan demikian, seluruh lembaga mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, imigrasi, Satpol PP hingga desa adat dapat bekerja dalam satu arah yang sama.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung keamanan, seperti penambahan jaringan CCTV, penerangan jalan umum serta sistem pemantauan kawasan wisata maupun permukiman. Somvir mencontohkan masih banyak wilayah di Bali yang minim penerangan sehingga berpotensi memicu tindak kriminalitas pada malam hari.
"Kalau konsepnya sudah jelas, maka kebutuhan anggaran juga akan jelas. Komisi I DPRD Bali siap memperjuangkan penganggaran apabila seluruh kebutuhan keamanan disusun melalui proposal yang komprehensif," ujarnya.
Selain memperkuat aparat keamanan formal, Somvir memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan pecalang sebagai garda terdepan keamanan berbasis adat di Bali. Menurutnya, selama ini pecalang telah bekerja dengan penuh pengabdian, namun belum memperoleh perhatian maupun dukungan yang memadai.
Ia menilai pecalang memiliki posisi strategis karena berada langsung di tengah masyarakat dan mengetahui kondisi wilayah adat masing-masing.
"Desa adat memiliki pecalang yang setiap hari mengetahui siapa yang datang, siapa yang tinggal, serta dinamika di wilayahnya. Potensi ini harus diintegrasikan dengan kepolisian sehingga sistem deteksi dini dapat berjalan lebih efektif," katanya.
Somvir mengusulkan agar dibangun mekanisme koordinasi yang melibatkan kepala desa, kepala dusun, pecalang, pengelola homestay, aparat kepolisian hingga instansi terkait lainnya dalam satu jaringan komunikasi yang aktif.
Menurutnya, persoalan pendataan penduduk pendatang maupun wisatawan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama melalui kolaborasi pemerintah, desa adat dan masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar forum koordinasi keamanan dilaksanakan secara berkala, minimal setiap tiga bulan sekali, sehingga seluruh perkembangan situasi keamanan dapat dievaluasi bersama.
Tidak hanya itu, Somvir mendorong jajaran Polda Bali lebih aktif turun langsung ke tengah masyarakat melalui dialog rutin di tingkat kecamatan maupun desa. Menurutnya, komunikasi langsung akan mempercepat penyampaian informasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.
"Polisi jangan hanya hadir ketika ada persoalan. Kehadiran rutin di tengah masyarakat akan membangun kedekatan sekaligus memudahkan memperoleh informasi sejak dini," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Somvir juga menekankan bahwa pendekatan keamanan di Bali tidak boleh semata-mata mengandalkan kekuatan aparat. Ia mengajak seluruh pihak mengedepankan pendekatan humanis yang berlandaskan nilai-nilai kasih sayang, dialog dan pelibatan masyarakat.
Menurutnya, Bali sebagai destinasi pariwisata internasional membutuhkan model pengamanan yang mampu merangkul seluruh elemen, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas warga negara asing hingga perwakilan konsulat negara sahabat yang memiliki komunitas besar di Bali.
"Kita harus membangun keamanan dengan pendekatan cinta kasih. Jangan semua persoalan diselesaikan dengan pendekatan kekuatan. Libatkan tokoh masyarakat, tokoh komunitas internasional, konsulat, sehingga persoalan bisa diselesaikan melalui komunikasi dan kolaborasi," tegas Somvir.
Ia optimistis apabila seluruh unsur pemerintah, aparat penegak hukum, desa adat serta masyarakat mampu bergerak dalam satu sistem yang terintegrasi, maka Bali akan tetap menjadi daerah yang aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakat maupun wisatawan.
"Harapan kita semua sama, Bali tetap aman. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, serta komitmen seluruh pihak dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing," pungkasnya. (VAN/002)
Pernyataan tersebut disampaikan Somvir saat Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait Aksi Kriminalitas di Bali yang digelar Komisi I DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (13/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Bali bersama perwakilan Polda Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kota Denpasar, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali, Badan Intelijen Daerah (Binda) Bali, Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, jajaran Kapolres se-Bali, Satpol PP Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Pecalang Bali, serta kelompok pakar dan tim ahli Komisi I DPRD Bali.
Dalam forum tersebut, Somvir menilai Bali hingga kini belum memiliki arah kebijakan keamanan jangka panjang yang terukur. Menurutnya, penanganan persoalan keamanan masih bersifat sektoral sehingga diperlukan sebuah peta jalan yang mampu menyatukan seluruh instansi dalam satu sistem kerja.
