Saling Bongkar APH dan Tekad Kuat Prabowo
Admin 2 - atnews
Oleh I Gusti Putu Artha
Saat ini, rakyat Indonesia mendapat tontonan menarik saling bongkar antara Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Awalnya Mabes Polri mentersangkakan jenderal bintang satu Polri dalam kasus MBG. Belakangan Jampidsus dibongkar dugaan korupsinya dalam sejumlah kasus yang digeber Tipikor Mabes Polri.
Bagaimana membaca semua ini? Yang saya paparkan sebuah analisa. Bisa mendekati benar bisa juga salah. Silakan dirasionalkan.
Sejak laporan Tim Reformasi Polri diterima Presiden, dan sebelumnya juga, saya menangkap niat kuat Presiden untuk menyelamatkan uang negara dari koruptor. Fakta pertama, beberapa kali Kejaksaan merilis penerimaan negara dari setoran para terduga koruptor yang memilih mengembalikan uang negara daripada dipidana.
Di Bawah Arahan Presiden Prabowo, Rp13,25 Triliun Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan - https://setkab.go.id/presiden-prabowo-saksikan-penyerahan-uang-korupsi-cpo-13-triliun/
Jaksa Agung Serahkan Rp 6,6 T Hasil Rampasan Perkara ke Negara - https://news.detik.com / berita / d-8275946 / jaksa-agung-serahkan-rp-6-6-t-hasil-rampasan-perkara-ke-negara / amp#origin=https % 3A % 2F % 2F
Memang Prabowo pernah pidato bahwa dirinya akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang negara yang dirampoknya.
Komitmen kuat Presiden diulangi beberapa kali dalam pengarahan dan pidatonya yang pernah dihadiri aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan unsur TNI. Presiden tegas tak akan membiarkan beking-beking oleh aparat penegak hukum menyengsarakan rakyat.
Dugaan saya, niat tegas Presiden diikuti arahan kebijakan kepada Polri dan Kejagung untuk tidak ragu bertindak. Dan kedua APH ini bergerak. Yang tak pernah diprediksi, ternyata garongnya ada di antara kedua institusi ini juga. Terjadilah drakor saat ini (drama koruptor).
Namun, karena saya pernah di pusat lima tahun, memang sumber kejahatan korupsi di pusat lebih banyak dikendalikan oleh pejabat eselon I masing-masing. Mereka yang punya kebijakan dan perimtah taktis di lapangan. Para menteri dan kepala lembaga hanya kebijakan umum saja.
Lebih celaka lagi jika kepala lembaga dan menteri gonta ganti maka eseleon satu ke bawah yang sudah kararan korupsi akan makin menjadi-jadi. Sejumlah dirjen, sekjen, termasuk jampidsus (jabatan eselon struktural eselon I) telah dibongkar perilakunya dan dalam banyak kasus terbukti korupsi.
Saya mau mengatakan bahwa, tugas berat Presiden membongkar jejaring eselon satu ini di lembaga strategis seperti bea cukai, imigrasi, pajak, BUMN, Pertamina, Kejaksaan, Kepolisian dan lembaga lain. Dan saya melihat Presiden serius soal ini.
Saya cukup kritis soal kebijakan MBG dan KDMP yang boroskan anggaran, namun tekad Prabowo memimpin pemberantasan korupsi sejauh ini saya liat eksekusinya di lapangan (kendati berakibat saling buka aib antar APH) Teruskan!
*) I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., Tokoh Masyarakat yang juga Mantan Komisioner KPU RI
Baca Artikel Menarik Lainnya : Sertijab, Kabasarnas Launching Buku "Bekerja dengan Hati"
