Jakarta (Atnews) - Pemerhati Perduli Bali Drs. I Gusti Viraguna Bagoes Oka, MBA yang juga Ketua ILUNI FISIP Universitas Indonesia (UI) menilai langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) secara agresif sebesar 50 basis poin (bps) merupakan kebijakan pre-emptive yang terukur.
Tujuan utamanya adalah untuk memitigasi volatilitas Nilai Tukar (NT) Rupiah di tengah ketidakpastian global.
Di sisi lain, tekanan inflasi nasional saat ini lebih bersifat cost-push inflation yang dipicu oleh penyesuaian harga BBM.
"Oleh karena itu, kenaikan suku bunga berfungsi sebagai jangkar untuk menjaga ekspektasi inflasi agar tidak merembet lebih luas," kata Viraguna yang juga mantan Kepala BI Bali di Jakarta, Selasa (26/5).
Untuk mengantisipasi kekhawatiran atas pengetatan likuiditas Rupiah, BI menyeimbangkannya dengan kebijakan makroprudensial yang akomodatif.
Melalui pemberian insentif dan pelonggaran aturan perbankan, akses likuiditas ke BI dipermudah guna memastikan ketersediaan dana bagi sektor produktif dan UMKM.
Strategi itu memastikan bahwa meskipun suku bunga naik, roda ekonomi tetap berputar dan target pertumbuhan tetap terjaga melalui penyaluran kredit yang berkualitas.
Harmonisasi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci utama resiliensi ekonomi.
Salah satu terobosan penting adalah kebijakan insentif bagi pemerintah untuk menempatkan hasil penerbitan Panda Bond di dalam negeri (Bank Indonesia). Langkah ini efektif untuk memperkuat Cadangan Devisa (Cadev) nasional.
Menjaga ketahanan eksternal tanpa harus menambah beban utang baru secara neto. Mengoptimalkan instrumen pendanaan kreatif.
Dikatakan juga, pemerintah berkomitmen pada prinsip kehati-hatian (prudence) dengan tidak menambah beban utang pemerintah secara agresif.
Strategi yang diterapkan adalah melakukan manajemen portofolio dengan mengganti utang yang jatuh tempo dengan instrumen baru yang memiliki tenor lebih panjang (debt refinancing with longer tenor).
Hal ini bertujuan untuk memperbaiki struktur jatuh tempo dan menjaga kapasitas fiskal jangka panjang.
Melalui integrasi kebijakan yang sinergis antara sektor moneter dan fiskal, diharapkan stabilitas ekonomi nasional tetap kokoh.
Dengan pengendalian volatilitas nilai tukar yang baik serta dukungan likuiditas bagi UMKM, Indonesia berpeluang besar untuk mencapai Pertumbuhan PDB (GDP) yang berkelanjutan, laju inflasi yang terkendali sesuai target sasaran serta stabilitas nilai tukar yang relatif terjaga dari ancaman guncangan eksternal.
"Optimisme ini didorong oleh koordinasi yang kuat demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang," pungkasnya. (GAB/001)