"Yang dibutuhkan Bali adalah masterplan keamanan yang jelas. Kita harus mengetahui persoalan utama yang dihadapi, menentukan target yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, kemudian menyusun strategi yang terukur agar angka kriminalitas dapat ditekan secara signifikan," tegasnya.
Menurut Somvir, masterplan tersebut harus memuat sasaran, indikator keberhasilan, pembagian tugas antarinstansi hingga kebutuhan anggaran yang jelas. Dengan demikian, seluruh lembaga mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, imigrasi, Satpol PP hingga desa adat dapat bekerja dalam satu arah yang sama.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung keamanan, seperti penambahan jaringan CCTV, penerangan jalan umum serta sistem pemantauan kawasan wisata maupun permukiman. Somvir mencontohkan masih banyak wilayah di Bali yang minim penerangan sehingga berpotensi memicu tindak kriminalitas pada malam hari.
"Kalau konsepnya sudah jelas, maka kebutuhan anggaran juga akan jelas. Komisi I DPRD Bali siap memperjuangkan penganggaran apabila seluruh kebutuhan keamanan disusun melalui proposal yang komprehensif," ujarnya.
Selain memperkuat aparat keamanan formal, Somvir memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan pecalang sebagai garda terdepan keamanan berbasis adat di Bali. Menurutnya, selama ini pecalang telah bekerja dengan penuh pengabdian, namun belum memperoleh perhatian maupun dukungan yang memadai.
Ia menilai pecalang memiliki posisi strategis karena berada langsung di tengah masyarakat dan mengetahui kondisi wilayah adat masing-masing.
"Desa adat memiliki pecalang yang setiap hari mengetahui siapa yang datang, siapa yang tinggal, serta dinamika di wilayahnya. Potensi ini harus diintegrasikan dengan kepolisian sehingga sistem deteksi dini dapat berjalan lebih efektif," katanya.
Somvir mengusulkan agar dibangun mekanisme koordinasi yang melibatkan kepala desa, kepala dusun, pecalang, pengelola homestay, aparat kepolisian hingga instansi terkait lainnya dalam satu jaringan komunikasi yang aktif.
Menurutnya, persoalan pendataan penduduk pendatang maupun wisatawan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama melalui kolaborasi pemerintah, desa adat dan masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar forum koordinasi keamanan dilaksanakan secara berkala, minimal setiap tiga bulan sekali, sehingga seluruh perkembangan situasi keamanan dapat dievaluasi bersama.
Tidak hanya itu, Somvir mendorong jajaran Polda Bali lebih aktif turun langsung ke tengah masyarakat melalui dialog rutin di tingkat kecamatan maupun desa. Menurutnya, komunikasi langsung akan mempercepat penyampaian informasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.
"Polisi jangan hanya hadir ketika ada persoalan. Kehadiran rutin di tengah masyarakat akan membangun kedekatan sekaligus memudahkan memperoleh informasi sejak dini," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Somvir juga menekankan bahwa pendekatan keamanan di Bali tidak boleh semata-mata mengandalkan kekuatan aparat. Ia mengajak seluruh pihak mengedepankan pendekatan humanis yang berlandaskan nilai-nilai kasih sayang, dialog dan pelibatan masyarakat.
Menurutnya, Bali sebagai destinasi pariwisata internasional membutuhkan model pengamanan yang mampu merangkul seluruh elemen, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas warga negara asing hingga perwakilan konsulat negara sahabat yang memiliki komunitas besar di Bali.
"Kita harus membangun keamanan dengan pendekatan cinta kasih. Jangan semua persoalan diselesaikan dengan pendekatan kekuatan. Libatkan tokoh masyarakat, tokoh komunitas internasional, konsulat, sehingga persoalan bisa diselesaikan melalui komunikasi dan kolaborasi," tegas Somvir.
Ia optimistis apabila seluruh unsur pemerintah, aparat penegak hukum, desa adat serta masyarakat mampu bergerak dalam satu sistem yang terintegrasi, maka Bali akan tetap menjadi daerah yang aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakat maupun wisatawan.
"Harapan kita semua sama, Bali tetap aman. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, serta komitmen seluruh pihak dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing," pungkasnya. (VAN/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : BPS Rilis Penurunan Desa Tertinggal
