Kebijakan APBD yang Bias Kepentingan Politik Praktis, Penyebab Kebocoran Sumber Daya Ekonomi Bali

Oleh Jro Gde Sudibya 

Setuju, Bali telah dan sedang mengalami leakage ekonomi, kebocoran ekonomi, dalam artian sumber daya ekonomi Bali tidak dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali dalam artian ekologi, kesejahteraan ekonomi warga dan kesejahteraan sosial kultural. 

Contoh, Denpasar dan Badung mengalami krisis sampah. Dari pendapatan daerah dan transfer daerah, dana pengeloaan sampah lebih dari cukup, tetapi salah arah untuk proyek mercu suar, dan "dasa muka" bansos untuk tujuan "politicking", bukan  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja produktif, pemberdayaan masyarakat petani, mengungkit pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Politik anggaran yang salah arah, bocor ke "politik sebagai panglima", pelit ke program peningkatan kesejahteraan sosial. 

Capaian indikator kesejahteraan sosial (social welfare indicators) dikorbankan, oleh penguasa yang mengklaim diri pembela "wong cilik".

Contoh paling anyar, efektivitas pemungutan PWA tahun 2024 hanya sekitar 35 persen, sehingga sekitar Rp.600 M tidak dipungut karena sistem pemungutan yang amburadul. 

Contoh nyata di depan mata dari kebocoran sumber daya ekonomi. Dalam krisis sampah, memang ada sekitar 346 kabupaten, kota mengalaminya karena lebih separuh dari Kabupaten dan kota ini tidak punya anggaran cukup, karena sangat tergantung pada transfer daerah. 

Badung punya dana melimpah yang semestinya sanggup mengelola sampah.

Satu dua persoalan belum selesai, krisis sampah, kemacetan lalu lintas nyaris  menuju kongesti, dilemparkan isu tinggi bangunan 45 meter dan Bali sebagai pusat keuangan regional. 

Di tengah Bali mengalami krisis lingkungan dashyat yang kotak pandoranya telah dibuka oleh banjir bandang 10 September 2025. Kerusakan alam yang nyaris tak terpulihkan. 

Di tengah risiko bencana risiko krisis ekologi, Gubernur Koster mencanangkan program percepatan infrastruktur. 

Boro - boro menyusun program penyelamatan Bali dari perspektif ekologi, keadilan ekonomi dan sosial kultural, akan "digeber" proyek yang kelayakan ekonominya tidak jelas seperti PKB Klungkung. 

Danau Batur mengalami kerusakan lingkungan parah, Gunung Tampurhyang, lingha Tuhan Wisnu mengalami proses menuju kehancuran, ditelantarkan. Rencana dibangun gedung parkir bertingkat senilai Rp.250 M di Desa Batur.

Gedung Parkir bertingkat pasca proyek Besakih senilai hampir Rp.950 M yang "meluluh-lantakkan" kosmologi ruang kesucian "jejer kemiri pura ring sawengkon Basukhian.

*) Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik.