Melawan Upah Murah; ARUN Bali Perjuangkan UMP Bali dengan UMP Jakarta Rp 5,7 Juta
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - “Perjuangan UMP/UMK itu bukan cuma soal slip gaji bulan ini. Ini soal daya beli, biaya hidup, dan warisan ekonomi buat anak cucu kita nanti,” kata Sekretaris ARUN Bali Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST alias Gung De di Denpasar, Minggu (5/7).
Kalau lihat datanya, jaraknya memang masih jauh, UMP Bali 2026: Rp3.207.459 dengan kenaikan 7,04% dari 2025.
Sedangkan UMP Jakarta 2026: Rp5.729.876 dengan kenaikan 6,17%. Selisihnya sekarang lebih dari Rp2,5 juta.
Ironisnya, 15 tahun lalu di 2010 UMK Bali Rp1,11 juta dan UMP Jakarta Rp1,18 juta, hampir setara. Tapi sekarang jurangnya melebar banget.
“Padahal Bali ini ‘surga pariwisata’ dengan hotel kelas dunia, okupansi tinggi, harga properti dan biaya hidup terus naik,” tegas Gung De.
Kenapa ini penting buat masa depan anak cucu orang Bali kelak, karena KHL dan biaya hidup di Bali dari biaya sewa rumah, pangan, transportasi buat pekerja pariwisata sering lebih tinggi dari daerah lain. Tapi upahnya belum mengejar.
Kesenjangan struktural terjadi akan tetapi aktivis di Bali sendiri bilang dominasi investasi besar belum diimbangi keberpihakan ke pekerja lokal.
Kalau dibiarkan, generasi selanjutnya mulai dari titik yang lebih rendah. Efek jangka panjang akan menjadikan UMP/UMK jadi dasar gaji, pesangon, sampai jaminan sosial.
Kalau fondasinya rendah dari awal, butuh waktu puluhan tahun buat mengejar.
Makanya melakukan perjuangan melawan upah murah harus lihat perjuangan kemerdekaan sampai puputan yang butuh waktu.
Dulu butuh 350 tahun karena tiap generasi nambahin perjuangan dan pengorbanan.
Sekarang perjuangan UMP juga gitu. Bukan demo sekali selesai. Ini negosiasi tiap tahun di Dewan Pengupahan antara pemerintah, pengusaha, serikat, dan akademisi, dengan pertimbangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan KHL.
Bali 2026 memang naik paling tinggi 7,04% dibanding daerah sekitar, dan sudah di atas NTB, NTT, bahkan rata-rata Jawa kecuali Jakarta. Tapi buat nyamain Jakarta, perlu kebijakan khusus karena struktur ekonomi Bali beda, padahal padat pariwisata tapi banyak pekerja informal dan musiman.
Menurut Anak Agung Gede Agung Aryawan, strategi yang paling realistis biar UMP Bali bisa ngejar UMP Jakarta adalah berjuang terus tanpa henti & pantang mundur sampai Gubernur atau Bupati/Walikota mengambil kebijakan diskresi menambahkan biaya Upacara pelestarian adat & budaya.
Jadi Bali sebagai Pariwisata Budaya Internasional wajib menjadi faktor hitungan upah.
Disamping dorong dan tekan pemerintah pusat bikin formula khusus UMP/UMK untuk daerah wisata. (Z/002)
Kalau lihat datanya, jaraknya memang masih jauh, UMP Bali 2026: Rp3.207.459 dengan kenaikan 7,04% dari 2025.
Sedangkan UMP Jakarta 2026: Rp5.729.876 dengan kenaikan 6,17%. Selisihnya sekarang lebih dari Rp2,5 juta.
Ironisnya, 15 tahun lalu di 2010 UMK Bali Rp1,11 juta dan UMP Jakarta Rp1,18 juta, hampir setara. Tapi sekarang jurangnya melebar banget.
“Padahal Bali ini ‘surga pariwisata’ dengan hotel kelas dunia, okupansi tinggi, harga properti dan biaya hidup terus naik,” tegas Gung De.
Kenapa ini penting buat masa depan anak cucu orang Bali kelak, karena KHL dan biaya hidup di Bali dari biaya sewa rumah, pangan, transportasi buat pekerja pariwisata sering lebih tinggi dari daerah lain. Tapi upahnya belum mengejar.
Kesenjangan struktural terjadi akan tetapi aktivis di Bali sendiri bilang dominasi investasi besar belum diimbangi keberpihakan ke pekerja lokal.
Kalau dibiarkan, generasi selanjutnya mulai dari titik yang lebih rendah. Efek jangka panjang akan menjadikan UMP/UMK jadi dasar gaji, pesangon, sampai jaminan sosial.
Kalau fondasinya rendah dari awal, butuh waktu puluhan tahun buat mengejar.
Makanya melakukan perjuangan melawan upah murah harus lihat perjuangan kemerdekaan sampai puputan yang butuh waktu.
Dulu butuh 350 tahun karena tiap generasi nambahin perjuangan dan pengorbanan.
Sekarang perjuangan UMP juga gitu. Bukan demo sekali selesai. Ini negosiasi tiap tahun di Dewan Pengupahan antara pemerintah, pengusaha, serikat, dan akademisi, dengan pertimbangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan KHL.
Bali 2026 memang naik paling tinggi 7,04% dibanding daerah sekitar, dan sudah di atas NTB, NTT, bahkan rata-rata Jawa kecuali Jakarta. Tapi buat nyamain Jakarta, perlu kebijakan khusus karena struktur ekonomi Bali beda, padahal padat pariwisata tapi banyak pekerja informal dan musiman.
Menurut Anak Agung Gede Agung Aryawan, strategi yang paling realistis biar UMP Bali bisa ngejar UMP Jakarta adalah berjuang terus tanpa henti & pantang mundur sampai Gubernur atau Bupati/Walikota mengambil kebijakan diskresi menambahkan biaya Upacara pelestarian adat & budaya.
Jadi Bali sebagai Pariwisata Budaya Internasional wajib menjadi faktor hitungan upah.
Disamping dorong dan tekan pemerintah pusat bikin formula khusus UMP/UMK untuk daerah wisata. (Z/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Imlek 2019 Wujudkan Keharmonisan
