Disel Astawa Ajak Masyarakat Kawal Program Swamsembada Pangan, Presiden Prabowo Lanjutkan MBG
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - Wakil Ketua I DPRD Bali Wayan Disel Astawa yang juga Ketua Gerindra Badung mengajak masyarakat mengawal program swamsembada pangan Presiden Prabowo.
Swasembada pangan menjadi salah satu pilar utama dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menjadikan Indonesia mandiri dan berdaulat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
"Mari kita kawal program Pak Prabowo (Presiden RI-red) terkait dengan swamsembada pangan untuk meningkatkan kesehatan para petani dalam arti luas sehingga mengurangi stunting di Bali," kata Disel Astawa di Denpasar, Sabtu (11/7).
Hal itu diungkapkan pasca pelantikan Made Muliawan Arya (De Gadjah) sebagai Ketua DPD HKTI Bali Periode 2026-2031 di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7).
Ketua DPD HKTI Bali beserta jajaran pengurus dilantik oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.
Acara itu dihadiri pula Gubernur Bali Wayan Koster yang meminta dukungan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk percepatan program kedaulatan pangan di provinsi Bali.
Menurut Disel, swamsembada pangan tersebut bagian penting dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG), program prioritas Presiden Prabowo.
"Swamsembada pangan bagian dari daya dukung MBG sehingga hasil tani ternak nelayan dapat terserap di masing-masing pedesaan," bebernya.
Termasuk mendukung Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi sekaligus instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu, 12 Juli 2026.
Sebelumnnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia seiring dengan meningkatnya produksi pangan nasional dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan pembangunan lima bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia,” ucap Kepala Negara.
Presiden Prabowo menekankan bahwa bendungan yang dibangun harus dikelola secara profesional agar benar-benar mendukung produktivitas pertanian. Presiden juga mengingatkan bahwa petani merupakan produsen pangan yang memegang peran penting bagi keberlangsungan bangsa sehingga distribusi air dari bendungan harus sampai kepada para petani.
“Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik, kelola dengan profesional, rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia kini mulai menunjukkan kemajuan di sektor pangan.
Menurut Presiden, kondisi yang sebelumnya bergantung pada impor mulai berubah menjadi negara yang mampu mengekspor pangan serta mendapat kepercayaan dari sejumlah negara untuk memasok kebutuhan pertanian mereka.
“Dari kita impor, impor, impor, sekarang kita sudah mulai ekspor. Ekspor pangan ke negara-negara lain, kita sekarang diminta bantuan. Negara-negara bahkan Australia minta bantuan.
Mohon kita bisa jual urea ke mereka. Brazil, Filipina, India. Jadi Indonesia sekarang tanpa banyak gembar-gembor, kita menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sedang bangkit dan akan bangkit terus,” tuturnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.
Menurut Presiden, program tersebut harus dijalankan secara konsisten agar anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang memadai sejak dini.
“Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum, karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan,” ucapnya.
Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo meminta seluruh kepala daerah, aparat pemerintah, hingga aparat keamanan ikut mengawasi penyelenggaraan MBG agar tidak terjadi penyimpangan. Presiden menegaskan bahwa setiap anggaran negara harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
“Saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh periksa semua dapur MBG saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa bendungan yang diresmikan merupakan simbol dari pembangunan yang lebih besar untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Pemerintah, kata Presiden, akan terus membangun berbagai infrastruktur strategis guna mendukung ketahanan pangan, energi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu bendungan-bendungan lebih besar. Kita akan bangun nanti tenaga surya 100 gigawatt. Kita akan melaksanakan pembangunan besar-besaran. Orang-orang nanti akan lihat Indonesia yang bangkit itu bagaimana. Kita akan buktikan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat,” tandasnya.
Sedangkan Gubernur Koster menyampaikan bahwa secara umum sektor pertanian di Bali berkembang cukup baik.
“Perhitungan kami, produksi kita mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali. Bahkan beberapa diantaranya ada yang surplus seperti beras, jagung, bawang merah dan cabai,” ujarnya.
Hanya saja, hingga saat ini Bali mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan bawang putih sehingga masih mengandalkan import.
Menurut Gubernur Bali dua periode ini, kondisi itu terjadi karena masyarakat lebih menyukai bawang putih import, mengingat harganya lebih murah dibanding hasil produksi petani Bali.
