Jakarta (Atnews) - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana berdialog dengan sejumlah perwakilan asosiasi dan pelaku industri pariwisata untuk menyamakan persepsi sekaligus membahas berbagai peluang strategis dan tantangan dalam pengembangan pariwisata nasional.
Dalam pertemuan bertajuk “Industri Berbicara” yang digelar di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026), Menteri Pariwisata menegaskan forum ini menjadi ruang dialog langsung untuk menyerap aspirasi industri, memahami isu-isu kunci di lapangan, serta menghimpun masukan guna memperkuat arah program pariwisata nasional.
Upaya ini diharapkan semakin relevan seiring berbagai capaian pariwisata Indonesia sepanjang 2025 yang memperoleh berbagai penghargaan dan pengakuan di tingkat internasional.
“Sektor pariwisata Indonesia mencatatkan berbagai pencapaian positif yang patut kita syukuri bersama. Kualitas pariwisata kita semakin diakui dunia melalui beragam penghargaan internasional yang kita terima,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.
Ia menekankan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi erat antara Kementerian Pariwisata dengan berbagai stakeholder termasuk asosiasi pelaku wisata.
Kolaborasi ini menurutnya, harus terus diperkuat agar pertumbuhan sektor pariwisata semakin inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
“Masih ada sejumlah aspek yang perlu kita perkuat bersama, mulai dari kebersihan, higienitas destinasi, kualitas pelayanan, kesiapan infrastruktur, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, hingga keberlanjutan lingkungan yang ramah bagi wisatawan dan masyarakat setempat,” kata Menteri Pariwisata.
Melalui forum ini, ia berharap bisa terbangun pertukaran gagasan yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas untuk merumuskan langkah-langkah strategis pengembangan pariwisata nasional.
Sementara itu, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, menyampaikan sejumlah isu utama yang menjadi sorotan dalam diskusi. Di antaranya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan standar keselamatan, strategi pemasaran destinasi, penguatan infrastruktur dan konektivitas pendukung, serta kejelasan dan kepastian regulasi.
“Kami berharap perwakilan asosiasi dapat memberikan masukan konkret terhadap upaya penyelesaian isu-isu ini,” ujar Rizki.
Diskusi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, jajaran pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenpar, serta perwakilan dari berbagai asosiasi pariwisata di Indonesia. (Z/002)