Genjot Investasi di Luar Sarbagita, Pemprov Bali Gandeng UNHI Petakan Potensi Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

​Denpasar (Atnews) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berkomitmen penuh untuk mengurai ketimpangan ekonomi antardaerah di Pulau Dewata. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemprov Bali resmi menggandeng Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar untuk memetakan potensi investasi, khususnya di kawasan luar Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).

​Langkah strategis ini diawali dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Awal Kajian Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Kampus UNHI, Selasa (9/6/2026). Diskusi ini mengusung tema “Identifikasi Potensi Industri dan Peluang Investasi pada Sektor Unggulan Transformasi Ekonomi Bali”.

​Kepala Dinas DPMPTSP Bali, Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si., mengungkapkan bahwa langkah kolaboratif ini menjadi krusial di tengah target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo. Untuk tahun 2026 ini, Bali dibebani target investasi yang cukup menantang sebesar Rp47,8 Triliun, naik dari target tahun lalu sebesar Rp45 Triliun (dengan realisasi sekitar Rp42 Triliun).

​Ketimpangan sebaran modal menjadi tantangan terbesar saat ini. Sukra Negara memaparkan, investasi di Bali masih menumpuk di kawasan Sarbagita hingga mencapai 93 persen, sementara gabungan lima kabupaten lainnya hanya mencicipi sisa 7 persen. Dari segi sektor, investasi didominasi oleh sektor tersier (pariwisata) sebesar 68,33 persen, disusul sektor sekunder 2,04 persen, dan sektor primer (pertanian) yang hanya 0,84 persen. Investor asing pun masih didominasi oleh Australia, Singapura, Rusia, dan Prancis.

​"Jadi gap-nya sangat jelas tidak merata. Kami harap sektor skunder dan primer ini yang dimaksimalkan," harap Sukra Negara. Beliau menambahkan bahwa hasil kajian ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, menjunjung kearifan lokal, dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

​Merespons kepercayaan tersebut, UNHI telah membentuk tim kajian di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Tim ini diketuai oleh Dr. Made Fery Karyada, S.Pd., MA., dengan beranggotakan empat dosen lintas keilmuan, serta ditargetkan merampungkan dokumen kajian dalam waktu tiga bulan.

​Ketua LPPM UNHI, Dr. Ir. Made Novia Indriani, ST., MT., menjelaskan bahwa riset yang mereka lakukan akan memiliki karakteristik yang unik karena mengintegrasikan aspek ilmiah dengan unsur filosofis dan historis Bali. Pemetaan awal menunjukkan bahwa daerah di luar Sarbagita memiliki potensi luar biasa pada sektor agroindustri dan pariwisata berbasis desa, khususnya kawasan Bali Aga.

​"Dalam referensi itu di Bali ini tiap kabupaten/kota sudah disangga Dewa masing-masing. Kami jadikan acuan agar investasi tumbuh tanpa menggerogoti kearifan lokal," ujar Novia Indriani, seraya menyebut Perda Bali No 8/2020, konsep Sad Kerthi, dan Padma Bhuana karya Cok Ace sebagai landasan utama agar dokumen ini nantinya bisa menjadi panduan kelayakan bagi investor di Bali Utara, Timur, dan Tengah.

​Dua narasumber ahli dihadirkan dalam FGD ini untuk memberikan pandangan tajam terkait realitas lapangan. Ekonom Prof. Dr. IB Raka Suardana, SE., MM., menekankan bahwa kunci utama untuk memikat investor ke luar wilayah Sarbagita adalah konektivitas.

​"Kalau infrastruktur sudah bagus, saya yakin investor pasti tertarik. Karena infrastruktur adalah kunci," tegas IB Raka Suardana. Ia optimistis setiap kabupaten di Bali memiliki keunikan tersendiri yang menjadi daya tarik investasi yang kuat.

​Di sisi lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, I Made Ariandi, S.H., membawakan materi bertajuk “Penguatan Industri Unggulan dan Hilirisasi Produk Lokal sebagai Penggerak Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Bali”. Ia menyoroti masih minimnya pelaku usaha di luar Sarbagita dan menilai pemetaan ini akan mempermudah arah pengembangan ke depan.

​Ketika disinggung mengenai regulasi lokal, termasuk keberadaan awig-awig (aturan adat) di desa adat, Ariandi menepis anggapan bahwa hal tersebut menghambat masuknya modal.

​"Saya mendukung regulasi yang kuat agar investasi yang datang berkualitas tinggi," tegas Made Ariandi, memastikan bahwa Kadin telah memetakan berbagai potensi lokal yang siap dikembangkan.

​Acara FGD awal ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I UNHI, Dr. I Komang Santhyasa, ST., MT. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran akademisi dalam pembangunan daerah secara nyata. Melalui kajian strategis ini, UNHI membuktikan diri mampu menjadi "kampus berdampak". Menurutnya, tugas perguruan tinggi tidak sebatas mencetak sarjana, tetapi juga harus turut serta menjadi pemecah masalah dan menghadirkan solusi konkret bagi tantangan yang dihadapi masyarakat dan daerah.

​Melalui sinergi kuat antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha ini, cetak biru transformasi ekonomi Bali melalui enam sektor unggulan—mulai dari pertanian organik hingga ekonomi kreatif digital—diharapkan dapat segera terwujud dalam bentuk proyek investasi yang siap ditawarkan (investment-ready projects). (SUK/002)