Menyikapi hal ini, Pemprov Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus mendorong perluasan area tanam bawang putih di sejumlah kabupaten seperti Bangli, Jembrana dan Karangasem.
“Saya terus dorong perluasan area tanam bawang putih. Kalau produksinya sudah cukup, kita bisa hentikan import,” imbuhnya.
Ditambahkannya, hal ini juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kedaulatan pangan Bali.
“Salah satu prioritas pembangunan Bali adalah upaya mewujudkan kedaulatan pangan,” sebutnya.
Masih dalam sambutannya, Gubernur Koster menyinggung besarnya kontribusi sektor pertanian pada PDRB Bali yang mencapai 14 persen. Oleh sebab itu, Pemprov Bali memberi perhatian serius pada sektor pertanian.
“Saat ini kami tengah berupaya meningkatkan kapasitas pertanian dari hulu hingga hilir,” katanya.
Selain itu, Pemprov Bali juga memprioritaskan pengembangan pertanian organik, khususnya pada lahan sawah.
Ia menyebut, dari 64 hektare sawah, 60 persen diantaranya telah mengantongi sertifikat organik.
“Ini sejalan dengan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Sistem Pertanian Organik,” ungkapnya.
Program ini mendapat sambutan antusias dari para petani karena peningkatan nilai ekonomi pada produk yang mereka hasilkan.
“Ini juga sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati sehingga tidak merusak ekosistem,” cetusnya.
Sejalan dengan semakin antusiasnya petani dalam menerapkan sistem pertanian organik, belakangan Bali menghadapi kekurangan suplai pupuk cair.
“Kami berharap dapat kuota lebih banyak karena meningkatnya kebutuhan. Dulu sangat sulit mengarahkan petani ke organik, tapi belakangan sangat antusias,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan selamat kepada Ketua HKTI beserta jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap, kolaborasi pemerintah dan HKTI mampu mendorong kemajuan sektor pertanian di Daerah Bali.
Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono mengajak HKTI Bali berperan aktif dalam program ketahanan pangan.
“HKTI harus bisa menjembatani kebutuhan petani kita. Saya berharap tak ada lagi petani yang hidupnya tidak baik dan tak ada lagi produk pertanian yang dibeli dengan harga rendah,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi program Pemprov Bali dalam memajukan sektor pertanian dan siap memberi dukungan penuh, termasuk penambahan kuota pupuk cair.
Sementara itu, De Gadjah menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Koster sehingga kegiatan pelantikan dapat berjalan dengan waktu persiapan yang sangat singkat.
Ia menyebut Gubernur Koster sebagai sosok penyelamat yang mengedepankan sinergi untuk kepentingan Bali.
Sebagai Ketua HKTI Bali yang baru dilantik, ia menilai jabatan ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik.
“Dengan dukungan Bapak Gubernur, kita berkolaborasi untuk kepentingan para petani Bali,” ujarnya.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI sekaligus Ketua Umum DPN HKTI, Dr. H. Sudaryono, B. Eng., MM., MBA. Pihaknya menyatakan siap memberikan atensi khusus dan menindaklanjuti kendala di sektor hulu tersebut demi mendukung pertanian Bali yang kini menyumbang sekitar 14% bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
"Terkait dengan masukan dari Pak Gubernur, kami akan segera atensi," kata Sudaryono.
Wamentan menegaskan bahwa segmentasi pasar pariwisata Bali yang masuk dalam kategori high-end membuat faktor kesehatan dan keberhasilan produk organik menjadi sangat krusial. Ia berkomitmen untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pertanian Provinsi Bali setibanya di Jakarta.
Lebih lanjut, Kementerian Pertanian berharap seluruh program bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran, mulai dari kopi, kakao, hingga beras, sekaligus menekan alih fungsi lahan sawah produktif di Bali demi tercapainya swasembada pangan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono juga mengajak DPD HKTI Bali yang baru dilantik untuk berperan aktif dalam program ketahanan pangan nasional.
“HKTI harus bisa menjembatani kebutuhan petani kita. Saya berharap tak ada lagi petani yang hidupnya tidak baik dan tak ada lagi produk pertanian yang dibeli dengan harga rendah,” bebernya.
(GAB/SUK/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Laksanakan Fungsi Pengawasan Tim Wasrik Post Audit Itjenad Kunjungi Kodam IX/Udayana
